Bila Partai Demokrat Bergabung dengan Pemerintah, Jokowi Dinilai Tak akan Untung, Ini Alasannya

Bila Partai Demokrat Bergabung dengan Pemerintah, Jokowi Dinilai Tak akan Untung, Ini Alasannya

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Peluang Partai Demokrat bergabung dengan Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, masih terbuka.

Presiden Jokowi masih belum menutup peluang bergabungnya partai dari luar koalisi termasuk Partai Demokrat.

Dilansir dari Kompas.com, Partai Demokrat yang ingin bergabung ke pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinilai mengandung risiko politik yang tidak menguntungkan, baik bagi Jokowi maupun publik.

Menurut Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes kepada Kompas.com, Selasa (13/8/2019), tak ada kebutuhan khusus bagi Jokowi menambah dukungan partai di koalisi dengan merekrut Demokrat.

Baca: Jumlah Gaji Terbaru PNS 2019, Presiden Jokowi Berikan Tunjangan Khusus PNS Fungsional Kataloger

Baca: Analisis dan Prediksi Menteri-menteri Kabinet Baru Jokowi, Nasib Rini Soemarno dan Susi Pudjiastuti

Baca: Kok Bisa! Sapi Pemberian Presiden Jokowi di Banjarmasin Terinfeksi Cacing Hati, Tak Bisa Dikonsumsi?

"Dengan kemampuan pemerintah yang rendah dalam meloloskan RUU di DPR, pemerintah sulit untuk punya daya tawar yang kuat saat mengusulkan RUU," paparnya kemudian.

Arya melanjutkan, dengan mengefektifkan koalisi sebelum pemilu dan memberikan alokasi yang proporsional kepada partai pendukung, posisi politik Jokowi dinilai sudah cukup aman.

Bergabungnya Demokrat juga dikhawatirkan akan menimbulkan tumbangnya demokrasi di Indonesia.

Sebab, koalisi 01 (pendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019) sudah cukup besar. Ditambah sinyal bergabungnya Gerindra dan PAN, maka oposisi diprediksi hanya berkekuatan 10 persen di parlemen.

"Koalisi ini akan mendominasi sekitar 90 persen di parlemen. Kalau ini terjadi, maka akan menciptakan kiamat politik di parlemen dan demokrasi akan mati suri karena tak signifikannya partai oposisi," ujarnya.

Koalisi yang gemuk, seperti diungkapkan Arya, juga tak memberikan jaminan akan membuat pemerintahan stabil.

Bagaimana PDI Perjuangan menanggapi permintaan parpol koalisi pendukung Jokowi soal jatah menteri di kabinet mendatang? Apakah partai Demokrat sudah menyiapkan kadernya sebagai menteri, jika akhirnya bergabung ke Koalisi Jokowi?

"Dengan koalisi gemuk, misalkan Demokrat bergabung, akan banyak tarik-ulur antar partai dengan Jokowi. Apabila tak sependapat dengan Jokowi, partai akan mudah membangun aliansi baru di internal koalisi yang bisa saja menyulitkan posisi pemerintah," imbuh Arya.

Baca: Perselingkuhan Ruben Onsu Diungkap Vanessa Angel, Sosok Penyanyi Dangdut Disebut Depan Ivan Gunawan

Baca: Dilanda Kabut Asap, Aktivitas Sekolah di Muarojambi Tetap Berjalan Seperti Biasa

Baca: Dilamar Pria dengan Hafalan Al-Quran 30 Juz, Jawaban Tak Terduga Ayu Ting Ting, Teman Ivan Bereaksi

Baca: Cuaca di Arafah Lebih Bersahabat, Pasien Jemaah Calon Haji Jambi Menurun Drastis

Baca: Dilanda Kemarau Panjang, Wakil Wali Kota Jambi Ajak Warga Salat Istisqa

Sebelumnya, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, arah partainya telah bulat untuk memperkuat pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk lima tahun ke depan.

Namun, menurut dia, dukungan itu belum dinyatakan secara resmi.

"Ya, itu sikap resmi dan opsi terdepan. Tapi semua kembali ke Pak Jokowi," kata Ferdinand kepada wartawan, Senin (12/8/2019).

Ferdinand mengatakan, saat ini partainya masih menjalin komunikasi intens dengan partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan Jokowi.