Info BPJS Kesehatan

Pemerintah Alokasikan Dana Pajak Rokok untuk Program JKN-KIS Sesuai Aturan

Satu di antara caranya melalui kontribusi penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok yang menjadi bagian untuk provinsi/kabupaten dan kota.

Pemerintah Alokasikan Dana Pajak Rokok untuk Program JKN-KIS Sesuai Aturan
Istimewa
BPJS Kesehatan Cabang Jambi mengadakan rapat koordinasi dan penandatanganan berita acara kesepakatan kontribusi daerah untuk mendukung program JKN-KIS (25/3/2019). 

Pemerintah Alokasikan Dana Pajak Rokok untuk Program JKN-KIS Sesuai Aturan 

SESUAI dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.07/2018 sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program JKN-KIS.

Satu di antara caranya melalui kontribusi penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok yang menjadi bagian untuk provinsi/kabupaten dan kota.

Kontribusi Pajak Rokok yang ditetapkan sebesar 75% dari 50% atau ekuivalen 37,5% dari realisasi penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok, yang dialokasikan untuk masing-masing provinsi/kabupaten dan kota dikembalikan kepada BPJS Kesehatan sebagai dukungan pemerintah terhadap Program JKN-KIS.

Di Jambi, pada 2018 Pemerintah Provinsi Jambi sudah mengalokasikan senilai Rp 21 miliar anggaran dari Pajak Rokok untuk diintegrasikan kepada Progam JKN-KIS melalui program Jaminan Kesehatan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, beberapa kendala ditemui di lapangan dan untuk mengevaluasi pelaksanaan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah yang dibiayai oleh alokasi Pajak Rokok serta penetapan nilai alokasi pajak rokok di tahun 2019 yang akan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Program JKN-KIS.

BPJS Kesehatan Cabang Jambi mengadakan rapat koordinasi dan penandatanganan berita acara kesepakatan kontribusi daerah untuk mendukung program JKN-KIS (25/3/2019).

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M Dianto, mengatakan dana dari Pemerintah Pusat berupa Pajak Rokok yang akan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi senilai 100%.

Nantinya, 37,5% akan dikembalikan kepada BPJS Kesehatan dan sisanya dimanfaatkan untuk pembangungan infrastruktur daerah.

"Ini untuk membantu masyarakat miskin guna mendapatkan pelayanan kesehatan jadi," ujarnya.

Halaman
12
Editor: duanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved