Ratusan Pangkalan di Merangin Tak Miliki Rekomendasi Izin dari Disperindag

Ratusan pangkalan gas di Kabupaten Merangin tidak memiliki rekomendasi izin dari Dinas Koperindag, Kabupaten Merangin.

Ratusan Pangkalan di Merangin Tak Miliki Rekomendasi Izin dari Disperindag
tribunjambi/muzakkir
Diduga ada agen dan pangkalan nakal yang buat harga Gas 3 Kg di Merangin mahal. 

Ratusan Pangkalan di Merangin Tak Miliki Rekomendasi Izin dari Disperindag

TRIBUNJAMBI.COM,BANGKO -- Ratusan pangkalan gas di Kabupaten Merangin tidak memiliki rekomendasi izin dari Dinas Koperindag, Kabupaten Merangin.

Sekretaris Koperindag Kabupaten Merangin Toher ketika dikonfirmasi mengatakan jika sesuai aturan yang ia ketahui, pendirian pangkalan harus ada rekomendasi dari Dinas Koperindag.

"Penting itu. Tapi selama ini hanya sedikit yang mengajukan izin jelita," kata Toher.

Toher menyebut jika rekomendasi dari dinas koperindag merupakan hal yang wajib untuk mengurus sebuah izin, apalagi ini soal perdagangan.

"Kita gak tau juga kenapa bisa keluar izinnya," imbuhnya.

Baca: Fasha Tagih Janji Kepala OPD, Target Kerja Jadi Sorotan

Baca: Timer Konslet, Lampu Jalan di Muarojambi Hidup Manual, Malam Sering Mati

Baca: Kades Sekernan Bantah Selewengkan Dana Desa, Setiap Tahun Diaudit Inspektorat

Baca: Diselimuti Kabut Asap Polusi Udara di Kota Jambi Naik, DLH Terus Pantau Kualitas Udara

Baca: Bupati Romi Ancam Stop Anggaran Jika PSSI Tanjab Timur Gunakan Pemain Luar

Terpisah, perwakilan Agen Haulabuanacom Eko, menyebut jika semua pangkalan yang dibawah naungan agennya memiliki izin resmi dari pemerintah Kabupaten Merangin.

"Rekomendasi dari Disperindag itu sifatnya bila diperlukan. Jika tidak diperlukan, maka tidak harus ada rekomendasi itu," kata Eko.

Menurut dia, dari beberapa pertemuan rapat antara agen dan pemda sudah dicoba untuk dibicarakan bahwa pemda dalam hal ini akan membantu membuat rekomendasi bagi pangkalan yang sudah berjalan dan kedepannya menjadi syarat pendirian pangkalan baru.

Dia menyebut, untuk pembuatan pangkalan baru, calon pangkalan mengajukan permohonan ke agen untuk menjadi pangkalan dengan melampirkan syarat administrasi seperti identitas, KTP, KK, surat pengantar dari kepala desa atau camat beserta koordinat GPS lokasi kemudian pihak agen mengajukan ke Pertamina.

Jika secara maping dan alokasi menurut Pertamina sudah memenuhi persyaratan, barulah diangkat oleh agen menjadi pangkalan, sebelum di suplai agen mensyaratkan izin dari pemda dan syarat perbankan setelah clear baru disuplai oleh agen.

"Yang jelas pangkalan kita semua telah lolos atau memenuhi syarat audit BPK RI. Kalau pemda merasa perlu (surat rekomendasi,red) akan kita tindak lanjuti," imbuhnya. (*)

Penulis: muzakkir
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved