Demokrat Minta Koalisi Pilpres Bubar, Tanggapan TKN & BPN 'Tak Setuju hingga Sindir Jatah Menteri'

Demokrat Minta Koalisi Pilpres Bubar, Ini Tanggapan TKN dan BPN 'Tak Setuju hingga Sindir Jatah Menteri'

TRIBUNJAMBI.COM - Mengenai usulan Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik untuk partai koalisi dibubarkan, Tim Kampanye Nasional (TKN) kubu 01 dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) kubu 02 memberikan tanggapan.

Diketahui sebelumnya Rachland memberikan alasan bahwa kontestasi Pilpres 2019 telah usai.

Baca: PERNIKAHAN Kacau, Putri Diana Jalin Hubungan Spesial dengan 5 Pria, Satunya Pengawal Pribadi

Baca: Ditjen Pajak Semprit Kaesang Pangarep Gara-gara Sebut Harga Outfitnya Mencapai 4 M Lebih

Baca: Siapa Karen Agustiawan? Eks Dirut Pertamina yang Divonis Untungkan Perusahaan Asing Hingga Rp 568 M

Tanggapan TKN

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (TKN) Ace Hasan Syadzily mengaku tak sependapat dengan usulan tersebut.

Dikutip dari Kompas.com, Senin (10/6/2019), Ace memberikan bandingan pada Pilpres 2009 lalu.

Yakni saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpasangan dengan Boediono, koalisi parpol pendukung pasangan SBY-Boediono tidak dibubarkan dan malah diinstitusionalisasikan dalam bentuk sekretariat gabungan (Setgab).

"Saya kira tidak perlu dibubarkan ya. Dulu waktu zaman SBY, koalisi pendukung Presiden SBY-Boediono juga tidak dibubarkan. Bahkan terinstitusionalisasi dalam sekretariat gabungan (Setgab) yang terdiri atas partai politik pendukung SBY dalam Pilpres 2009 yang lalu plus Partai Golkar waktu itu," kata Ace, Minggu (9/6/2019).

Dilanjutkannya, apabila alasan dibubarkan agar masyarakat tidak berkubu, menurutnya masyarakat telah paham bahwa pilpres selesai.

"Kalau alasannya agar masyarakat tidak ada kubu-kubuan di akar rumput, itu tergantung elite politiknya. Sejauh ini masyarakat sudah menganggap selesai kok dengan pilpres," kata Ace.

"Masyarakat sudah menerima siapapun yang menang menjadi presiden terpilih dalam pemilu 2019. Yang belum siap justru para elitnya yang memprovokasi untuk tidak menerima hasil pilpres dan tidak siap kalah," tambah dia.

Baca: Sinopsis Film X-Men, Bisakah para Mutan Bertahan Hidup di Bumi & Kejaran Magneto?

Baca: CPNS 2019 Segera Dibuka, Formasi yang Dibutuhkan, Jadwal Pelaksanaan, Siapkan Berkas Dari Sekarang!

Tanggapan BPN

Sementara itu Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade meminta supaya Demokrat justru jangan membuat gaduh jelang keputusan gugatan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita fokus gugat di MK jangan bikin gaduh," ujar Andre dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Senin (10/6/2019).

"Kalau mau keluar silakan, kalau memang kebelet menjadi menteri setelah reshuffle Juni-Juli ini ya monggo, silakan," sambungnya.

Andre juga meminta jika Demokrat ada masukan bisa langsung disampaikan ke Gerindra bukan kepada publik langsung.

"Berkoalisi itu kalau punya masukan silakan disampaikan di dalam (secara internal), bukan bikin gaduh," jelas Andre.

"Di situ saling memberikan masukan, tapi di internal bukan merongrong atau bikin gaduh terus."

"Kalau ingin bertahan, ya tolong etika koalisi itu dijaga, jangan bikin gaduh terus," tandasnya.

Sementara itu, diketahui Rachland meminta supaya Jokowi dan Prabowo membubarkan koalisi partai politik melalui akun twitternya, @RachlandNashidik, minggu (9/6/2019).

Berikut kicauan lengkap dari Rachland, dikutip dari Kompas.com.

"Anjuran yang sama, bubarkan koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @Jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput.

(Perkubuan) Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa.

Pak @Prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai.

Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tulis Rachland.

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah/ Atri)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com