Jawaban Mahfud MD Ketika Ditantang Said Didu Jelaskan Soal Revisi RUU KPK yang Dibahas 13 Hari

Setelah poin-poin perubahan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disepakati

Jawaban Mahfud MD Ketika Ditantang Said Didu Jelaskan Soal Revisi RUU KPK yang Dibahas 13 Hari
(Capture Indonesia Lawyers Club)
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memberikan kritikan kepada mantan Sekjen BUMN Said Didu yang menyebutkan para intelektual tak memberikan pembelaan, Selasa (2/7/2019) malam. 

TRIBUNJAMBI.COM- Setelah poin-poin perubahan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disepakati DPR dan pemerintah, hari ini Selasa (17/9/2019), DPR menggelar rapat paripurna pengesahan UU KPK hasil revisi.

Hingga berita ini ditulis, DPR masih menggelar rapat paripurna.

Saat ini, fraksi- fraksi menyampaikan pandangannya atas revisi UU KPK.

Baca: 500 Hektar Lahan Pertanian di Tanjab Timur Gagal Panen Akibat Kemarau Panjang

Baca: Kejutan China Open 2019, Shesar Hiren Tak Menyangka Bisa Tumbangkan Jonatan Christie

Baca: DPRD Jambi Kumpulkan OPD dan Perusahaan Bahas Karhutla, Ini Kritik untuk Pemerintah

Senin (16/9/2019) malam, DPR dan pemerintah menyepakati tujuh poin perubahan dalam revisi UU KPK.

Tujuh Poin Perubahan Disepakati

Sebelumnya, mengutip Kompas.com, Ketua Tim Panja DPR Revisi UU KPK Totok Daryanto mengatakan terdapat tujuh poin perubahan yang disepakati dalam revisi UU KPK.

Pertama, soal kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap independen.

Kedua, terkait pembentukan Dewan Pengawas.

Ketiga, mengenai pelaksanaan fungsi penyadapan oleh KPK.

Keempat, mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh KPK.

Halaman
1234
Penulis: rida
Editor: rida
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved