Pilpres 2019
Koalisi Prabowo-Sandiaga Pecah? AHY dan Bima Arya dari PAN Nyatakan Bertentangan Soal Hasil Pilpres
Koalisi Prabowo-Sandiaga Pecah? AHY dan Bima Arya dari PAN Nyatakan Sikap Bertentangan Soal hasil Pilpres
Koalisi Prabowo-Sandiaga Pecah? AHY dan Bima Arya dari PAN Nyatakan Sikap Bertentangan Soal hasil Pilpres
TRIBUNJAMBI.COM - Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya Sugiarto dan Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) nekat berbeda suara dengan calon presiden yang diusung oleh partainya, Prabowo Subianto, mengenai hasil pemilu serentak 2019.
Prabowo menegaskan akan menolak hasil Pemilu 2019 lantaran terjadi kecurangan masif.
Pihaknya sekaligus menekankan, tidak akan membawa protes itu ke mekanisme Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran lembaga itu tidak dapat dipercaya lagi.
Baca: Mahfud MD Ungkap Prabowo-Sandi Bisa Jadi Pemenang Pemilu, Meski Kalah Dalam Perhitungan Suara
Baca: Penggal Kepala hingga Ancaman dari Bahar Smith, Ini Deretan Ancaman yang Diterima Jokowi
Baca: Kabar Gembira dari SBY dan Ani Yudhoyono, sudah Bisa Jalan-jalan ke Halaman Rumah Sakit
Bima Arya dan AHY yang notabene merupakan elite di partai politiknya terang-terangan menyatakan ketidaksetujuan atas manuver politik Prabowo tersebut.
Bima Arya yang sekaligus menjabat Wali Kota Bogor itu menekankan setiap warga negara harus taat terhadap konstitusi.
"Bagaimanapun, kita harus taat konstitusi. Kalaupun ada persoalan, ya digugat ke MK. Ya kalau bukan hukum yang berbicara, mau bagaimana lagi caranya? Kita harus berpegang pada konstitusi kita, pada undang-undang kita," ujar Bima saat dijumpai di Balai Kirti, Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (15/5/2019) malam.

Saat dimintai penegasannya lagi bahwa secara personal Bima tak setuju dengan manuver Prabowo itu, ia menjawab dengan lugas.
"Iya, harus jalur MK. Jalur apalagi selain jalur MK? Ya ruangnya itu. Akan elegan apabila ya semuanya diselesaikan secara hukum yang berlaku," ujar Bima.
Namun, Bima mengaku tidak memiliki akses komunikasi ke Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.
Sebab, ia tidak terlibat di dalamnya.
Sementara partainya sendiri saat ini memilih menunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019 yang akan datang.
Ia sekaligus memastikan, perbedaan pandangan antara dirinya dan manuver politik yang ditempuh Prabowo tidak dipersoalkan partainya.
Baca: Bohong di Balik Anggia Chan yang Kebobolan, Konsep Pacar Kontrak Rp 100 Juta Vicky Prasetyo
Baca: LIVE STREAMING O Channel TV & Vidio.com PSIS Semarang vs Kalteng Putra, Kick Off 20.30 WIB
Justru, ia meyakini partainya sangat mendukung cara-cara yang mengedepankan konstitusi dan persatuan.
Demokrat sudah ingatkan
AHY juga senada dengan Bima. Bedanya, Partai Demokrat sudah menyarankan Prabowo agar menunggu keputusan KPU, baru mengambil sikap.
"Sudah. Sudah kami sampaikan sejak awal," ujar AHY saat dijumpai di tempat yang sama.
Menurut AHY, saran itu didasarkan atas sikap partai yang berkomitmen menggunakan cara -cara konstitusional dalam kompetisi politik, terutama pemilihan umum.
Sikap itu juga telah disampaikan AHY pada 17 April 2019 malam seusai pemungutan suara itu berlangsung.
"Kami menjunjung tinggi norma dan etika dalam berpolitik dan berdemokrasi. Kami juga ya mencegah keterlibatan kader-kader kami dalam segala bentuk niat, apalagi tindakan yang bersifat inkonstitusional," ujar AHY.
Namun, nyatanya saran Partai Demokrat diabaikan Prabowo.
Dalam pidato di Hotel Grand Sahid, Selasa (14/5/2019), Prabowo menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan KPU.
Terkait hal itu, AHY tak secara spesifik mengeluarkan pernyataan menjurus ke manuver Prabowo itu.
Ia hanya mengulang pernyataannya kembali bahwa semua pihak seharusnya menunggu pihak yang berwenang mengumumkan hasil Pemilu 2019.
"Kita harus hormati proses (penghitungan suara oleh KPU) itu. Tentu dengan catatan bahwa kita semua sebagai warga negara dan pemilik suara memiliki hak kewajiban mengawasi proses penghitungan tersebut," ujar AHY.
"Jika kita menemukan adanya kejanggalan, termasuk kecurangan, laporkan. Maka, ya kita harus adukan itu semua menggunakan cara-cara yang konstitusional. Ada jalur hukum yang tersedia dan ini tentu berlaku untuk semua," lanjut dia.
Ketika ditanya apakah Demokrat akan hengkang dari koalisi setelah sarannya diabaikan, AHY mengaku, partainya saat ini masih fokus mengawal rekapitulasi penghitungan suara pilpres dan pileg.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "AHY dan Bima Arya yang Nekat Bertentangan dengan Prabowo...",