Tolak Rp 45 Miliar, Bawaslu Jambi Andalkan Putusan Permendagri untuk Minta Tambahan Dana Hibah

Bawaslu Provinsi Jambi belum bersedia menandatangani NPHD bersama Pemprov Jambi terkait dana hibah pengamanan Pilkada serentak 2020 mendatang.

Tolak Rp 45 Miliar, Bawaslu Jambi Andalkan Putusan Permendagri untuk Minta Tambahan Dana Hibah
Tribunjambi/Dunan
Wein Arifin, Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi. 

Tolak Rp 45 Miliar, Bawaslu Jambi Andalkan Putusan Permendagri untuk Minta Tambahan Dana Hibah

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Bawaslu Provinsi Jambi belum bersedia menandatangani NPHD bersama Pemprov Jambi terkait dana hibah pengamanan Pilkada serentak 2020 mendatang. Mereka akan gunakan Permendagri untuk pengusulan kembali dari nilai yang dipatok Pemprov Jambi.

Terkait anggaran Pilkada serentak 2020 mendatang pihak Bawaslu belum mengambil sikap. Terutama terkait sikap Pemerintah Provinsi Jambi yang mematok anggaran dana pengawasan sebesar hanya sebesar Rp 45 miliar.

"Kami mengajukan anggaran sebesar Rp113 miliar. Tetapi pemerintah provinsi secara sepihak mematok anggaran sebesar Rp 45 miliar," ungkap Wein Arifin, Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi, (2/9/2019).

Menjelaskan bahwa ada kekecewaan dari pihak Bawaslu Provinsi Jambi. Sebab dana yang dipatok tersebut sangat tidak mencukupi untuk melakukan pengawasan. Terlebih nilai yang dipatok juga tidak sesuai dengan standar nilai yang seharusnya.

Baca: Bawaslu Jambi Mentahkan Gugatan Ismet Terhadap SK KPU Sarolangun, Ini Alasannya

Baca: Tol Sumatera Hubungkan Jambi-Riau, Segini Panjangnya hingga Lewati Dua Kabupaten di Jambi

Baca: Tiga Kontraktor Diperiksa Kejati Terkait Korupsi Auditorium IAIN STS Jambi

Baca: Ketagihan Judi Poker, Hendra Nekat Panjat Pagar Curi Mesin Jahit di Gudang Piang

Baca: PAD Kota Jambi dari Parkir Baru 59 Persen, Banyak Tungkang Parkir Bandel

"Semestinya pemerintah tidak menggunakan sistem patok tetapi melakukan pembahasan bersama," terang Wein.

Wein mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi menawarkan untuk menghibahkan sebesar Rp 25 miliar pada tahun 2019. Lalu pada tahun 2020 akan dihibahkan kembali kekurangannya sehingga total mencapai Rp 45 miliar.

Rencana Pemprov tersebut belum ditanggapi. Terlebih setelah terbit nya Permendagri 54/2019 tentang pendanaan Kegiatan Pilkada yang bersumber dari APBD.

"Berdasarkan Permendagri 54/2019 kami akan membuka ruang diskusi kembali dengan pihak Pemprov," ungkapnya.

Selain itu, pihak Bawaslu juga akan mengusulkan kembali anggaran kebutuhan mereka melakukan pengawasan pada Pilkada Serentak 2020 mendatang senilai Rp 97 miliar. (Hendri Dunan Naris)

Penulis: dunan
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved