Pilpres 2019

Mahfud MD Ingatkan Bawaslu Akan Klarifikasi Mantan Kapolsek Mengaku Diperintah Dukung capres 01

AKP Sulman Aziz menjadi pembicaraan setelah menuding ada arahan dari Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk mendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin

Mahfud MD Ingatkan Bawaslu Akan Klarifikasi Mantan Kapolsek Mengaku Diperintah Dukung capres 01
Tribunjabar.id/Daniel Andreand Damanik
AKP Sulman Aziz memberikan keterangan terkait pernyataannya tentang netralitas Polri, Senin (01/4/2019). 

Kecamatan Pasirwangi berada di wilayah perbatasan dengan Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Wilayahnya menaungi kawasan wisata Darajat dan perusahaan panas bumi, Star Energy.

Dari informasi yang didapat, AKP Sulman Aziz memang dikenal lantang jika ada kebijakan yang tak sesuai dengan dirinya. Minggu (31/3/2019), AKP Sulman Azizmemilih berbicara kepada media melalui perantara Lokataru di Jakarta.

Ia mengungkapkan Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna, mengarahkan untuk mendukung Capres 01.

Sulman dimutasi ke Polda Jabar karena sempat berfoto dengan tokoh dari Capres 02 saat melakukan pengamanan kampanye pada 25 Februari 2019.

Padahal AKP Sulman Aziz beralasan, foto itu hanya untuk membuat laporan ke Kapolres. Di Polda Jabar, AKP Sulman Aziz akan menjabat Kanit Seksi Pelanggaran Gakkum Direktorat Lalu Lintas Jawa Barat.

Saat dihubungi Tribun, nomor telepon Sulman sudah tak aktif.

Namun, Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna menyebut tudingan AKP Sulman Aziz tidak berdasar.

Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna saat memberikan keterangan terkait tudingan tak netral dari mantan Kapolsek Pasirwangi di rumah dinas Kapolres, Minggu (31/3/2019). (Tribun Jabar/Firman Wijaksana)
Menurutnya, mutasi yang dikenakan kepada AKP Sulman Aziz berdasarkan aturan.

Ia mengatakan rotasi mutasi wajar dilakukan karena beberapa kapolsek akan pensiun.

Terlebih, AKP Sulman Aziz sudah lama menjabat sebagai Kapolsek Pasirwangi.

AKP Sulman Aziz mengaku ada pertemuan dengan para kapolsek setiap bulannya namun itu terkait pengamanan Pemilu 2019.

Menurut Budi, mutasi kepada Sulman merupakan wewenang dari Polda Jabar.

Bukan karena alasan berfoto dengan tokoh 02.

"Yang bersangkutan sudah dua tahun lebih menjabat Kapolsek. Jadi sudah wajar jika dilakukan mutasi," ucap Budi di rumah dinasnya, Minggu malam.

Sama seperti Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna, kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko membantah adanya upaya penggalangan dukungan kepada salah satu paslon.

Menurutnya, AKP Sulman Aziz bukan dimutasi karena mendukung paslon nomor urut 02.

Mutasi dianggap bentuk penyegaran di tubuh internal Polri.

"Semua jabatan ada batasnya, tidak mungkin selamanya," katanya.

"Dari kapolsek ke kepala seksi biasa aja, bukan yang luar biasa, bukan pula demosi. Jadi yang bersangkutan ini pengalaman di bidang lalu lintas, jadi di telegramnya, ‎dia kompeten membidangi lalu lintas. Di jabatan barunya, dia membidangi urusan penegakan hukum lalu lintas," ujar dia.

Hal itu dikatakan Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko merespons pengakuan mantan Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut, AKP Sulman Aziz, yang menyebut adanya arahan untuk mendukung paslon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

"Tidak benar (ada arahan mendukunga capres). Diatur di Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri Pasal 28 ayat 1 dan 2, Polri harus netral," ujar ‎Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko via pesan elektroniknya.

Pengakuan AKP Sulman Aziz, ia dimutasi ke Mapolda Jabar dan menempati jabatan Kepala Seksi Pelanggaran Lalui-lintas di Ditlantas Polda Jabar.

Berdasarkan asumsinya, mutasi itu dilatar belakangi sesuatu hal yang dianggap‎ menguntungkan calon presiden nomor urut 02.

"Mutasi hal biasa dalam organisasi dan sebagai penyegaran di tubuh internal Polri. Semua jabatan ada batasannya, tidak mungkin selamanya," ujar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko.

Ketika ditanya apakah mutasi tersebut bersifat menjatuhkan atau sebaliknya, kata Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, mutasi adalah hal yang standar dan biasa saja.

Pertanyaan itu perlu ditanyakan mengingat AKP Sulman Aziz merasa mutasi membuat dirinya dizalimi.

"Dari kapolsek ke kepala seksi biasa aja, bukan yang luar biasa, bukan pula demosi. Jadi yang bersangkutan ini pengalaman di bidang lalu lintas, jadi di telegramnya, ‎dia kompeten membidangi lalu lintas. Di jabatan barunya, dia membidangi urusan penegakan hukum lalu lintas," ujar dia.

Demosi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ialah perpindahan‎ suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah.

Sedangkan promosi menurut KBBI, adalah kebalikan dari demosi.

Mengenai pengakuan AKP Sulman Aziz di kantor LBH Lokantara bersama Haris Azhar, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa Polri memiliki mekanisme mengenai konsekuensi hukumnya

"Tentu ada mekanismenya nanti dari fungsi pengawasan karena seluruh personel Polri terikat aturan," ujarnya.

Bakal diundang Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyebut akan menghadirkan mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz dan Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk mengklarifikasi dugaan adanya pengerahan dukungan terhadap salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2019.

"Masih akan diklarifikasi. Akan diklarifikasi mantan Kapolsek yang bersangkutan, dan Kapolres (Garut)," kata Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja saat dihubungi, Senin (1/4/2019).

Katanya, dugaan tersebut masih akan memasuki tahap klarifikasi dan diproses secara berjenjang oleh Panwaslu Garut dengan pengawasan utama Bawaslu Jawa Barat.

"(Panwas) Garut, dengan supervisi Jabar," ucap dia.

Lebih jauh, Bawaslu RI mengingatkan kepada seluruh aparat kepolisian soal imbauan dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian kewat telegram terkait netralitas Polri.

Bagja meminta mereka mematuhi telegram Kapolri tersebut.

"Sudah ada telegram dari Kapolri. Kami mengimbau agar jajaran Polri mengikuti telegram Kapolri tersebut mengenai netralitas," katanya.

Editor: andika arnoldy
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved