Yunarto Wijaya Tertawa Terbahak-bahak saat Jansen Ungkit Jasa Demokrat hingga Jokowi Jadi Presiden

Dengan demikian, Zulkifli mengaku akan segera melakukan rapat internal untuk menentukan langkah dan sikap partainya. Menurut dia, rapat internal itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Nanti akan ditentukan waktunya," kata Ketua MPR RI ini.

Presiden PKS Sohibul Iman menyebut sikap partai terhadap koalisi Indonesia Adil Makmur diserahkan ke masing-masing partai.

Sohibul bahkan menyebut kata koalisi nantinya bisa menjadi kaukus.

"Secara logika bahwa karena MK sudah memutuskan itu berarti sekarang sikap partai diserahkan ke partai masing-masing. Tetapi dari semua brain storming yang pimpinan partai, spirit kebersamaan tetap ada, tentu dalam bentuk yang lain gitu. Kalau sekarang formal namanya koalisi, mungkin nanti namanya kaukus, apa gitu yah," ujar Sohibul di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Meskipun pertemuan antara petinggi parpol dengan Prabowo-Sandiaga dimaknai berjalan sendiri-sendiri.

PKS menyebut masih ada keinginan untuk bersama.

"Kalau tadi kita bicara tentang --karena sudah ada-- putusan MK. Ya secara logika, ya berarti koalisi ini ya, diserahkan kepada sikap masing-masing partai walaupun prinsipnya masih tetap kita ingin dalam kebersamaan," jelas Sohibul.

PKS baru akan bersikap setelah ada keputusan dari majelis syuro.

Apalagi, lanjutnya, waktu untuk menentukan sikap masih panjang hingga pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober 2019.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengatakan, koalisi partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berakhir seiring dengan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi.

Artinya, kata dia, koalisi Prabowo-Sandiaga secara resmi berakhir pada Kamis (27/6).

"Bagi kami secara resmi, secara de jure, sudah selesai," ujar Bara.

Menurut Bara, putra wartawan senior dan pengacara Alber Hasibuan ini, sebenarnya koalisi selesai setelah hari pencoblosan pada 17 April 2019.

Akan tetapi, partai koalisi menghormati langkah konstitusional Prabowo-Sandiaga yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, PAN tidak mengambil langkah khusus untuk menentukan sikap baru partai.

Menurut dia, setelah itu, partai koalisi bebas untuk menentukan sikap pasca-pilpres.

Baca: Razia Operasi Pekat di Jalan Baru, Personel Polda Jambi Temukan Warung Diduga Praktek Prostitusi

Baca: Beredar KTP Prabowo-Sandi, Elite Gerindra Ancam Ambil Langkah Hukum

Serahkan Hak Parpol

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyerahkan sepenuhnya nasib Koalisi Indonesia Adil dan Makmur kepada masing-masing partai.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mempersilakan mitra koalisinya untuk mengambil keputusan apakah akan tetap berada di barisan oposisi Joko Widodo-Ma'ruf atau sebaliknya.

"Yang jelas Prabowo menyerahkan sepenuhnya ke koalisi. Kalau mau lanjut ayo, kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu kan hak masing-masing," kata anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade, Jumat.

Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mengusung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019 terdiri dari lima partai politik.

Selain Gerindra, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat dan Partai Berkarya.

Menurut Andre, Prabowo sudah mengundang para pimpinan parpol tersebut ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat siang.

Pertemuan tersebut membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Prabowo-Sandi hingga membahas nasib koalisi ini ke depannya.

Terpisah, Presiden PKS Sohibul Iman membenarkan bahwa ia diundang Prabowo datang ke Kertanegara untuk membahas nasib koalisi.

"Di situ akan dibicarakan bagaimana sikap masing-masing partai ke depan," kata Sohibul.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, kompetisi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) ada awal dan akhir.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan pasangan Jokowi-Ma'ruf menang dalam Pemilu 2019, sehingga Jokowi memiliki amanah untuk memimpin Indonesia.

Namun, kata dia, koalisi Prabowo-Sandiaga saat ini harus menjadi koalisi oposisi yang kritis dan konstruktif.

"Terlepas dari ada kekurangan dalam proses dan pelaksanaan pemilu, bangsa ini mesti melangkah ke depan. Dan lima tahun ke depan Pak Jokowi mendapat amanah memimpin negeri ini," kata Mardani.

Mardani mengajak, partai-partai koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga, yakni Partai Gerindra, PAN, PKS, Partai Demokrat dan Partai Berkarya (Non-parlemen) agar merapikan barisan untuk menjadi oposisi kritis dan konstruktif sebagai penyeimbang pemerintah. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com