Komisi III Gelar Rapat Dengar Pendapat dengan Warga Seberang yang Terdampak Proyek Pelebaran Jalan

*Warga Seberang Minta Ganti Rugi yang Adil ke Pemkot Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Menyusul banyaknya protes dari warga yang terkena dampak pembangunan jalan Seberang, Komisi III DPRD Kota Jambi, menggelar rapat dengar pendapat, yang dihadiri masyarakat Seberang, Dinas PUPR, camat dan lurah.

Rapat tersebut digelar di ruang Rapat A, DPRD kota Jambi Selasa (23/7/2019).

Pada rapat tersebut warga menuntut agar proses ganti rugi dilakukan secara adil, sehingga tidak ada warga yang dirugikan.

Abdul, Warga Tanjung Johor, mengatakan bahwa tanamannya yang berada di depan rumah sudah digusur. Namun tidak ada ganti rugi. Selain itu juga saat ini proses pembangunan Tengah berjalan dan banyak debu.

Baca: Sediakan Tempat, Pemilik Gudang BBM Olahan Divonis Hakim 13 Bulan Penjara

Baca: Terjadi Kebakaran Lahan di Tiga Titik di Kabupaten Tanjabbar, BPBD Minta Perusahaan tak Tutup Kanal

Baca: 444 Calon Jamah Haji KLoter 21 Provinsi Jambi, Besok Masuk Asrama Haji

"Warga kami banyak yang batuk karena Debu. Jadi kami minta ini disiram minimal 2 kali dalam sehari," katanya.

M Yusup, Warga RT 01, Kelurahan Jelmu, minta kepastian terkait pelebaran jalan tersebut. Pasalnya informasi yang ia dapatkan masih simpang siur, dimana awalnya akan dilebarkan 4,5 meter namun beberapa hari kemudian dikatakan 5 meter.

"Ini harus pasti dulu. Karena rumah kami merupakan rumah tua. Ibarat kata jika terkena pelebaran ini kalau kata orang Jambi itu serambi dalam dan serambi luar habis," ujarnya.

Yusup mengatakan ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah sangat tidak layak.

Baca: APBD-P Mulai Dibahas, Pemkot Baru Mengusulkan Perubahan Rp 121 Miliar

Baca: Digugat Rp100 Miliar, Baim Wong Minta Astrid Beberkan Chat Lengkap, Ini Kasus yang Jerat Suami Paula

Baca: Dewan Singgung RSUD H Hanafie Muara Bungo, yang Turun Kelas, di Paripurna

"Pemerintah ini seperti main-main karena awalnya akan di ganti rugi Rp16 juta. Namun setelah kami komplain naik jadi Rp 50 juta. Namun belakangan tinggal Rp20 juta. Kami sebenarnya masyarakat mendukung asalkan ganti ruginya layak," katanya.

Camat Danau Teluk, Sunarya mengatakan untuk rumah yang terkena dampak pembangunan di wilayah Danau Teluk ada sekitar 43 KK.

"Setahu kami yang belum dibayarkan ganti ruginya di dua Kelurahan, yaitu Olak Kemang dan Ulu Gedong," tambahnya.

Baca: Keunikan Pohon 1000 Kaki, Berusia Ratusan Tahun di Sarolangun, Jambi, Ada 3 Kolam Air Panas Alami

Baca: Cara Agar Doa Cepat Terkabul, Dianjurkan Salat Tajahud dan Rutin Dikerjakan di Sepertiga Malam

Baca: VIDEO: Dramatis, Ibu Muda Melahirkan di Atas Perahu Saat Dievakuasi Kebakaran Nipah Panjang

Camat Pelayangan, mengatakan bahwa untuk masalah pembebasan lahan yang masih bermasalah, pihaknya sudah menyampaikan ke dinas PUPR.

"Yang tidak sesuai dengan ganti rugi dan dikomplain oleh masyarakat itu sekitar 15 rumah.

Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Jambi, Agus mengatakan sebelum melakukan pembangunan tersebut pihaknya sudah mengumpulkan ketua RT dan sudah melakukan sosialisasi bahkan pihaknya juga sudah melakukan penyisiran dari rumah ke rumah yang terkena dampak.

Agus mengatakan proses pembayaran bagi warga yang tidak sesuai sudah dilakukan penundaan.

Baca: Distribusi Gas 3 Kg di Kabupaten Batanghari, Diatur Ulang, Pemkab Godok Ulang Aturannya

Baca: Sempat Simpang Siur, Segini Jumlah Rumah yang Terbakar di Nipah Panjang, Dan, Rumah yang Dirobohkan

"Kami akan bayarkan di anggaran perubahan ini. Kami usulkan lagi Rp 3 miliar untuk ganti rugi ini. Karena perkiraan masih ada 100 KK lagi yang belum," katanya.

Sementara mengenai debu yang dikeluhkan oleh warga, pihaknya akan memerintahkan kepada rekanan untuk melakukan penyiraman sesuai dengan keinginan warga.

"Karena sekarang masih dalam proses penimbunan. Jadi kalau terlalu banyak disiram, maka tanahnya juga akan becek. Tapi kami akan carikan solusi sesuai dengan keinginan warga supaya debu juga tidak terlalu banyak," katanya.

Menanggapi hal ini anggota DPRD Kota Jambi Abdus Samad mengatakan pihaknya meminta agar pihak Kecamatan mengumpulkan data warga yang belum menerima ganti rugi yang layak.

"Jadi kalau datanya sudah jelas, maka di APBD P ini kita bisa minta tambah dan kita anggarkan. Agar selesai proses ganti rugi ini tahun ini juga, tanpa harus menunggu tahun depan," katanya.

Baca: Kadis PUPR Kota Jambi Farti Suandri Dampingi Wawako Maulana Tinjau Proyek Jalan di Seberang

Baca: Turun ke Seberang, Komisi III DPRD Kota Jambi Cek Ganti Rugi Lahan Warga

Baca: Promo Yamaha Sabang Raya Motor Jambi Mio M3, Mio S, LEXI, Freego Bulan Juli DP Ringan Hemat Angsuran

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD kota Jambi Junedi Singarimbun mengatakan pihaknya meminta kepada Dinas PUPR untuk melakukan penghitungan ulang.

Selain itu juga pihaknya meminta laporan hasil dari perhitungan ulang tersebut.

"Kami minta nanti untuk melapor kepada kita, ada berapa rumah yang belum dibayarkan dengan layak. Sehingga setelah dihitung ulang tersebut kalau anggarannya tidak cukup, maka di anggaran perubahan ini kita alokasikan," pungkasnya.

Terdampak Pelebaran Jalan, Warga Seberang Minta Ganti Rugi yang Adil ke Pemkot Jambi (Rohmayana/Tribun Jambi)