Daftar PNS dan Instansi yang Dipindah Bila Ada Ibu Kota Baru, Ternyata Tidak Semua 'Bedol Desa'

Syafruddin mengatakan, 800.000 ASN yang pindah tersebut terdiri dari semua kementerian yang ada di Jakarta.

Menurut dia, para ASN harus siap jika nanti dipindah.

“Kalau semua kementerian dan lembaga pindah, ya ASN pindah. Enggak mungkin tinggal di sini (Jakarta),” kata mantan Wakapolri tersebut.

Berbeda dengan Syafruddin, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, tak semua ASN di kementerian akan dipindah ke ibu kota baru.

Dia memperkirakan hanya 600.000 ASN yang akan dipindah ke ibu kota baru.

“Enggak semuanya. Yang pindah adalah yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan publik. Yang pelayanan (publik) enggak bisa pindah,” kata Bima.

Instansi mana saja yang dipindah?

BKN ternyata sudah bergerak melakukan kajian terkait rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimatan.

Di antaranya terkait dengan kementerian atau lembaga apa saja yang harus pindah seiring pindahnya pemerintahan.

"Sekarang ini ada 4,3 juta PNS, jadi ini bukan masalah kotanya.
Misalnya pindah, itu kementerian mana saja yang wajib pindah, mana yang tidak wajib pindah," ujar Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Jakarta, Senin (18/8/2019).

BKN sudah punya gambaran atau perkiraan PNS mana saja yang wajib pindah.

Di antaranya yakni disebutkan yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Agama.

"Itu urusan-urusan yang masih dipegang pemerintah pusat jadi saya kira itu pasti harus perlu dekat pemerintah," kata dia.

Sementara itu saat ditanya kementerian atau lembaga yang tidak wajib pindah, Bima mengaku belum tahu.

Namun ia memberikan contoh yakni BKN sendiri. Bima mengatakan layanan kepegawaian nasional bisa dilakukan di mana saja tidak perlu dekat dengan pusat pemerintahan.