Dahnil Anzar Beberkan Dampak yang Terjadi Bila Habib Rizieq Tak Dipulangkan, Singgung Dendam Politik

Diketahui bahwa syarat tersebut disampaikan oleh juru bicara Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak melalui akun Twitterpribadinya.

Melalui acara 'Primetime News' di Metro TV, Ali Ngabalin menyatakan bahwa rekonsiliasi antar kedua calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto memang perlu dilakukan, Sabtu (6/7/2019).

Namun demikian, ia menegaskan jika rekonsiliasi tidak bisa dibarter dengan kepentingan penegakkan hukum.

Sebab menurutnya, hal itu bisa mempengaruhi kewibawaan pemerintah.

Baca: Sutopo Pernah Jadi Sasaran Kritik Ahok hingga Pernah Tolak 3 Kali Jabatan Kepala Humas BNPB

Baca: Ternyata Bukan Faisal Nasimuddin & Ariel NOAH, Tapi Pria Ini yang Didoakan Berjodoh dengan Luna Maya

"Rekonsiliasi itu terkait dengan kepentingan bangsa dan negara," ujar Ali Ngabalin, seperti dikutip TribunWow.com, Minggu (7/7/2019).

"Rekonsiliasi itu penting, penting untuk bangsa dan negara, penting untuk konsentrasi pemerintah."

"Tapi rekonsiliasi tidak dibarter dengan kepentingan-kepentingan penegakkan hukum yang bisa merongrong kewibawaan pemerintah dan penegakkan hukum di tanah air," sambungnya.

Terkait itu, Ali Ngabalin menegaskan bahwa 'pintu' ditutup jika rekonsiliasi dilakukan hanya sebagai barter hukum.

Bahkan dirinya menjamin jika presiden tak akan melakukan barter tersebut.

"Pasti ditutup itu, tidak mungkin presiden akan melakukan itu," tegas Ali Ngabalin.

"Saya memberikan jaminan bahwa tidak mungkin presiden melakukan rekonsiliasi itu dengan menabrak upaya-upaya penegakkan hukum."

Baca: Enam Bulan Terjadi 69 Kecelakaan di Bungo, 13 Orang Tewas

Baca: 8 Waria dan PSK Digerebek Satpol PP Saat Razia di Pasar Jambi

"Presiden tidak akan mengintervensi langkah-langkah yang dilakukan penegakkan hukum."

"Itu saya berikan jaminan," tandasnya.

Simak videonya dari menit 2.24