Jokowi Telepon Panglima TNI & Kapolri Ancam Copot Pangdam dan Polda Daerah Tak Mampu Atasi Karhutla
Dua hari terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepertinya lagi dalam kondisi hati yang tidak baik.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM- Dua hari terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepertinya lagi dalam kondisi hati yang tidak baik.
Jika kemarin ayah Gibran Rakabuming ini memarahi Direksi PT PLN akibat mati lampu di DKI, Jawa Barat dan Banten, hari ini kakek Jan Ethes itu mengancam akan mencopot aparat di daerah yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Tidak tanggung-tanggung, Jokowi sampai mengeluarkan ultimatum copot pangdam dan Kapolda di daerah.
Sepertinya mantan pasangan Ahok di Gubernur DKI Jakarta lalu itu lagi Bad Mood.
Baca: Bicara Soal Pemadaman Listrik, Sejarawan JJ Rizal: Kenapa Sekelas BUMN Jadi Pengikut Rocky Gerung?
Baca: Benarkah, Buntut Pemadaman Masal Listrik, Presiden Jokowi Bakal Ganti Menteri BUMN Rini Soemarno ?
Copot Pangdam dan Polda
Jokowi mengancam mencopot jabatan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kapolda yang tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
"Aturan main kita tetap masih sama, saya ingatkan kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku (copot jabatan tak bisa atasi karhutla)," papar Jokowi.
"Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu ke Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebekaran hutan dan lahan," sambung Jokowi.
Jokowi menjelaskan, kerhutla pada 2015 dan tahun sebelum-sebelumnya hampir terjadi di semua provinsi yang kerugiannya mencapai Rp 221 triliun atas lahan terbakar seluas 2,6 juta hektare.
Berdasarkan data yang diterima, kata Jokowi, jika dibandingkan dengan tahun ini dengan 2015 kejadian karhutla menurun 81 persen. Tetapi, dibanding 2018 dengan saat ini mengalami kenaikan dan ke depan tidak boleh terjadi kenaikan lagi.
"Saya minta gubernur, pangdam, kapolda kerja berkolaborasi, bekerja sama dibantu dengan pemerintah pusat, panglima TNI, kapolti, BNPB, BRG. Usahakan jangan sampai kejadian baru bergerak," ujar Jokowi.
Menurutnya, menghilangkan karhutla memang sulit, tetapi harus ditekan setiap tahunnya dengan melakukan pencegahan dan jangan menunggu api membesar baru dipadamkan.
"Api sekecil apapun segera padamkan, kalau sudah gede apalagi di hutan gambut sangat sulit sekali padamnya. Jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai," ucap Jokowi.
Marahi Direksi PLN
