Anggota SMB Mengadu ke Ombudsman dan Kantor Staf Presiden, Berharap Aktor Intelektual Dibongkar KSP

Petani anggota kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) mengadu ke Ombudsman dan Kantor Staf Presiden atau KSP

Anggota SMB Mengadu ke Ombudsman dan Kantor Staf Presiden, Berharap Aktor Intelektual Dibongkar KSP
istimewa
Sejumlah anggota SMB didampingi Kuasa Hukum dan Pendamping saat melapor ke Kantor Staf Presiden, Selasa (20/8/2019) 

TRIBUNJAMBI.COM – Petani anggota kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) mengadu ke Ombudsman dan Kantor Staf Presiden (KSP), Selasa (20/8/2019).

Setelah hampir sebulan bungkam, anggota kelompok SMB mulai berani angkat bicara, dan berangkat ke Jakarta dengan harapan akan mendapatkan keadilan.

Mereka berkeluh-kesah terkait yang mereka alami saat terjadinya penangkapan dan pascapenangkapan terhadap suami maupun keluarga mereka.

Hal itu disampaikan Kuasa hukum dan Pendamping melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun, Rabu (21/8/2019).

Baca: BREAKING NEWS: Satgas Ilegal Driling Polda Jambi Segel Kantor di Paal Merah, Diduga Minyak Ilegal

Baca: Aktivis HAM Era Purnama Sari Diserang dengan Berita Fitnah dan Hoaks, YLBHI Duga Terkait Kasus SMB

Baca: Pengeroyokan TNI di Jambi dan Perusakan Mes PT WKS Total 59 Anggota SMB Ditetapkan Jadi Tersangka

Kuasa hukum dan Pendamping terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Yayasan Perlindungan Insani, Kontras, Walhi Eksekutif Nasional, dan Jatam (Jaringan Advokasi Tambang).

Pasca penangkapan anggota SMB, pondok-pondok petani dibakar. Mereka juga kehilangan harta benda yang ada di sana.

Di lahan yang selama ini diduduki SMB, bukan hanya base camp SMB yang dirobohkan, tetap juga pondok yang dihuni warga anggota SMB.

YLBHI telah melayangkan surat klarifikasi mempertanyakan apa dasar kewenangan tim terpadu melakukan pembongkaran, dan apa pula hubungan kasus kekerasan terhadap aparat yang disangkakan kepada Petani-petani SMB dengan pembongkaran lahan.

Jika ada kasus kekerasan, YLBHI mempersilakan diproses sesuai dengan prosedur yang sah menurut hukum.

Namun tidak bisa serta merta petani diusir dari lahan dengan menggunakan kekerasan dan kesewenang-wenangan.

Anggota SMB berharap kasus ini dapat diusut secara adil.

Ombudsman diminta memeriksa dugaan maladministrasi dalam proses penangkapan, pembongkaran, penghancuran, pembakaran pondok-pondok, fasilitas sosial yang dibangun secara swadaya.

Korban-korban berharap pula KSP dapat mendalami dan memastikan penyelesaian persoalan konflik lahan dan membongkar aktor-aktor yang terlibat. (*)

Baca: Aktivis HAM Era Purnama Sari Diserang dengan Berita Fitnah dan Hoaks, YLBHI Duga Terkait Kasus SMB

Baca: Besuk Keluarganya yang Ditahan dalam Kasus SMB, Sekelompok Suku Anak Dalam (SAD) Datangi Polda Jambi

Baca: Penanganan Kelompok SMB, Tim Terpadu akan Bentuk Posko Krisis Centre

Penulis: tribunjambi
Editor: suang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved