EMAK-emak di Danau Toba Nekat Buka Baju Adang Alat Berat Dikawal Aparat: Protes Eksekusi Lahan

Buntut panjang persoalan tersebut ditandai dengan tidak 'clean and clearnya' lahan 386, 5 Ha di lokasi yang saat ini difokuskan pembangunan resort, hotel dan lain-lain.

Beberapa waktu lalu, sempat dilaporkan oleh Pemkab, dan BPODT kepada Presiden Joko Widodo, lahan tersebut sudah clean and clear. Sabtu (7/9/2019).

Baca: Ditipu Rekan Bisnis Sampai Puluhan Juta, Muzdalifah Jual Rumah Mewah Peninggalan Mantan Suami!

Siang hari lalu, mereka telah bertemu dengan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, juga pihak BPODT dan Pemkab Tobasa.

Pertemuan dengan Luhut, mereka membahas pembukaan jalan ini direncanakan sepanjang 1,9 Kilometer dengan lebar 18 meter.

Sebelumnya pembukaan jalan ini sempat menuai penolakan dari masyarakat karena jalan tersebut melewati daerah pekuburan dan juga perladangan masyarakat.

Baca: Panik Dikejar Debt Collector Leasing Pria di NTT Ceburkan Mobil ke Laut, Begini Kondisi Mobil Itu!

Mendengar permohonan itu, Luhut langsung dengan tegas akan menjamin bahwa masyarakat tidak akan dirugikan.

Dia bahkan mengatakan bahwa tim appraisal dari Kementerian Keuangan akan turun untuk menghitung nilai tanaman masyarakat yang dilalui jalan yang akan dibuka.

Selain itu, jalan yang semula direncanakan melewati pekuburan akan digeser agar tidak melalui pekuburan tersebut.

"Masyarakat tidak akan dirugikan. Saya jaminannya asal itu sesuai aturan," ujarnya menanggapi permohonan masyarakat Sabtu lalu.

Baca: Kepergok Mesum Remaja 17 Tahun Justru Diperkosa Buruh Pabrik, Begini Fakta Sebenarnya!

Dalam insiden ini seorang staf Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Rocky Pasaribu menjadi korban pemukulan aparat.

Dalam siaran pers KSPPM menyebutkan, Badan Oorita Danau Toba (BODT) pada Kamis 12 September 2019 mengirim alat berat ke Desa Sigapiton, bermaksud membangun jalan bagian dari pengembangan industri pariwisata di Kawasan Danau Toba.

"Saya dipukul dan diinjak oleh aparat saat kami berusaha menghalau masuknya ekskavator ke lokasi lahan yang merupakan wilayah adat Desa Sigapiton,"sebutnya.

Baca: Jelang Jadwal Premier League Matchweek 5 - Klasemen Liga Inggris hingga Tantangan Manchester City

Kapolres Tobasa, AKBP Agus Waluyo mengatakan, pemerintah dalam hal ini tim apresial telah mengganti rugi tanaman kepada pemiliknya.

Menurutnya, warga termasuk kaum ibu yang menghadang tersebut bukan pemilik tanaman.

"Bukan pemilik tanam tumbuh pak. Yang pemilik tanaman tumbuh sudah dibayar dan diganti rugi sesuai dengan apresial independen,"ujar Waluyo.

Baca: Demi Upah Rp 20 Juta, Oknum Mahasiswi di Makassar Jadi Kurir Sabu Internasional, Begini Faktanya!