Pilpres 2019

Mahfud MD Ingatkan Bawaslu Akan Klarifikasi Mantan Kapolsek Mengaku Diperintah Dukung capres 01

AKP Sulman Aziz menjadi pembicaraan setelah menuding ada arahan dari Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk mendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin

Mahfud MD Ingatkan Bawaslu Akan Klarifikasi Mantan Kapolsek Mengaku Diperintah Dukung capres 01
Tribunjabar.id/Daniel Andreand Damanik
AKP Sulman Aziz memberikan keterangan terkait pernyataannya tentang netralitas Polri, Senin (01/4/2019). 

TRIBUNJAMBI.COM- AKP Sulman Aziz menjadi pembicaraan setelah menuding ada arahan dari Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk mendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin.

Ia adalah mantan Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut.

Kini, AKP Sulman Aziz dimutasi ke Polda Jabar seksi penanganan pelanggaran.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD ikut memberikan tanggapan terkait masalah tersebut.

Baca: Bagi-Bagi Kursi Menteri Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. PAN Tujuh Kursi dan PKS Enam Kursi.

Baca: Jokowi Ajak Pendukungnya Pakai Baju Putih ke TPS, Begini Sikap Bawaslu Jambi

Baca: DIINCAR Sniper saat ke Bosnia, Reaksi Presiden Soeharto di Luar Dugaan: Paspampres Kebingungan

Hal tersebut ia ungkapkan kala menjawab pertanyaan dari netter di akun Twitter-nya.

Netter itu menanyakan peran Bawaslu dalam hal pengakuan kapolsek yang diharuskan untuk memenangkan Jokowi.

Apakah dalam hal ini Bawaslu harus menunggu laporan?

Pertanyaan netter itu pun dijawab Mahfud MD, sudah ada beberapa masalah terkait pelanggaran Pemilu yang telah ditangani Bawaslu.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD usai memberikan kuliah umum pada 'Dialog Kebangsaan' di UINSU. Mahfud mengatakan ia telah mengingatkan Mantan Ketum PPP Romahurmuziy terkait penjejakan di KPK.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD usai memberikan kuliah umum pada 'Dialog Kebangsaan' di UINSU. Mahfud mengatakan ia telah mengingatkan Mantan Ketum PPP Romahurmuziy terkait penjejakan di KPK. (TRIBUN MEDAN/ FATAH BAGINDA GORBY)

Ada yang diputus bersalah, satu di antaranya untuk keputusan Gubernur yang mengumpulkan para bupati.

Meski demikian, ada beberapa kasus yang bukan urusan Bawaslu, melainkan urusan polisi dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Halaman
1234
Editor: andika arnoldy
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved