Bandingkan dengan India dan Korea Selatan, Mendagri Sebut Akan Kaji E Voting untuk Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut sistem pemilu melalui e-voting akan dikaji untuk diberlakukan pada pemilu mendatang.

Bandingkan dengan India dan Korea Selatan, Mendagri Sebut Akan Kaji E Voting untuk Pemilu 2024
Chaerul Umam
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan pemilu 2019, Selasa (7/5/2019). 

"Apakah keserentakan dalam minggu yang sama, apakah boleh dalam hari yang berbeda atau bulan yang berbeda. Saya kira nanti akan perlu ada konsultasi dengan MK mengenai keserentakan itu," kata Tjahjo.

Rapat tersebut dihaditi oleh Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang (OSO) dan unsur pimpinan DPD lainnya, yakni Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Akhmad Muqowam.

Turut hadir pula Panglima TNI Jenderal TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan perwakilan dari Jaksa Agung dan BIN.

438 Orang Meninggal Dunia

Sebelumnya, KPU merilis data terbaru pada Sabtu (4/5), petugas KPPS yang meninggal dunia sebanyak 438 orang dari seluruh daerah di Indonesia.

Ratusan petugas penyelenggara tersebut diduga mengalami kelelahan setelah menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak pada 17 April lalu.

KPU juga telah memberikan santunan serentak secara simbolis kepada perwakilan keluarga petugas KPPS yang meninggal dunia kemarin.

Besaran santunan terbagi menjadi Rp 36 juta per orang untuk meninggal dunia, Rp 30,8 juta per orang untuk penderita cacat permanen, Rp 16,5 juta per orang untuk penderita luka berat, dan Rp 8,25 juta per orang untuk penderita luka sedang.

Verifikasi terhadap petugas KPPS yang meninggal dunia dan sakit dilakukan hingga 22 Mei.

Editor: andika arnoldy
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved