Benarkah Istana Panik Jelang Aksi 22 Mei? Jawaban Moeldoko, Polisi Minta Tanggungjawab Jika Rusuh

Benarkah Istana Panik Jelang Aksi 22 Mei di KPU? Jawaban Moeldoko hingga Polisi Minta Koordinator Aksi Tanggungjawab Jika Ada Kerusuhan

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - ‎Pemerintah melalui unsur Pemda, Polri maupun TNI sudah jauh-jauh hari mengimbau agar tidak ada mobilisasi dari daerah ke Jakarta, yang bertepatan dengan momentum pengumuman rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh KPU pada 22 Mei 2019 nanti.

‎"Kami harap tidak lagi seperti yang kita bayangkan karena gubernur, kapolda, pangdam di wilayah telah bekerja keras ke berbagai pihak supaya tidak berbondong-bondong ke Jakarta," ucap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko‎ di kantornya, Senin (20/5/2019).

Baca: Tegang saat Hadir Sebagai Saksi, Hilda Vitria Akui Pernah Menikah dengan Kriss Hatta

Baca: Sandiaga Uno Soroti Penangkapan Lieus Sungkharisma Pendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019

Baca: Berada di Pengasingan dan Sakit, Ini Kalimat Terakhir Soekarno Sebelum Alat Pernapasan Dicabut

Menurut Moeldoko kondisi tersebut sangat tidak menguntungkan bagi siapapun.

Dia meyakini hal ini malah menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu yang memiliki agenda dan upaya membuat situasi jadi tidak baik.

Mantan Palingma TNI‎ ini berharap ada kesadaran di masyarakat supaya percaya pada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan kalaupun ada kecurangan maka bisa dilaporkan melalui jalur hukum.

"Saya harap ada kesadaran bersama, sudahlah serahkan pada proses ‎hukum yang berlaku. Karena kalau tidak nanti mengundang pihak-pihak tertentu. Sering kita dengar ada kelompok teroris yang ingin memanfaatkan situasi," tegasnya.

Lantas apakah sikap pemerintah yang melarang mobilisasi massa saat 22 Mei nanti merupakan bentuk kepanikan bahkan ketakutan dari pemerintah?

Hal itu dibantah oleh Moeldoko.

‎Dia menjelaskan berdasarkan analisa memang ditemukan ada kelompok yang ingin memanfaatkan moment 22 Mei.

Menurutnya hal itu tidak boleh dibiarkan.

"‎Masa dibiarkan, kan kasihan kalau terjadi sesuatu, masyarakat menjadi korban. Itu saya sebenarnya, tidak ada tujuan lain termasuk ketakutan atau panik dari pemerintah, tidak sama sekali. Kita sudah teruji demo di mana-mana," paparnya.

"Kepolisian dan Intelijen mengenali ada kelompok yang ingin bermain di situasi ini. Pemerintah wajib melindungi sebenar bangsa dan jangan sampai ada rakyat yang jadi korban atau terluka," tambahnya lagi.

Baca: THR PNS Cair 24 Mei, Cara Menghitung Besaran THR Karyawan Swasta dan Pekerja Lepas

Baca: TERKUAK Cak Nun Ungkap Alasannya Tak Pernah Mau Tampil di ILC, Singgung soal Media Massa

Polri Minta Koordinator Aksi Massa 22 Mei Bertanggung Jawab jika Ada Kerusuhan

Polri meminta koordinator lapangan aksi 22 Mei harus bertanggung jawab atas keberadaan massa yang hendak berdemonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat penetapan hasil rekapitulasi pemilu.

“Setiap koordinator lapangan harus bertanggung jawab terhadap massa. Bila terjadi kerisuhan, jangan lepas tanggung jawab,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Senin (20/5/2019).

Ia menyatakan, polri menekankan kepada koordinator lapangan untuk mengenali setiap peserta yang ikut dalam rombongannya.

Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya massa lain yang menumpang ikut aksi.

Baca: Terungkap, Sugeng Bunuh dan Mutilasi Perempuan di Malang Karena Korban Tolak Berhubungan Intim

Baca: ANGGOTA Kopassus Pura-pura Mati 5 Hari Tidur di Tumpukan Jenazah Usai Tertembak, Sosok Ini Tiba

“Jika ada yang tidak dikenal oleh koordinator lapangan, maka orang tersebut tidak boleh ikut. Harus dilarang, khawatir nantinya orang itu jadi martir karena disusupi pelaku terorisme,” ucap Dedi.

Selain itu, Polri mengimbau masyarakat tidak turun ke jalan untuk menjadi massa aksi pada 22 Mei nanti lantaran ada indikasi teror yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

“Bahwa tanggal 22 Mei, masyarakat kami imbau tidak turun. Kami tidak ingin ini terjadi (serangan) di kerumunan massa,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal di Mabes Polri, Jumat (17/5/2019).

Tapi, lanjut dia, pihaknya tidak boleh meremehkan kelompok terduga teroris karena jajarannya tidak bisa meyakinkan apakah kelompok tersebut sudah selesai merencanakan aksi atau tidak.

“Karena itulah prinsip Densus 88 menjejaki tanpa henti kelompok ini dengan cara preventive strike. Semua jaringan mereka tidak bisa lepas (pantau) sedikitpun. Ini akan membahayakan masyarakat Indonesia,” jelas Iqbal.

Para pelaku anggap demokrasi ialah paham yang tidak sejalan dengan mereka.

"Kelompok ini akan memanfaatkan momentum pesta demokrasi, karena bagi mereka demokrasi adalah paham yang tak sealiran dengan mereka,” sambung Iqbal.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Istana Panik Hadapi Aksi 22 Mei di KPU? Ini Jawaban Moeldoko, dan Kompas.com dengan judul "Polri Minta Koordinator Aksi Massa 22 Mei Bertanggung Jawab jika Ada Kerusuhan",