Bocoran Gebrakan Jokowi, Bakal Ada Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Investasi

Namun Presiden Jokowi sudah memberi sejumlah bocoran mengenai kabinet baru yang akan membantunya di periode kedua nanti.

Editor: Duanto AS
(Biro Pers Setpres)
Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dirinya telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberian amnesti bagi Baiq Nuril Maknun. Keppres tersebut ditandatangani pada Senin pagi, 29 Juli 2019. Keterangan tersebut disampaikan Presiden di Bandara Halim Perdanakusuma sebelum bertolak menuju Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. (Biro Pers Setpres) 

"Selebihnya bisa diatur dengan perpres," ujar Jokowi.

Selain ada kementerian baru, Jokowi juga menyebut ada kementerian yang akan dilebur menjadi satu.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya wartawan usai menghadiri HUT Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Rabu sore. "Ada yang digabung, ada yang muncul yang baru," kata Jokowi.

Namun, Jokowi belum mau buka-bukaan soal kementerian yang akan digabung. Ia meminta publik sabar menunggu dan tidak berspekulasi lebih jauh.

"Nanti kalau sudah waktunya tahu semua. Jangan nebak-nebak," kata Jokowi.

Presiden RI, Jokowi atau Joko Widodo.
Presiden RI, Jokowi atau Joko Widodo. (KOMPAS.COM)

2. Komposisi Parpol vs Profesional

Jokowi menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.

Secara spesifik, Jokowi menyatakan bahwa komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi.

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.
Selain mengungkap gambaran komposisi kabinetmendatang, Jokowi juga menegaskan bahwa Jaksa Agung mendatang tidak berasal dari representasi partai politik Berbeda dengan saat ini, dimana Jaksa Agung merupakan mantan kader Partai Nasdem.

"(Jaksa Agung) tidak dari partai politik," kata Jokowi.

Usai menghadiri HUT Pramuka di Cibubur, Jokowi pun menegaskan semua pihak harus menerima komposisi tersebut.

Termasuk ketua umum dan elite parpol. Meski mendapat jatah yang lebih sedikit dibanding kalangan profesional, namun elite parpol tak boleh menolak. Sebab, penyusunan kabinet adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden.

"Kamu tahu tidak kabinet itu apa? Kabinet itu hak prerogatif presiden. Menteri itu adalah hak prerogatif presiden," kata Jokowi saat ditanya wartawan apakah parpol bisa menerima komposisi yang telah ditetapkan.

3. Menteri Muda

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved