Bantah Disebut Terburu-buru Sahkan RUU KPK, Fahri Hamzah: Dulu Pak SBY Bilang Waktunya Tidak Tepat

Bantah Disebut Terburu-buru Sahkan RUU KPK, Fahri Hamzah: Dulu Pak SBY Bilang Waktunya Tidak Tepat

TRIBUNJAMBI.COM - Disebut terlalu terburu-buru mengesahkan revisi undang-undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membantah anggapan itu.

Fahri Hamzah menyebut RUU KPK sudah direncanakan sejak tahun 2012, tepatnya saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjadi presiden.

Dikutip TribunWow.com dari saluran YouTube Talk Show tvOne yang duinggah Senin (23/9/2019), Fahri Hamzah mengungkapkan kala itu SBY meminta RUU KPK ditunda.

Baca: Hendak Ikut Demo ke Jakarta, Ratusan Mahasiwa Dihadang Polisi, 250 Orang Terlunta-lunta

Baca: Usai Maghrib, Massa Demonstrasi di DPR RI Merengsek Maju, Hantaman Gas Air Mata Menyambut

Baca: Selebgram Awkarin Terlihat di Antara Demonstrasi Mahasiswa, Gadis Cantik Itu Cekatan Lakukan Ini

"Jadi revisi Undang Undang itu mulai diajukan waktu saya pimpinan Komisi III (DPR RI) tahun 2010," ucap Fahri Hamzah.

"Lalu kita bahas bersama pemerintah, Pak SBY tahun 2012 mengatakan waktunya tidak tepat," lanjutnya.

Fahri Hamzah mengaku setelah presiden menyetujui RUU KPK, pihaknya langsung membentuk 2 tim.

"Terjadi pembahasan, dibentuk 2 tim waktu itu, tim pemerintah dan tim DPR."

Dalam rencana revisi UU KPK itu, Fahri Hamzah mengaku ada suatu gerakan yang menghalangi.

Gerakan tersebut menyebut undang-undang adalah sesuatu yang suci, sehingga tak boleh diubah.

"Semua sosialisasi, tapi ada gerakan undang-undang ini enggak boleh diubah, ini suci, enggak boleh ini pasal-pasanya enggak boleh diganti," kata dia.

"Sampai ada kampus yang menolak pembahasan undang-undang karya manusia, otak manusia kita tidak mau challange"

Fahri Hamzah lantas membandingkan Indonesia dengan Korea Selatan.

Ia menyebut Korea Selatan juga telah membentuk lembaga anti-korupsi.