Bahas Rizieq Shihab & Kecurangan Pemilu, Wiranto Ungkap Dirinya Pembina FPI di 1998, Apa Maksudnya?

Wiranto lalu menegaskan bahwa dirinya mengenal Habib Rizieq dan Yusuf Martak. Bahkan ia mengungkapkan, ia pernah melakukan pembinaan pada Front Pembela Islam (FPI) tahun 1998.

"FPI dulu 1998 saya dulu pembinanya, saya yang memberi kesempatan untuk dia eksis karena waktu itu bersama-sama mengamankan kondisi negeri ini," ungkapnya.

Namun Wiranto mengatakan keduanya telah berubah dari apa yang ia kenal dulu.

"Saya kenal ya Habib Rizieq, maka sekarang kalau berubah seperti ini saya minta sadarlah kembali ke jalan yang benar, kan gitu, sama dengan Yusuf Martak sama pernah menjadi bendahara saya di satu organisasi. Perhimpunan Kebangsaan," ujar Wiranto.

"Dulu sangat nasionalis, sangat menghormati kondisi negeri, kita hadapi bersama-sama membangun negeri. Tapi tiba-tiba kok berubah seperti ini, yang mempengaruhi siapa, saya enggak ngerti," pungkasnya.

Sebelumnya Wiranto mengatakan isu yang menyebut pemerintahan saat ini diktator sengaja dihembuskan supaya pemerintah takut mengambil keputusan.

Ia juga menyebutkan bahwa ada tokoh di luar negeri yang terus menghasut masyarakat untuk melakukan tindakan inkonstitusional.

Hasutan tersebut disebarkan melalui media sosial, sehingga ia dan jajaran kementerian ingin media seperti itu ditutup.

Hal itu disampaikannya saat membuka rapat terbatas tingkat menteri bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, dan Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019) lalu.

Rapat terbatas itu digelar untuk memetakan kejadian mana saja yang bisa menjadi potensi pelanggaran hukum selama Pemilu 2019 untuk tetap menjaga suasana damai di bulan Ramadan 2019.

“Rapat ini untuk memetakan kejadian apa saja selama Pemilu 2019 yang masuk pelanggaran hukum untuk segera dilakukan tindakan hukum yang tegas." ujarnya, seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Baca: Cara Mengobati Cacar Monyet yang Heboh di Singapura

Baca: TEGA! Kakek Nenek Jualan Pinggir Jalan Ditipu Pembeli Bermobil Silver, Bayar Uang Palsu Rp 400 Ribu

"Ada banyak cacian, hinaan, dan hasutan yang mengganggu keamanan nasional dan kenyamanan masyarakat."

“Langkah tegas yang diambil bukan berarti pemerintah diktator, isu seperti itu sengaja dihembuskan supaya pemerintah takut mengambil keputusan,” imbuhnya.

Wiranto kemudian mencontohkan ada beberapa hal yang bisa dimasukkan dalam kategori potensi pelanggaran, bahkan hasutan dan hoaks telah merajalela.

“Ada yang katakan 70 persen TNI bisa dipengaruhi melakukan tindakan inkonstitusional, itu tidak benar.