Heboh Referendum Aceh, Deretan Daerah yang Ingin Pisah dari Indonesia, Bernasib Seperti Timor Leste?

Heboh Referendum Aceh, Ini Deretan Daerah yang Ingin Memisahkan Diri dari Indonesia, Akan Bernasib Seperti Timor Leste?

TRIBUNJAMBI.COM, BANDA ACEH - Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA) Muzakir Manaf alias Mualem yang menginginkan dilaksanakannya referendum atau hak menentukan nasib sendiri di Aceh, menjadi heboh di media sosial.

Isu yang kembali dihembus mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut menguncang nasional di tengah masalah Pilpres yang cukup panas belakangan ini.

Baca: Link Live Streaming CCTV Pantau Arus Mudik, Hindari Macet di Jalur Mudik Lebaran 2019

Baca: Jadwal Terkini BTS, Ada Konser di Stadion Terbesar di Inggris dan Perayaan Debut di Seoul & Busan

Baca: Catatan Mahfud MD Soal Kerusuhan 22 Mei Bedakan Perusuh & Pengunjuk Rasa hingga Rekonsiliasi Politik

Sejumlah tokoh politik nasional juga ikut menanggapi hal tersebut.

Pantauan Serambinews.com di media sosial Twitter, Selasa (28/5/2019), kata Aceh mendadak menjadi trending topic, yang dipenuhi dengan pembahasan tentang referendum Aceh.

Komentar para netizen juga beragam, ada yang mempertanyakan, mendukung, dan ada yang mengingatkan bahwa ini peringatan bagi Pemerintah.

Isu referendum ini awalnya mencuat dalam acara Haul Wali Nanggroe Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro yang dilaksanakan Partai Aceh, Senin (27/5/2019).

Dalam rekaman video yang banyak beredar, Mualem sapaan akrab Muzakir Manaf, mengatakan, bahwa keadilan dan demokrasi di Indonesia sudah tak jelas dan diambang kehancuran.

Baca: Tak Terima Disebut Pelakor, Verrell Bramasta Bela dan Puji Bongkar Sifat Asli Aurel Hermansyah

"Alhamudlillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja, itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja,” kata Mualem yang disambut tepuk tangan para peserta yang hadir.

“Karena, sesuai dengan Indonesia, tercatat ada bahasa, rakyat dan daerah (wilayah). Karena itu dengan kerendahan hati, dan supaya tercium juga ke Jakarta. Hasrat rakyat dan Bangsa Aceh untuk berdiri di atas kaki sendiri,” ujar Mualem lagi yang kembali disambut tepuk tangan lebih riuh.

"Kita tahu bahwa Indonesia, beberapa saat lagi akan dijajah oleh asing, itu yang kita khawatirkan. Karena itu, Aceh lebih baik mengikuti Timor Timur, kenapa Aceh tidak,” ujar Mualem.

Pernyataan Mualem yang juga Ketua Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Aceh dan Dewan Penasihat BPN Prabowo-Sandi kemudian menjadi viral di media sosial.

Apalagi dua senator Aceh, Fachrul Razi dan Rafli Kande juga mendukung dan siap memperjuangkan hal itu di Jakarta.

Baca: Kit Harington Pemeran Jon Snow, Harus Jalani Rehabilitasi Karena Akhir Cerita Game of Thrones

Baca: Prabowo Pergi ke Dubai, 7 Orang yang Menemaninya hingga Fakta Kesehatannya

Tak hanya tokoh lokal, komentar juga datang dari tokoh nasional, salah satunya Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Ia mengingatkan Pemerintah Pusat agar tidak menganggap sepele wacana referendum ini.

"Pernyataan REFERENDUM Aceh jangan dianggap sepele oleh pemerintah. Pernyataan ini akan memicu pernyataan sama dari daerah lain. Tunggu saja..!!
Jangan tanya kenapa, jawabannya karena kalian REJIM PEMERINTAH PALING TIDAK ADIL," tulis Ferdinand di akun twitternya.

Komentar politisi partai Demokrat yang juga Juru Bicara Badan Pemenang Nasional (BPN) Prabowo-Sandi langsung mendapat banyak tanggapan.

Pantauan Serambinews.com hingga pukul 02.30 WIB, cuitannya itu sudah diretwet sebanyak 1.891 kali dan disukai 5.911 dan terus bertambah.

Selain Ferdinand, komentar juga datang dari Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Dahnil Anzar Simanjuntak.

Melalui akun Twitternya Ia meminta rakyat Aceh bersabar dan Indonesia harus tetap utuh.

"Sbg orang yg lahir dan pernah bersekolah di Aceh, sy berharap rakyat dan tokoh Aceh bersabar. NKRI artinya Aceh ada didalamnya. Keadilan hrs diperjuangkan memang, jangan pernah menyerah dan surut nyali," tulis Dahnil.

Dikutip dari Wikipedia.org, Dahnil memang lahir di Aceh tepatnya di Aceh Tamiang pada 10 April 1982 lalu.
Dahnil merupakan seorang dosen, aktivis, ekonom, dan pemerhati kebijakan publik, pengusaha dan politikus.

Ia menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah sejak 24 Desember 2014 menggantikan Saleh Partaonan Daulay setelah terpilih dalam Muktamar XVI Pemuda Muhammadiyah di Asrama Haji, Padang, Sumatra Barat, 23 November 2014.

Baca: Kit Harington Pemeran Jon Snow, Harus Jalani Rehabilitasi Karena Akhir Cerita Game of Thrones

Baca: Link Live Streaming CCTV Pantau Arus Mudik, Hindari Macet di Jalur Mudik Lebaran 2019

Ia juga menjabat sebagai President Religion for Peace Asia and Pacific Interfaith Youth Network (RfP-APIYN) periode 2014–2019.

Dan saat ini, dia ditunjuk sebagai Koordinator Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.(*)

Daerah yang Ingin Memisahkan Diri dari Indonesia

Selain Aceh, terdapat beberapa daerah lain yang pernah menyatakan ingin melepaskan diri dari Indoensia.

Dari berbagai sumber, Tribunjambi.com mengutipnya.

1, Maluku

Pada 1950, sekelompok masyarakat Maluku yang tergabung dalam gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) mendeklarasikan kemerdekaannya dari Indonesia.

Begitu banyak cara yang mereka lakukan agar Maluku bisa merdeka. Salah satunya ialah tindakan separatis yang memanfaatkan lengsernya Suharto.

Tidak main-main, hingga saat ini RMS pun masih eksis bahkan memiliki situs sendiri yang dapat diakses.

Di dalam situs tersebut, terdapat informasi mengenai sejarah RMS.

Mereka pun telah membuat bendera beserta lagu kebangsaan.

Baca: LINK Live Streaming Tira Persikabo vs PSM Makassar di Liga 1 2019 Berikut Cara Nonton di HP

2. Riau

Masih di tahun 1950-an, muncul kelompok yang ingin memerdekan Riau dari NKRI.

Gerakan tersebut dinamakan Riau Merdeka yang menuntut pemisahan diri karena dianggap sebagai “anak tiri”, padahal daerah ini memberikan banyak sumber daya penghasil keuntungan untuk negara.

Hingga awal tahun 2000-an gaung dari Riau Merdeka pun masih terdengar.

Dikutip dari news.detik.com, pada 2006 kelompok pro Riau Merdeka menggelar acara peringatan ulang tahun.

Pada kesempatan itu, salah satu tokoh wilayah Riau Tabrani Rab kembali menuntut agar wilayah tersebut bisa merdeka.

3. Papua

Saat masa penjajahan, wilayah Papua dikuasai oleh Belanda dan juga Australia. Saat Indonesia merdeka, Papua pun dinyatakan termasuk menjadi wilayah Indonesia.

Hal ini ditentang oleh banyak masyarakat Papua hingga kemudian mendirikan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk memisahkan diri pada 1965.

Suara masyarakat Papua untuk bisa lepas dari Indonesia masih terdengar hingga tahun 2017.

Baru-baru ini pun OPM merayakan ulang tahunnya yaitu pada 1 Desember 2017 yang diisi dengan doa bersama.

Di samping itu, dikabarkan banyak tentara OPM yang sudah bersedia kembali masuk menjadi bagian NKRI.

4. Makassar

Menyuarakan kekecewaannya terhadap pemerintah, pada 1999 sejumlah mahasiswa di Kota Makassar Sulawesi Selatan menyuarakan pembentukan Sulawesi Merdeka.

Biarpun begitu, informasi mengenai gerakan ini tidak dapat ditemukan dan bisa dianggap sebagai isu belaka.

5. Kalimantan

Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia.

Wilayah ini pun bersatu dengan negara lain di Asean yaitu Malaysia serta Brunei Darussalam.

Pada awal tahun 2000, ada sejumlah kelompok yang membuat gerakan Borneo Merdeka dan menyuarakan keinginan berpisah dengan Indonesia.

Isu ini sendiri disinyalir muncul setelah peristiwa kerusuhan masyarakat Madura dan Dayak di Sampit pada 2001 lalu.

6. Minahasa

Isu Minahasa Merdeka mencuat setelah Basuki Tjahaja Purnama ditahan akibat kasus penistaan agama.

Sebenarnya, gerakan yang menginginkan wilayah Minahasa, Sulawesi Utara untuk merdeka ini sudah sejak lama terdengar.

Keinginan untuk memisahkan diri dari negara ini disebut-sebut akibat konflik rumah peribadatan.

Selain itu ada pula rasa ketidaknyamanan dalam menjalankan ajaran agama kristiani yang menjadi mayortias di daerah tersebut.

7. Bali

Beberapa tahun lalu, ada keinginan dari beberapa masyarakat yang ingin memisahkan Bali dari Indonesia.

Sebagai tindak lanjut, muncul Gerakan Bali Merdeka (GBM).

Kelompok ini kemudian membuat petisi untuk memerdekakan Bali, namun orang yang menandatanganinya tidak mencapai target.

8. Yogyakarta

Yogyakarta sudah menganut sistem pemerintahan kerajaan sejak masa lampau.

Saat Indonesia meraih kemerdekaannya, kota ini pun diberikan otonomi khusus dan diperbolehkan menganut sistem kerajaan.

Akan tetapi pada 2012 lalu tiba-tiba muncul beberapa pihak yang menyerukan pernyataan bahwa DIY siap bila harus berpisah dengan NKRI.

Itulah mengapa Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia

9. Sumatera Barat

Selain kecamatan dan kelurahan, Sumatera Barat memiliki pembagian wilayah administratif yang disebut sebagai nagari.

Nagari sendiri disebutkan merupakan istilah pengganti untuk menyebut desa di daerah mereka.

Nagari sendiri dikepalai oleh wali nagari yang dibantu beberapa wali jorong.

Pada 2013 lalu DPR-RI mengesahkan RUU Desa.

Hal ini ternyata menimbulkan kekecawaan pada pemangku adat Minangkabau yang menilai bahwa RUU tersebut tidak menghormati eksistensi nagari.

Sistem kepemerintahan desa pun dianggap berbeda dengan yang diterapkan di nagari.

Ia meminta nagari di Minangkabau dijadikan sebagai sesuatu yang istimewa seperti Aceh dan DIY.

Bila hal tersebut tak dapat dikabulkan, para pemangku adat meminta agar pemerintah pusat tidak mengobok-obok eksistensi nagari.

Apakah wilayah-wilayah ini akan mengikuti jejak Timor Leste yang resmi memisahkan diri dari Indonesia? (Serambinews, Sumber Lain)