Berita Jambi

Anggaran Belum Jelas, Pengawasan Pemilukada Segera Dilakukan, Bawaslu Punya Waktu Hingga Oktober

Anggaran Belum Jelas, Pengawasan Pemilukada Segera Dilakukan, Bawaslu Punya Waktu Hingga Oktober

Anggaran Belum Jelas, Pengawasan Pemilukada Segera Dilakukan, Bawaslu Punya Waktu Hingga Oktober
TRIBUNJAMBI/ANDIKA ARNOLDY
Komisi II DPRRI, KPU Provinsi Jambi dan Bawaslu Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi pilkada serentak di ruang pola kantor gubernur Jambi, Selasa (30/6). 

Anggaran Belum Jelas, Pengawasan Pemilukada Segera Dilakukan, Bawaslu Punya Waktu Hingga Oktober

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi, hanya memiliki waktu hingga Oktober 2019 sebelum tahapan pengawasan Pemilukada dilaksanakan.

Tarik ulur mengenai besaran anggaran untuk pengawasan pemilu bagi Bawaslu Provinsi Jambi masih belum menemui titik terang.

Pihak Bawaslu menegaskan bila pemerintah daerah tetap menggunakan sistem pematokan anggaran bagi Bawaslu. Sementara anggaran yang dipotong oleh pemerintah daerah tidak mencukupi untuk pelaksanaan tahapan pengawasan Pemilu kada Provinsi Jambi.

Baca: Tolak Rp 45 Miliar, Bawaslu Jambi Andalkan Putusan Permendagri untuk Minta Tambahan Dana Hibah

Baca: Oknum Guru Ekstrakurikuler di Tebo, Cabuli Muridnya Selama 7 Tahun, Puluhan Siswa Jadi Korban

Baca: Aksinya Cegat Pengemudi dan Nemplok di Kap Mobil, Anggota Polisi Ini Malah Diperingati Kapolda

Baca: BREAKING NEWS, Gara-gara Kabut Asap, 3 Penerbangan di Bandara Muara Bungo Terganggu

"Sampai saat ini belum ada pembicaraan lanjutan. Baik kepada pihak DPRD maupun Pemerintah Daerah," terang Rafiqo Febriyanti, Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi, Selasa (17/9/2019).

Pemerintah daerah telah mematok anggaran bagi Bawaslu sebesar Rp45 miliar. Sedangkan usulan dari Bawaslu sebesar Rp130 miliar. 

"Sesuai dengan tahapan pengawasan Bawaslu, Oktober kita sudah melakukan pengawasan. Artinya sebelum Oktober anggaran harus sudah memiliki titik terang," ungkap Rafiqo.

Baca: Satu Kota Cium Bau Busuk Bangkai, Polisi Telusuri dan Temukan Sumur Tua, Isinya Sungguh Mengejutkan

Baca: Tanggapan Dandim 0416/ Bute Soal Karhutla, Ada Hukum yang Mengatur, Warga Harus Tahu Dampak Karhutla

Baca: Terkuak Alasan Bopak Castello Ngotot Tes DNA Anak dari Putri Mayangsari, Tidak Mau beri Nafkah?

Baca: Lemon Kaya akan Manfaat, Selain berikan Vitamin C yang Bagus Bagi Tubuh Juga Bisa Cegah Kanker

Rafiqo sendiri mengatakan bahwa pihaknya bisa saja mengeluarkan rekomendasi tidak melaksanakan tahapan bila anggaran tidak mencukupi. Akan tetapi itu belum dibicarakan dan akan menjadi opsi terakhir. 

"Bila anggaran kurang, kami tidak bisa melaksanakan tahapan pengawasan. Lebih baik diundur,"tegas Rafiqo.

Rafiqo mengungkapkan bahwa anggaran tersebar pengawasa pemilu terletak pada tenaga adhock. Dan gaji tenaga adhock itu sendiri sudah diatur oleh Permendagri. 

"Bila anggaran hanya Rp45 miliar. Kita akan kesulitan mencari pengawas di lapangan. Karena gaji mereka kurang dari Rp1 juta. Sementara kerja mereka banyak," ungkapnya. 

Selain itu, akan menimbulkan kecemburuan bila mengetahui gaji PPK dan PPL yang menggunakan standar Kemendagri. Sementara gaji Panwascam jauh dibawah itu. 

Rafiqo mengungkapkan agar pemerintah daerah juga memperhatikan dan mempedomani Permendagri yang mengatur pembiayaan Pemilukada.

Agar pihak Pemerintah daerah tidak semena-mena mematok anggaran tanpa terlebih dahulu mendiskusikan pembahasan anggaran tersebut bersama Bawaslu.

Anggaran Belum Jelas, Pengawasan Pemilukada Segera Dilakukan, Bawaslu Punya Waktu Hingga Oktober (Hendri Dunan Naris/Tribunjambi.com)

Penulis: dunan
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved