Nasib Bupati Nduga yang Minta Polri dan TNI Ditarik saat Berburu KKB Papua, Didatangi 2 Jenderal

Nasib Bupati Nduga yang Minta Polri dan TNI Ditarik saat Berburu KKB Papua, Didatangi 2 Jenderal

TRIBUNJAMBI.COM - Setelah ngotot minta TNI dan Polri yang tengah memburu kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua ditarik, Bupati Nduga Yairus Gwijangge pun kini minta maaf.

Dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Kapolda dan Pangdam ke Nduga, Bupati Minta Maaf', permintaan Bupati Nduga ini disampaikan saat Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf A Rodja dan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yosua P Sembiring mengunjunginya pada 13 Agustus 2019 lalu

Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf A Rodja mengaku bila pada kesempatan tersebut, ia dan pangdam ingin meluruskan pernyataan bupati yang meminta pasukan TNI-Polri ditarik dari daerah tersebut.

Baca: VIDEO: Briptu Heidar, Polisi yang Disandera KKB Ditemukan Gugur, Begini Kronologi Kejadiannya

Baca: Dapat Perintah Tegas dari Wakil Presiden Untuk Balik Serang KKB Papua: TNI dan Polri Jangan Pasrah!

Baca: DPW Pemuda Mandala Trikora Papua Ucap Dukacita Meninggalnya Briptu Hedar Sesalkan Aksi KKB Papua

"Ngapain sampai ke Jakarta, ada kami di sini kok, kenapa tidak disampaikan ke kami (TNI-Polri), ada apa ini, pangdam dan kapolda sebagai penanggung jawab keamanan di sini (Papua) tidak disampaikan, kenapa ini," ujar Rodja, di Jayapura, Kamis (15/8/2019).

Ia mengakui, bila selama ini ada perbedaan persepsi antara pihak keamanan dan pemerintah daerah setempat.

Karenanya, dalam kesempatan tersebut, ia ingin mendengar langsung penjelasan bupati dan para tokoh masyarakat mengenai situasi di Nduga.

Menurut dia, perlu adanya penyamaan persepsi agar konflik sosial di Nduga bisa segera berakhir dan pembangunan bisa dijalankan kembali.

"Ini supaya bisa ada kesamaan dan solusi untuk masyarakat banyak yang selama ini katanya mengungsi dan lain-lain, kami bisa tahu. Setelah ini, kami akan turunkan tim untuk mengecek apakah betul ada kampung yang dibakar, kan (informasinya) selama ini baru dari satu pihak saja," tutur dia.

Baca: Ribuan Warga Terkena ISPA Karena Kabut Asap, Tapi Kunjungan Pasien di RS Abunjani, Normal

Baca: Jadwal Liga Spanyol 2019/2020, Athletic Bilbao vs Barcelona, Laga Perdana Blaugrana Tanpa Messi

Baca: LIVE STREAMING Pengibaran Bendera Merah Putih oleh 68 Paskibra dan Detik-detik Proklamasi di Istana

Baca: Siapa Sosok Yenti Garnarsih Disebut-sebut Calon Jaksa Agung Pertama dari Kalangan Wanita

Rodja juga menyatakan, harus ada jaminan keamanan dari Pemerintah Kabupaten Nduga bila mereka meminta pasukan TNI-Polri ditarik dari wilayah tersebut.

"Beliau sampaikan TNI-Polri non-organik harus ditarik, jadi saya bilang (ke bupati), bapak bisa beri jaminan tidak kepada masyarakat, terhadap anggota TNI-Polri yang sedikit di sana, atau mereka bisa jadi sasaran nanti, apa maksudnya," kata dia.

Ia mengklaim, dari hasil pertemuan tersebut, Bupati Nduga Yarius Gwijangge telah bersedia untuk lebih komunikatif terhadap aparat.

"Saya minta maaf bapak-bapak, yang berikutnya kita akan komunikasi," kata Rodja, menirukan ucapan bupati.

Sebelumnya, Bupati Nduga Yairus Gwijangge meminta TNI-Polri menarik personelnya dari Nduga.

Ia menyampaikan permintaan tersebut saat bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

"Kami dengan harapan penuh, meminta kepada Bapak Presiden melalui Ketua DPR, bahwa penarikan anggota TNI-Polri itu tidak jadi masalah," ujar Yairus.

