JUBIR MK Menjelaskan Soal Adanya Isu Ancaman yang Ditujukan kepada Satu di Antara Hakim MK
TRIBUNJAMBI.COM - Muncul isu ada ancaman kepada hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang tengah menangani
lihat foto
"Bahwa berdasarkan laporan penerimaan dana kampanye pasangan calon tersebut tertanggal 25 April ditemukan adanya juga sumbangan dari perkumpulan golfer TRG sebesar Rp 18.190.500.000, dan perkumpulan golfer lainnya," jelas Bambang.
Baca: Babak Baru Video Siswi SMK Jangan-ko kasih nyala blitz-nya, Alami Nasib Tragis, Sempat Viral di WA
"Begitupun dengan rilis yang dikeluarkan ICW (Indonesia Corruption Watch), ternyata ICW mengatakan, ICW menduga golfer TRG dan golfer TBIG adalah dua perusahaan milik seseorang yang merupakan bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf."
"Yakni PT Tower bersama infrastruktur Tdk dan Teknologi Research Global Investama."
"ICW mengatakan, sumbangan melalui sumber kelompok perusahaan golfer tersebut diduga mengakomodasi penyumbang yang tidak ingin diketahui identitasnya."
Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan uji materi UU Pemilu, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3/2019).
Baca: Siapa Sebenarnya Agung Hercules Dari Juara Binaragawan di Malang Hingga Jualan Bakso Barbel?
Tak hanya itu, Bambang menyebutkan, perusahaan itu juga untuk mengakomodasi penyumbang yang memiliki dana melebihi batas dana kampanye.
Ini juga, ungkap Bambang, sebagai teknik untuk melakukan pemecahan sumbangan dalam penyamaran sumber asli dana kampanye yang diduga umum terjadi dalam pemilu.
Selain itu, jelas Bambang, ada sumbangan sebesar Rp 33 miliar lebih yang terindikasi berasal dari orang yang sama.
"Ada pula sumbangan sebesar Rp 33 miliar yang terdiri dari nama-nama kelompok tertentu. Begitu dilacak ternyata nama-nama itu mempunya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pemimpin kelompok, itu sama. Dan identitasnya juga sama," kata Bambang.
"Bukankah ini penyamaran?" imbuhnya.
Atas pemaparannya ini, Bambang menilai, sudah sangat jelas bahwa ada indikasi dugaan menyamarkan sumber asli dana kampanye yang bertujuan memecah sumbangan agar tidak melebihi batas dana kampanye dari kelompok, yaitu sebesar Rp 25 miliar.
Baca: Masih Banyak Warga SAD Belum Memiliki E-KTP, Bantuan Sulit Diberikan
(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah/ Ananda Putri Octaviani)
Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Analisis Refly Harun soal Poin Status Ma'ruf Amin dan LHKPN Jokowi di MK: Isu yang Sangat Luar Biasa,
Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Ini Penjelasan Jubir MK soal Isu Adanya Ancaman yang Didapatkan oleh Satu di Antara Hakim MK,
