Pengakuan Sandiaga Soal Rekonsiliasi Prabowo-Jokowi 'this is a meeting will not include you'

TRIBUNJAMBI.COM - Sandiaga Uno akhirnya blak-blakan tentang rekonsiliasi pasca Pilpres 2019.

Cawapres 2019 Sandiaga Uno curhat terkait rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi yang terjadi beberapa waktu lalu.

Curhat Sandiaga Uno itu disampaikan dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang tayang di tvOne pada Selasa (30/7/2019) malam.

Acara ILC tvOne mengangkat tema "Antara Teuku Umar dan Gondangdia: Kelompok 212 Mau ke Mana?".

Sandiaga mengaku sempat dihubungi Prabowo sehari sebelum pertemuan tersebut. 

 Prediksi 4 Nama Calon Menteri Jokowi dari Gerindra, Kebanyakan Orang Lingkaran Dalam

 Masa Lalu Prilly Latuconsina yang Tak Diketahui Orang, Ternyata Kerja Jual Barang dari Luar Negeri

 Kemampuan Rahasia Prilly Latuconsina yang Akhirnya Muncul, Lihat Hantu Nenek Bawa Palu di Kamar

 Bentuk Tubuh Prilly Latuconsina Menipu, Ternyata Ini Tinggi Badan Sesungguhnya

"Saya baru tiba dari luar negeri, tiba-tiba pak Prabowo telepon menyampaikan akan ada pertemuan tinggal menunggu waktu, tempatnya belum diketahui. Dia bicara pakai bahasa Inggris mengatakan, 'this is a meeting will not include you'" ungkap Sandiaga Uno.

Sandiaga menghormati kejujuran Prabowo menyampaikan hal tersebut. Apalagi, Prabowo tak lupa meminta pandangannya soal pertemuan dengan Jokowi. 

"Sebagain pendukung fanatik Prabowo-Sandi memang ada yang menyesalkan (pertemuan dengan Jokowi), tapi setelah saya temui satu per satu mereka dapat mengerti. Pak Prabowo mengedepankan kepentingan bangsa negara. This time to move on," kata Sandi.

Terkait pandangannya, Sandiaga Uno mengaku memberi saran kepada Prabowo agar partai politik pengusung tidak bergabung menjadi koalisi Jokowi.

"Ada elite politik di luar pemerintah yang hadir untuk memberi masukan, input konstruktif, alangkah bermartabatnya kalau (partai-partai) menempatkan diri di luar pemetintahan memberi masukan konstruktif.

Tapi keputusan terakhir di Prabowo dan partai-partai. Saya pribadi memiliki satu pandangan, selain bagian dari rekonsiliasi harus ada konsistensi bahwa 68 juta lebih masyarakat Indonesia menginginkan perubahan, terutama ekonomi.

Kalau semuanya ada di pemerintahan, nanti siapa yang bicara mewakili harapan masyarakat," ungkap Sandiaga Uno.

Host Karni Ilyas kemudian mempertegas maksud Sandiaga Uno, apakah tetap menginginkan oposisi meski ada kabar Partai Gerindra menginginkan menteri ekonomi dari mereka?

"(Gerindra menginginkan menteri ekonomi dari mereka) saya tidak dilibatkan dalam pembicaraan tersebut," kata Sandiaga Uno.

Menurut Sandiaga, sebagai bagian dari mantan calon wakil presiden pasangan Prabowo, dirinya sudah memberikan pandangan pribadinya. Namun keputusan tetap ada di tangan Prabowo dan partai-partai pengusung.

Bahkan, kata Sandi, dirinya sudah diminta mundur dari jajaran petinggi Partai Gerindra oleh Prabowo sendiri. 

"Pak Prabowo konsekwen, meski saya diminta mundur tapi beliau selalu bertanya tentang pandangan saya. Ya saya sampaikan bahwa mengawal pemerintahan dari legislatif bisa, apalagi (Gerindra) sebagai pemenang nomor dua terbanyak. Melalui masyarakat juga bisa," kata Sandiaga Uno.

Kritik Wacana Pilpres 2024

Di acara ILC tvOne, Selasa (30/7/2019) malam, Sandiaga Uno juga memberikan kritik soal wacana Pilpres 2024.

Sandiaga menilai hal tersebut terlalu prematur untuk dibahas.

"Energi kita keluarkan begitu besar di Pilpres 2019. Ada Rp 25 triliun lebih anggaran yang terpakai, perjuangan mengadu gagasan, tiba-tiba sekarang sudah ngomong 2024. Menurut saya ini prematur sekali," kata Sandiaga Uno.

Sandiaga menilai, wacana Pilpres 2024 hanya menarik bagi pengamat.

Tapi bagi rakyat kebanyakan, justru memilih untuk menagih janji-janji pemerintah.

"Ada 60 persen masyarakat Indonesia menunggu perbaikan ekonomi yang dijanjikan bulan-bulan kemarin. Kalau dalam beberapa bulan ke depan tidak terlihat saya khawatir masyarakat akan kecewa," ujarnya.

Menurut Sandiaga Uno, sebagai presiden terpilih Jokowi tidak perlu menunggu pelantikan untuk mengganti menteri-menterinya.

"Ganti menteri nggak usah nunggu Oktober, bisa sekarang. Bisa dijalankan lebih awal, sehingga yang dijanjikan bisa direalisasikan lebih cepat. Koalisinya pak Jokowi sudah cukup untuk menelurkan satu kebijakan yang ditunggu-tunggu masyarakat. Tapi sekali lagi, ini pandangan pribadi saya," pungkas Sandiaga Uno.

Pandangan Jenderal (Purn) Djoko Santoso

Mantan Panglima TNI periode 2007-2010 sekaligus mantan Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso enggan menanggapi terkait pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kedimana Megawati, Menteng Jakarta Pusat pada Rabu (24/7/2019) lalu.

Djoko menilai pertemuan tersebut merupakan wewenang Prabowo.

Hal itu disampaikan Djoko saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan RI pada Senin (29/7/2019).

"Saya tidak ini, itu masalah politik, wewenangnya Pak Prabowo. Saya hanya ngatur pasukan saja, sudah selesai," kata Djoko di Kementerian Pertahanan RI Jakarta Pusat pada Senin (29/7/2019).

Terkait posisi politik Prabowo, ia menilai baik Prabowo mengambil sikap sebagai oposisi maupun koalisi dalam Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo dan Maruf Amin, ia menilai keduanya hal yang bagus.

"Saya kira mau Pak Prabowo di oposisi juga bagus. Mau gabung juga bagus ya. Yang penting tujuannya untuk negara dan bangsa. Jadi oposisi juga mengkritisi, ya kan. Bergabung juga berpartisipasi. Tidak masalah. Ini hanya awal dari satu proses. Ke sananya saya tidak tahu. Itu wewenang Pak Prabowo," kata Djoko.

Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co : https://kaltim.tribunnews.com/2019/07/30/sandiaga-uno-curhat-detik-detik-prabowo-sebelum-temui-jokowi-tak-dilibatkan-hingga-sikap-politiknya?page=all.