Menurut Yairus, keberadaan personel TNI/Polri di wilayahnya membuat hidup masyarakat tidak tenang.

Bahkan, masyarakat terpaksa mengungsi ke saudara dan kerabat di kabupaten sehingga sekitar 11 distrik di Nduga kosong.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga Namia Gwijangge menyampaikan, masyarakat Nduga memang memiliki trauma terhadap keberadaan militer di wilayahnya sejak peristiwa Mapenduma tahun 1996.

Baca: Pendaki yang Peringati Hari Kemerdekaan di Gunung Kerinci Tahun Ini Turun Drastis, Diduga Karena Ini

Baca: 3 Terdakwa Saling Bantah di Persidangan, Sidang Kasus Kredit Fiktif di Bank Mandiri Sam Ratulangi

Baca: Kordinator Aksi Pembakaran Ban dan Sebabkan 4 Polisi Terbakar Jadi Buron, 15 Mahasiswa Diamankan

Menurut Namia, konflik berkepanjangan antara pihak TNI/Polri dan KKB Papua yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat, terutama dalam mengakses hak atas pendidikan dan kesehatan.

Kegiatan belajar-mengajar 24 sekolah di 11 distrik saat itu tidak berjalan. Puskesmas dan posyandu juga tak berfungsi seperti semestinya.

TNI Tetap Buru KKB Papua

Meski Bupati Nduga Yairus Gwijangge meminta TNI dan Polri ditarik, tapi TNI tetap melakukan tugasnya untuk melindungi dan mengamankan Nduga dari gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) papua

Dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Bupati Minta Semua Pasukan Ditarik dari Nduga, Ini Pernyataan TNI', TNI memiliki sejumlah alasan kuat untuk tetap melakukan perburuan KKB Papua

Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan tidak akan memenuhi tuntutan Bupati Nduga itu karena Nduga merupakan satu kesatuan dari NKRI.

"Aspirasi itu mungkin bentuk kepedulian mereka terhadap masyarakatnya. Namun, untuk penarikan pasukan di Nduga tentu kita berdasarkan perintah Mabes TNI. Tentu kita tidak bisa melakukan begitu saja," ujar Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi, di Jayapura, Rabu (7/8/2019).

Ia menegaskan ada beberapa pertimbangan untuk menugaskan prajuritTNI tetap ada di Nduga.

Menurut Dax, fakta-fakta dalam satu tahun belakangan menunjukkan gangguan keamanan di Nduga itu frekuensinya cukup tinggi dan jumlah korban cukup banyak.

Nduga, tegasnya, bagian dari NKRI. Artinya masyarakat yang ada di wilayah tersebut bukan hanya masyarakat asli setempat, tetapi ada juga warga negara Indonesia lainnya.

"Fakta lainnya, korban-korban kekejaman OPM yang bermarkas di situ rata-rata warga pendatang sehingga TNI harus hadir untuk melindungi setiap warga Indonesia," tuturnya.

Dax menekankan keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua pimpinan Egianus Kogoya di Nduga juga menjadi pertimbangan keberadaan TNI yang juga memiliki fungsi untuk melakukan penegakan hukum.

"Di Nduga sudah jelas ada KKB yang baik secara langsung melakukan aksi maupun propaganda melalui media sosial dan menyatakan ingin melepaskan diri dari NKRI, itu sudah ancaman langsung terhadap kedaulatan negara," tuturnya.

Berdasarkan fakta-fakta itulah TNI tetap menempatkan pasukannya di Nduga.

Terkait pernyataan yang mengatakan masyarakat Nduga ketakutan dengan keberadaan pasukan TNI, ia membantahnya.

Menurut dia, Keberadaan TNI di Nduga bukan untuk menakut-nakuti atau menyakiti hati rakyat, tetapi pertimbangannya adalah melindungi rakyat Indonesia.

Justru Dax mempertanyakan posisi bupati Nduga yang seharusnya menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan dan mensukseskan pembangunan.

"Mungkin publik bisa menilai sudah berapa kali bapak bupati meminta TNI/Polri menarik pasukan. Namun, ada pertanyaan kenapa beliau tidak pernah menyerukan untuk TPN OPM meletakan senjata dan menyerahkan diri, ini kan jadi pertanyaan," katanya.

Ia mengingatkan untuk menangani masalah di Nduga bukan hanya pekerjaan TNI dan Pemda saja, tapi semua instansi pemerintah. (*)