Bersama Mencegah Aksi Korupsi

JAMBI tengah menjadi perhatian serius KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Penyidik KPK, kemarin (Kamis (21/3/2019), kembali memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018.

Proses pemerikaan berlangsung di Mapolda Jambi.

Dalam keterangan rilisnya, Febridiansyah Jurubicara KPK menyebut ada empat nama yang dimintai keterangan untuk 13 orang tersangka.

Mereka adalah Salam, Hasan Ibrahim, Bambang Bayu Suseno mantan anggota DPRD Provinsi Jambi yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Muarojambi.

Satu saksi lainnya adalah Hilalatil Badri, Wakil Bupati Sarolangun yang juga mantan anggota DPRD Provinsi Jambi.

Dalam banyak kasus, celah untuk melakukan korupsi atau suap memang masih tetap terbuka, meski banyak yang terkena operasi tangkap tangan.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas harus dijalankan secara konsisten agar menimbulkan efek jera bagi semua pihak.

Harus diakui, meski sudah banyak yang diungkap dan ditangkap, ternyata tidak membuat kapok para pelaku korupsi.

Dengan kondisi sepertii itu, selanjutnya langkah pencegahan korupsi menjadi kurang populer dan seolah diabaikan.

Di satu sisi, prestasi KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sangat membanggakan dan menggembirakan. Namun di sisi lain, relita tersebut sebenarnya sangatlah mengkhawatirkan kita.

Pasalnya, hal itu menunjukkan bahwa aktivitas korupsi tidak mengalami surut, tapi justru makin menggelora.

Kisah OTT ternyata kurang membuat takut atau jera para calon pelaku korupsi. Mereka seolah cuek-cuek saja walaupun sudah banyak dari “sesama” mereka yang ditangkap dan diganjar hukuman penjara.

baca juga

Baca: Dua Wakil Bupati di Jambi Diperiksa Penyidk KPK Sebagai Saksi Suap Ketok Palu RAPBD Provinsi Jambi

Baca: Diperiksa KPK Soal Uang Ketok Palu, Bupati Masnah Dapat Dua Pertanyaan

Baca: Wabup Muarojambi Diperiksa KPK di Mapolda Jambi

Tidak ada rasa jera yang muncul mengikuti kisah OTT.