Pilpres 2019

Sosok Pengacara Prabowo-Sandi, Denny Indrayana untuk Gugatan ke MK, Lihat Profil Singkatnya

Sosok Pengacara Prabowo-Sandi, Denny Indrayana untuk Gugatan ke MK, Lihat Profil Singkatnya

Sosok Pengacara Prabowo-Sandi, Denny Indrayana untuk Gugatan ke MK, Lihat Profil Singkatnya
(TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
Denny Indrayana (berbatik merah) 

"Jadi nanti kita tahu apa yang kurang dalam penyidikan kami," tutur Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim, Kombes Joko Purwanto di Mabes Polri, Senin (25/1/2016).

Terpisah, Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane mendesak Kabareskrim Anang Iskandar melanjutkan penyidikan kasus-kasus lain yang pernah diungkap Kabareskrim Komjen Budi Waseso (Buwas).

"Kasus peninggalan Budi Waseso harus dituntaskan termasuk payment gateway."

"Dengan demikian kepercayaan masyarakat, Polri bisa memberantas korupsi akan tumbuh," kata Net

4. Jadi pengacara proyek Meikarta

Beberapa waktu lalu, Denny ditunjuk sebagai kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU), korporasi yang mengerjakan proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dikutip dari Kompas.com, Denny mewakili kantor hukum Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (Integrity) baru ditunjuk sebagai pengacara sehari setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan.

"Kami dari kantor hukum Integrity selaku kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama. Baru ditunjuk pagi ini," ujar Denny saat dikonfirmasi, Selasa (16/10/2018).

Sebagaimana diketahui, kasus suap Meikarta menjerat Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro serta Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan sejumlah kepala dinas di Kabupaten Bekasi.

Menurut Denny, PT MSU langsung melakukan investigasi internal yang independen dan obyektif untuk mengetahui apa sebenarnya fakta yang terjadi.

Jika nantinya ditemukan ada penyimpangan atas prinsip antikorupsi yang menjadi kebijakan perusahaan, menurut Denny, PT MSU tidak akan mentoleransi dan tidak segan untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum yang melakukan penyimpangan tersebut.

5. Sempat bikin heboh karena nyambi jadi sopir di Australia



Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menjadi sopir travel di Australia dikomentari Mahfud MD.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menjadi sopir travel di Australia dikomentari Mahfud MD. (twitter)

Denny Indrayana sempat membuat media sosial karena menjadi sopir di Melbourne, Autralia pada 2017.

Namun, pekerjaan menjadi sopir itu bukanlah pekerjaan utama Denny.

Di sela-sela menjadi dosen tamu di The University of Melbourne, Denny memanfaatkan waktu luang menjadi sopir travel.

Denny sudah beberapa kali membawa rombongan Indonesia di Australia.

Sementara itu, lewat akun Twitter miliknya, Denny Indrayana membenarkan pemberitaan soal dirinya yang nyambi jadi sopir berikut alasannya.

Baca: Bukan Sosok Biasa, Ketua MK Anwar Usman Bakal Jadi Penentu Nasib Prabowo-Sandi di Sengketa Pilpres

Baca: Luka Tembus Dibagian Rusuk, Komnas HAM Sebut Pelurut Karet, Keluarga Korban Yakin Itu Peluru Tajam

Baca: ACT Jambi Boyong Syekh Asal Palestina ke 26 Titik di Jambi

Baca: Antisipasi Lonjakan Penumpang, Dishub Tanjab Barat dan Forum Lalulintas Siapkan Bus & Pos Pengamanan

"Iya mas. Bantu2 teman yg punya travel. Ada rezeki halal, why not. Kebetulan juga kerjaan di kampus lagi break semester," jawab Denny ketika ditanya kebenaran kabar itu oleh pemilik akun @azishusaini, Senin (23/1/2017).

Bahkan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD pun turut berkomentar.

"Sahabatku Denny melakukannya dgn tabah & gagah. Di negara2 maju menteri & anggota DPR biasa naik bis kota," tulisnya lewat akun Twitter @mohmahfudmd.

6. Pernah jadi kuasa hukum pemohon yang ajukan uji materi UU Pemilu ke MK

Sejumlah orang mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019).
Sejumlah orang mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019). (KOMPAS.com/Devina Halim)

Denny juga menjadi kuasa hukum tujuh pemohon yang mengajukan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK.

Berkas permohonan pengujian tersebut telah diserahkan ke MK, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019).

Ke-tujuh pemohon yang menemani Danny adalah adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh Titi Anggraini, pendiri dan peneliti utama Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis, dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari.

Kemudian, terdapat pula dua orang warga binaan di Lapas Tangerang, yaitu Augus Hendy dan A. Murogi bin Sabar, serta dua karyawan, Muhamad Nurul Huda dan Sutrisno.

"Kami sudah mendaftarkan permohonan uji konstitusionalitas untuk UU Pemilu. Permohonan ini tujuan utamanya adalah menyelamatkan suara rakyat pemilih," terang Denny.

Para pemohon menguji Pasal 210 ayat (1), Pasal 350 ayat (2), Pasal 383 ayat (2), Pasal 348 ayat (4) dan ayat (9).

Mewakili para pemohon, Denny pun berharap MK dapat segera mengabulkan permohonan uji materi mereka.

"Kami berharap MK bisa menerima dan mengabulkan permohonan ini," terangnya, dikutip dari Kompas.com.

7. Punya strategi menangkan gugatan pemilu di MK

peluncuran buku Denny Indrayana
peluncuran buku Denny Indrayana (Reynas Abdila/Tribunnews.com)

Seperti diketahui, Denny merilis satu buku berjudul Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi yang dihelat di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2019) sore.

Kemunculan buku Denny berdekatan dengan kontestasi Pilpres dan Pileg 2019.

Denny menilai, buku ini dapat menarik minat kalangan untuk mengetahui strategi dari pemenangan sengketa Pemilu.

Disampaikan dalam buku soal keberatan peserta pemilu yang merasa dirugikan hingga proses di MK adalah hukum konstitusional yang diatur UUD 1945.

“Sengketa pemilu di MK perlu dipersiapkan dengan profesional oleh semua peserta pemilu."

"Karena MK adalah penentu akhir sengketa hasil pemilu, maka tidak berlebihan jika secara hukum dikatakan, pemenang pemilu ditentukan oleh keputusan sembilan hakim MK," papar Denny.

Denny mengatakan, isi buku memuat tentang regulasi yang teserap ke dalam undang-undang MK, peraturan MK, dan peraturan KPU.

“Saya meramu jadi satu dengan tambahan teori ketatanegaraan dikomparasi sedikit ke dalam tulisan buku ini,” urainya setelah peluncuran.

Denny berharap buku ini dapat memberi panduan tahapan apa yang perlu disiapkan.

Serta bagaimana meyiapkan alat bukti, dan akhirnya strategi hukum apa yang patut diajukan ke MK untuk menjadi pemenang Pemilu 2019.

(Tribunnews.com/Sri Juliati)

Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Profil Singkat Denny Indrayana, Pengacara BPN Prabowo-Sandi untuk Gugatan Sengketa Hasil Pilpres

IKUTI KAMI DI INSTAGRAM:

NONTON VIDEO TERBARU KAMI DI YOUTUBE:

IKUTI FANSPAGE TRIBUN JAMBI DI FACEBOOK:

Editor: ekoprasetyo
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved