Presiden Joko Widodo Sebut Situasi di Tanah Papua Sudah Normal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku terus mengikuti perkembangan situasi di Papua dan Papua Barat.

Editor: andika arnoldy
(Biro Pers Setpres)
Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dirinya telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberian amnesti bagi Baiq Nuril Maknun. Keppres tersebut ditandatangani pada Senin pagi, 29 Juli 2019. Keterangan tersebut disampaikan Presiden di Bandara Halim Perdanakusuma sebelum bertolak menuju Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. (Biro Pers Setpres) 

TRIBUNJAMBI.COM- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku terus mengikuti perkembangan situasi di Papua dan Papua Barat.

"Saya terus mengikuti perkembangan yang ada di tanah Papua dan Alhamdulilah situasi sudah berjalan normal kembali," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (20/8/2019).

Jokowi juga melihat kepala daerah yang terkait dengan timbulnya gejolak di Bumi Cendrawasih, telah menujukkan contoh yang baik bagi masyarakat.

"Permintaan maaf sudah dilakukan dan ini menujukkan kebesaran hati kita bersama untuk saling menghormati, untuk saling menghargai sebagai saudara dan setanah air," papar Jokowi.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut ada dua kelompok yang tidak senang dengan upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun Papua dan Papua Barat menjadi sejahtera.

Ia menjelaskan, dalam lima tahun kepemimpinan Jokowi, Papua dan Papua Barat telah dibangun berbagai macam infrastruktur agar kesejahteraan masyarakatnya meningkat dengan baik.

"Itu dinikmati oleh masyarakat Papua, tapi ternyata ada kelompok-kelompok tertentu, baik itu pergerakan poros bersenjata maupun pergerakan poros politik. Itu justru merasa terganggu dan ada kecemasan yang nyata," ujar Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.

Baca: Ternyata Masalah Sepele Ini yang Bikin Pria Surabaya Ini Tega Injak Kepala Ibunya yang Sakit Jantung

Baca: Istana Negara Sebut 8 Mobil yang Ditumpangi Presiden Jokowi Kerap Eror

Baca: VIDEO: Salah Kaprah Pemahaman Prada DP Mengenai Hukuman Seumur Hidup, Sempat Senang Berubah Menangis

"Kenapa demikian, karena kalau Papua maju mereka tidak punya alasan lagi sebagai bahan jualan ke luar negeri. Ini yang kita amati," sambung Moeldoko.

Ia mencontohkan, ketika pembangunan infrastruktur dijalankan dan kesejahteraan masyarakat meningkat, maka tingkat kepengaruhan kelompok bersenjata terhadap masyarakat menjadi berkurang.

"Juga demikian terhadap kelompok poros politik, begitu melihat Papua maju, maka dia enggak ada alasan lagi untuk jualan bahwa masyarakat Papua termarjinal," papar Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu pun melihat gejolak yang terjadi di Papua dan Papua Barat pada saat ini, turut dimanfaatkan oleh dua kelompok tersebut untuk memanfaatkan situasi

"Ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi itu. Jelas itu siapamereka. Dia bermain di situasi yang terjadi tapi Alhamdulillah dengan penuh kesadaran masyarakat ternyata tidak masuk dalam skenario mereka," pungkas Moeldoko.

Menkopolhukam bertemu sejumlah tokoh

 Menteri Koordinator Politik, Hukum, Kemananan, (Menkopolhukam) Wiranto didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian melaksanakan kunjungan kerja di Manokwari, PapuaBarat, Kamis (22/8/2019).

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved