Ancam Keluar dari Diskusi saat Live di Kompas TV, Narasumber Ini Marah Pertanyaannya Tak Dijawab

Ancaman tersebut dilakukan oleh Jumhur Hidayat selaku Koordinator Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) atau aksi 22 Mei.

Hal ini bermula saat Rosi selaku pembawa acara bertanya soal alasan Jumhur yang pada pemilihan presiden (pilpres) 2014 menjadi pendukung Joko Widodo (Jokowi).

Baca: Manfaatkan Sekat Kanal, Marbot Masjid di Tanjab Timur Punya Penghasilan Puluhan Juta

Baca: Sengkuni Dalang Ricuh Aksi 22 Mei 2019, Ganjar Pranowo Ungkap Ciri & Sosok yang Sebut People Power

Baca: Penyebar Hoaks Anggota Brimob Dari China Amankan Demo 22 Mei Ditangkap, Seperti Ini Pengakuannya

Baca: Hadapi Lebaran Idul Fitri, Perum Bulog Divre Jambi Siapkan 34 Ton Daging Beku

Jumhur lalu mengemukakan beberapa pendapatnya dan kekecewaan pada Jokowi dalam masa kerja 5 tahun.

Kekecewaan tersebut seperti harga bahan bakar minyak yang dinaiikkan hingga adanya buruh asing yang masuk ke Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Rosi lalu mengatakan walaupun Jumhur sudah tak sejalan dengan Jokowi, namun pemilu telah memiliki hasil dan telah dipilih orang rakyat.

"Tapi itulah kita memberikan hadiah atau memberikan kepercayaan kembali dan menghukum presiden itu kan melalui proses pemilu," tanya Rosi.

Jumhur lalu menjawab bahwa memang benar pemilu ada untuk penilaian pada presiden petahana.

Baca: BEGINI Reaksi Syahrini Bertemu Luna Maya, Ekspresi Berbeda Luna Sempat Tertangkap Kamera

Baca: Sudjiwo Tedjo Sebut Pilpres Sudah Selesai, Kalau yang Kalah Tak Mau Merapat yang Menang Merangkul

Namun, jika ada yang memprotes soal kebijakan pemerintah dan pemilu merupakan hak setiap warga negara.

"Betul, jadi kalau ada orang kemudian mengkampanyekan kebijakan ini salah ya hak dia dong masak enggak boleh," ujar Jumhur.

Ia lalu mengatakan alasannya memprotes pemilu 2019 ini.

"Kebijakan ini salah dan itu bagian dari oposisi dengan penguasa itu baisa-biasa saja sebetulnya, problemnya gini lo, pak saya tanya bapak (Gusti Putu Artha) ini pemilu sekarang lebih curang apa enggak dibanding pemilu tahun 2014? 2014 lebih curang apa enggak?," tanya Jumhur pada Gusti Putu yang juga menjadi narasumber di acara tersebut.

Tak kunjung menjawab, Jumhur lalu memberikan ancaman.

Baca: Ustaz Arifin Ilham Meninggal Karena Kaker Nasofaring, Benarkah Ikan Asin Sebagai Pemicunya?

Baca: Eggi Sudjana & Amien Rais Gunakan Buku People Power Sebagai Referensi Sebenarnya Apa Isi Buku Itu?

"Cepat jawab deh, itu saja yang gampang deh, kalau bapak bilang 2000 sekarang ini lebih bagus dari 2014 atau lebih bagus dari 2019 waduh saya keluar deh dari ruangan ini deh," ancam Jumhur.

"Jawaban salah satunya adalah," ujar Gusti Putu Artha selaku Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf.

Belum selesai Gusti menjawab, Rosi lalu menyela menanggapi ancaman dari Jumhur.

"Bung Zuhur Anda itu nanya tapi Anda sudah punya jawaban sendiri," ujar Rosi belum selesai.

"Engga soalnya," sela Jumhur.

"Dan kalau orang lain beda jawabannya Anda enggak terima," sela Rosi lagi.

"Mohon maaf ya, banyak orang dalam situasi kritikal yang tadinya terhormat jadi tidak terhormat," ujar Jumhur.

Baca: Tiga Kurir Ganja dari Aceh Ditangkap BBN Provinsi Jambi, Sekali Antar Diupah Puluhan Juta

Baca: Pemkab Muarojambi Gelar Musrenbang RKPD, Perbaikan Jalan Menjadi Prioritas

Gusti Putu Artha lalu memberikan jawaban soal pemilu curang yang dikatakan oleh Jumhur.

"Saya menjawab dengan cara terhormat, ketika bicara soal proses saya akui ada persoalan-persoalan di pemilu 2019 ini, soal logistik misalnya," kata Gusti Putu.

"17 kabupaten yang baru 2019 ini baru bisa terjadi dan itu pencoblosan baru tanggal 18."

"Di 2014 itu tidak terjadi itu kita akui, tetapi ada juga persolalan-persoalan yang lain, tapi kalau kemudian mengatakan pemilu 2019 ini paling curang sementara 2014 tidak curang, saya sebagai mantan KPU saya mengatakan bandit-banditnya kalau curang itu partai-partai juga di bawah itu yang kerja," jawab Gusti Putu Artha.

Lihat videonya menit ke 1.07.20:

Baca: MASKAPAI Pecat Oknum Pramugari, Ketahuan Hubungan Intim di Toilet: 1X Layanan Spesial Rp 32 Juta

Baca: Syahrini Goda Ivan Gunawan yang Cemburu pada Hubungan Ayu Ting Ting & Shaheer Sheikh, Sebut Amnesia

Baca: PRADA DP Terduga Pelaku Mutilasi Vera Teridentifikasi di Babel: Tim Jatanras Polda Buru Pelaku

Hasil Pengumuman KPU

Diberitakan sebelumnya, KPU telah mengumumkan secara resmi hasil rekapitulasi suara pemilihan presiden (Pilpres) 2019 dari 34 provinsi dan luar negeri (PPLN), pada Selasa (21/5/2019).

Hal itu diumumkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Secara Nasional yang telah resmi di tutup pada Selasa (21/5/2019), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Baca: Pedagang Pasar Sengeti Jambi Ngeluh Sepi Pembeli Meski Harga Stabil, Ekonomi Warga Jadi Pemicu

Dalam hasil yang diumumkan, pasangan calon kubu 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin memenangkan pilpres 2019.

Dengan perolehan Jokowi-Ma'ruf 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional.

Sementara itu perolehan suara kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional.

Dikutip dari Kompas.com, hasil rekapitulasi disampaikan oleh Ketua KPU Arief Budiman dikantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019) dini hari.

"Memutuskan menetapkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019," ujar Arief.

(TribunWow.com/Tiffany Marantika)