Berita Nasional

Bila Partai Demokrat Bergabung dengan Pemerintah, Jokowi Dinilai Tak akan Untung, Ini Alasannya

Bila Partai Demokrat Bergabung dengan Pemerintah, Jokowi Dinilai Tak akan Untung, Ini Alasannya

Bila Partai Demokrat Bergabung dengan Pemerintah, Jokowi Dinilai Tak akan Untung, Ini Alasannya
KOMPAS.COM
Presiden RI, Jokowi atau Joko Widodo. 

Bila Partai Demokrat Bergabung dengan Pemerintah, Jokowi Dinilai Tak akan Untung, Ini Alasannya

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Peluang Partai Demokrat bergabung dengan Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, masih terbuka.

Presiden Jokowi masih belum menutup peluang bergabungnya partai dari luar koalisi termasuk Partai Demokrat.

Dilansir dari Kompas.com, Partai Demokrat yang ingin bergabung ke pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinilai mengandung risiko politik yang tidak menguntungkan, baik bagi Jokowi maupun publik.

Menurut Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes kepada Kompas.com, Selasa (13/8/2019), tak ada kebutuhan khusus bagi Jokowi menambah dukungan partai di koalisi dengan merekrut Demokrat.

Baca: Jumlah Gaji Terbaru PNS 2019, Presiden Jokowi Berikan Tunjangan Khusus PNS Fungsional Kataloger

Baca: Analisis dan Prediksi Menteri-menteri Kabinet Baru Jokowi, Nasib Rini Soemarno dan Susi Pudjiastuti

Baca: Kok Bisa! Sapi Pemberian Presiden Jokowi di Banjarmasin Terinfeksi Cacing Hati, Tak Bisa Dikonsumsi?

"Dengan kemampuan pemerintah yang rendah dalam meloloskan RUU di DPR, pemerintah sulit untuk punya daya tawar yang kuat saat mengusulkan RUU," paparnya kemudian.

Arya melanjutkan, dengan mengefektifkan koalisi sebelum pemilu dan memberikan alokasi yang proporsional kepada partai pendukung, posisi politik Jokowi dinilai sudah cukup aman.

Bergabungnya Demokrat juga dikhawatirkan akan menimbulkan tumbangnya demokrasi di Indonesia.

Sebab, koalisi 01 (pendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019) sudah cukup besar. Ditambah sinyal bergabungnya Gerindra dan PAN, maka oposisi diprediksi hanya berkekuatan 10 persen di parlemen.

"Koalisi ini akan mendominasi sekitar 90 persen di parlemen. Kalau ini terjadi, maka akan menciptakan kiamat politik di parlemen dan demokrasi akan mati suri karena tak signifikannya partai oposisi," ujarnya.

Koalisi yang gemuk, seperti diungkapkan Arya, juga tak memberikan jaminan akan membuat pemerintahan stabil.

Halaman
12
Editor: ekoprasetyo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved