Mengapa Soenarko Dapat Penangguhan dan Kivlan Zen Tidak? Ternyata Begini Sikapnya saat Penyidikan

Kepala Biro Penerangan Kepolisian RI, Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, mengatakan penyidik memiliki pertimbangan tersendiri terkait penangguhan penahanan

Mengapa Soenarko Dapat Penangguhan dan Kivlan Zen Tidak? Ternyata Begini Sikapnya saat Penyidikan
kolase tribunnews/wikipedia
Mayjen TNI (Purn) Soenarko 

"Penyidik memiliki pertimbangan bahwa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik dan Pak Soenarko cukup kooperatif. Beliau menyampaikan semua terkait menyangkut suatu peristiwa yang Beliau alami sendiri," ujar Dedi.

Selain itu, menurut dia, Soenarko telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak akan melarikan diri.

Sementara itu, polisi belum mengabulkan penangguhan penahanan Kivlan Zen.

Alasannya, polisi menilai, Kivlan tidak kooperatif selama penanganan kasus.

"Untuk Pak KZ, ada pertimbangan penyidik juga, baik secara objektif maupun secara subjektif. Salah satunya ada hal yang tidak koorporatif menyangkut masalah pokok perkara yang saat ini sedang didalami oleh penyidik," kata dia.

Kivlan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar dan kepemilikian senjata api ilegal untuk rencana pembunuhan tokoh nasional.

Juru bicara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kivlan Zen
Juru bicara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kivlan Zen (TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN)

Sebelumnya, Kivlan mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Pangkostrad, Kepala Staf Kostrad, dan Danjen Kopassus, untuk meminta perlindungan hukum dan jaminan penangguhan kepada polisi.

Keyakinan AM Hendropriyono

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (purn) AM Hendropriyono menilai langkah Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, memberikan jaminan untuk penangguhan penahanan tersangka Mayjen Purn Soenarko bukan intervensi terhadap hukum.

"Enggak (intervensi). Itu kan tidak ada hubungan Panglima dengan purnawirawan. Tidak ada hubungan, karena ada hak secara yudisial secara hukum. Ya, jadi sah-sah saja," ucap Hendro di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019).

Halaman
123
Editor: duanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved