Jubir BPN Balas Pernyataan Provinsi Garis Keras dari Mahfud MD, Jokowi Kalah di Sumbar Karena Ini

Jubir BPN Balas Pernyataan Provinsi Garis Keras dari Mahfud MD, Jokowi Kalah di Sumbar Karena Ini

TRIBUNJAMBI.COM - Kicauan Mahfud MD mengenai provinsi garis keras ditanggapi oleh Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade.

Andre Rosiade turut menanggapi pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD soal provinsi garis keras.

Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Andre melalui akun Twitter @andre_rosiade, Minggu (28/4/2019).

Dalam kicauannya, Andre menyebutkan bahwa dirinya berasal dari Sumatera Barat, satu wilayah yang juga disebut Mahfud MD sebagai provinsi garis keras.

Baca Juga:

Mahfud MD Mulai Pertanyakan Klaim Kemenangan 62% Prabowo-Sandi & Permintaan Salinan C1 ke Bawaslu

Fadli Zon Sebut Mahfud MD Ngawur, Yunarto Wijaya Singgung Klaim Kemenangan 02 di Pilpres 2019

FOTO: Proses Ijab Kabul Ammar Zoni dan Irish Bella, Adik Ibel Sean Ivan de Beule Jadi Wali Nikah

Penjelasan Resmi TNI AL Mengenai Video Viral Kapal Vietnam Tabrak Kapal Perang Indonesia di Natuna

Andre menyebutkan bahwa orang Minang (Sumbar) memang penganut islam yang taat, namun bukan yang garis keras dan radikal.

Andre lantas menjelaskan alasan masyarakat minang tak menjatuhkan pilihan pada Calon Presiden Petahana Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, alasannya adalah karena alasan ekonomi.

Berikut kicauan Andre Rosiade terkait hal tersebut:

"Untuk Prof @mohmahfudmd yg saya hormati.

Saya lahir, besar, bahkan Daerah Pemilihan saya adalah Sumbar.

Alhamdulillah suara yg memilih saya sebagai calon anggota DPR RI pun tertinggi dalam sejarah di Sumbar.

Saya dari SD sp SMP sekolah di Sekolah Khatolik di Kota Padang.

Baca Juga:

GALERI FOTO: Koleksi Baju Muslim Anak Perempuan di Bee Bee Mart Jambi. Harga Mulai Rp 30 Ribuan

KISAH 32 Wanita Pelakon Film Dewasa Berakhir Tragis, Mereka Mati Muda Dibunuh, Narkoba dan HIV

Soal Foto yang yang Salah Dipasang KPU, Laporan Caleg Nasdem Diproses Bawaslu Batanghari

Kami orang Minang memang Alhamdulillah adalah penganut Islam yg taat, tapi kami bukan lah garis keras dan Radikal Prof @mohmahfudmd .

Kami adalah umat Islam yg Rahmatallil Alamin.

Kami orang Minang sangat toleran dalam kehidupan beragama.

Semua hidup rukun berdampingan.

Alasan masyarakat Minang tidak memilih pak @jokowi adalah ekonomi.

Karena kehidupan ekonomi yg sulit, cari pekerjaan susah, harga sembako di pasar tidak terjangkau, listrik mahal, pupuk mahal, dll.

Mudah2 an Prof @mohmahfudmd paham penjelasan saya ini. Salam hormat," tulis Andre.

Sementara itu diberitakan sebelumnya dari Metro Pagi Primetime, Selasa (23/4/2019), pernyataan Mahfud MD soal provinsi garis keras ini awalnya adalah untuk menyoroti soal sebaran kemenangan.

Saat itu, Mahfud MD menyatakan bahwa sebaran kemenangan pada Pilpres 2019, mengingatkan untuk segera melakukan rekonsiliasi.

"Kalau melihat sebaran kemenangan, mengingatkan kita untuk lebih sadar, segera rekonsiliasi," ujar Mahfud MD.

"Karena saat ini kemenangan Pak Jokowi ya menang, dan mungkin sulit dibalik kemenangan itu dengan cara apapun."

"Tetapi kalau lihat sebarannya, di provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah," sambungnya.

Baca Juga:

BEI Ajak Perusahaan Go Public, Serukan Membangun Jambi Bersama Pasar Modal

Oknum ASN di Muarojambi Tertangkap Kasus Narkoba, Sekda: Jika Benar Akan Kita Pecat

FOTO: BJ Habibie Jenguk Ani Yudhoyono, Kondisinya Kini Hanya Bisa Dijenguk dari Muka Pintu

"Dan itu, diidentifikasi tempat-tempat kemenangan Pak Prabowo, itu diidentifikasi dulunya dianggap dulunya sebagai provinsi garis keras."

"Dalam hal agama, misalnya Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan juga," ungkap Mahfud MD.

Oleh karena itu, menurut Mahfud MD saat ini sangat penting untuk membuat bangsa sadar akan keberagaman.

"Bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu, karena buktinya kemajuan dari tahap ke tahap kita raih karena kebersatuan kita," kata Mahfud MD.

"Soal kemenangan, kekalahan, itu soal waktu saja, dan kita akan segera selesai kalau dalam soal itu," imbuh Mahfud MD.

Pembawa acara, kemudian menanyakan soal pelanggaran pemilu kepada mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay.

Menurut Hadar, saat ini, adanya kekurangan dalam penyelenggaraan harusnya bisa diterima.

"Yang terpenting dipastikan kalau itu memang pelanggaran atau kekeliruan terjadi, itu harus segera dikoreksi," ujar Hadar.

"Jadi itu menunjukkan kalau memang lembaga kita ini (KPU), memang lembaga yang kredibel, dan tidak mengambil posisi apapum," imbuhnya.

Baca Juga:

Kenaikan Gaji ASN Pemkot Jambi 3 Bulan Dirapel, Dibayar 1 Mei, Sebulan Pemkot Keluarkan Rp29 Milyar

Dapat Tambahan 354 Orang, Provinsi Jambi Dapat Kuota Haji Provinsi Jambi Jadi 3.253 Orang

Warga Kerinci Antusias Sambut Wali Kota Jambi di Bumi Sakti Alam Kerinci, Diberi Bantuan Kursi Roda

Terkait kecurangan-kecurangan yang ada, Mahfud MD juga turut memberikan komentar.

"Masyarakat perlu mengawasi, dan saat ini saya kira sudah mengawasi, sehingga KPU misalnya, menurut saya ya dalam pengamatan saya ini KPU sudah cukup berjalan dalam track yang benar," ungkap Mahfud MD.

"Misalnya isu-isu bahwa terjadi kecurangan dalam entry data, ke situng, itu kan dengan mudah bisa dikontrol," sambungnya.

Menurutnya, kesalahan entry data ini masih sedikit, dibanding entry data yang benar.

"Ini sampai dengan semalam [Senin (22/4/2019)], kesalahan entry data ini hanya 87 dari 179 ribu TPS yang sudah di-entry," kata Mahfud MD.

"Itu kan hanya 1/2.000, tapi kalau dihitung sekarang yang sudah diperbaiki, sekarang misalnya jadi seper empat ribu, artinya dari 4.000 TPS, hanya 1 yang keliru."

"Tapi ini bukan untuk membenarkan kesalahan ya, oleh karena itu masyarakat jangan percaya pada hoaks," sambung Mahfud MD.

Simak selengkapnya dalam video di bawah ini:

Tanggapan Mahfud MD

Mahfud MD melalui akun Twitternya menjelaskan garis keras yang ia maksud.

Dirinya memaparkan bahwa garis keras sama artinya dengan fanatik yang memiliki kesetian tinggi.

Mahfud MD mengatakan bahwa itu tidaklah termasuk dalam hal yang dilarang.

Kemudian, ia menyinggung terkait kemenangan antara kubu 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dengan kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada wilayah tertentu.

Baca: Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Batanghari Belum Ada Perbaikan, Arus Mudik Bakal Terhambat

"Garis keras itu sama dgn fanatik dan sama dgn kesetiaan yg tinggi.

Itu bkn hal yg dilarang, itu term politik.

Sama halnya dgn garis moderat, itu bkn hal yg haram.

Dua2nya boleh dan kita bs memilih yg mana pun.

Sama dgn bilang Jokowi menang di daerah PDIP, Prabowo di daerah hijau," papar Mahfud MD.

Selain itu Mahfud MD juga menyatakan bahwa dirinya juga berasal dari wilayah garis keras.

Ia menuturkan bahwa istilah garis keras sudah biasa dipakai dalam dunia politik.

"Dlm term itu sy jg berasal dari daerah garis keras yi Madura.

Madura itu sama dgn Aceh dan Bugis, disebut fanatik krn tingginya kesetiaan kpd Islam shg sulit ditaklukkan.

Spt halnya konservatif, progresif, garis moderat, garis keras adl istilah2 yg biasa dipakai dlm ilmu politik," tutur Mahfud MD, Sabtu (27/4/2019).

(TribunWow.com/Ananda Putri Octaviani/ Atri Wahyu/Lailatun Niqmah)