Bandingkan dengan India dan Korea Selatan, Mendagri Sebut Akan Kaji E Voting untuk Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut sistem pemilu melalui e-voting akan dikaji untuk diberlakukan pada pemilu mendatang.

Bandingkan dengan India dan Korea Selatan, Mendagri Sebut Akan Kaji E Voting untuk Pemilu 2024
Chaerul Umam
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan pemilu 2019, Selasa (7/5/2019). 

TRIBUNJAMBI.COM- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut sistem pemilu melalui e-voting akan dikaji untuk diberlakukan pada pemilu mendatang.

Hal itu dikatakannya saat menghadiri rapat evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang digelar oleh Komite I DPD RI, di Ruang GBHN Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

"Salah satu yang perlu dicermati adalah apakah 5 tahun ke depan sudah saatnya memakai e-voting," kata Tjahjo.

Kemudian, Tjahjo mengungkapkan pemerintah sudah sempat menerjunkan tim untuk mempelajari sistem e-voting.

Namun, sistem elektronik ini sementara ditunda digunakan di Pemilu 2019.

Tjahjo mengatakan alasan kondisi geografis dan jaringan telekomunikasi di Indonesia belum mendukung penggunaan e-Voting.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo Memberikan Keterangan Pers Usai Putusan Sidang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/5/2017).(KOMPAS.com/ MOH NADLIR)
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo Memberikan Keterangan Pers Usai Putusan Sidang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/5/2017).(KOMPAS.com/ MOH NADLIR) (KOMPAS.com/ MOH NADLIR)

"Kemarin sudah kita ajukan e-voting. Kita kirim tim untuk meninjau ke India dan Korea Selatan juga. Kenapa India yang hampir 1 miliar penduduknya bisa e-Voting. Tapi karena faktor geografis dan sambungan telekomunikasi membuat KPU menunda pembahasan UU untuk bisa e-Voting," tuturnya.

Lebih lanjut, terkait sistem serentak yang diterapkan pada pemilu 2019, Tjahjo berujar akan mengkaji ulang apakah akan tetap berjalan bersamaan antara Pileg dan Pilpres.

Pemerintah akan membahas hal tersebut bersama Mahkamah Konstitusi (MK).

"Mengenai sistem memang nanti akan dikaji lanjut lagi apakah keputusan MK tafsirnya sama. Bahwa pelaksanaan pemilu serentak itu tidak disebutkan serentaknya itu tanggal, hari, jam tahun yang sama," ujarnya.

Halaman
12
Editor: andika arnoldy
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved