Susi Pudjiastuti Luapkan Kemarahan di Rapat DPRD Karena Pemakaian Plastik, Ini Detik-detik Videonya

"Untung ada surat sakti dari Pak Jokowi. Pak Jokowi yes, Bu Susi no," kata dia.

Sementara itu, sepanjang Agus bicara, menteri Susi hanya duduk terdiam sambil memperlihatkan ekspresi datar.

Lalu, apa tanggapan Menteri Susi atas kritik itu?

"Enggak apa-apa. Biasa saja. Orang kan ada yang suka dan tidak," katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Namun, Menteri Susi tetap menolak untuk melegalkan penggunaan cantrang.

Menurut dia, saat ini nelayan pengguna cantrang hanya dibolehkan untuk melaut sementara waktu.

Namun, Susi belum menentukan kapan batas waktunya.

"(Cantrang) dilegalkan ya belum bisa. Belum ada keputusan itu. Tapi berlayar boleh sekarang ini," kata Susi.

Permalukan pengusaha nakal

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak berhenti dengan ikon penenggelaman kapal illegal fishing yang awalnya sempat mendapat protes dari dalam negeri maupun internasioanal.

Kini menteri yang menamatkan SMA dengan Ujian Paket C, merancang gebrakan baru yang mengincar para pengusaha yang memiliki kapal ikan tak berizin.

Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana mengumumkan kepemilikan kapal ikan yang tak berizin ke publik.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memberlakukan "naming and shaming" untuk kapal tersebut.

Rencananya kebijakan itu akan diberlakukan dalam waktu dekat.

“Semua nama pemilik kapal, posisinya di mana, status, tangkapan berapa akan saya umumkan ke publik," ujar Susi dalam keterangan tertulis, Minggu (27/1/2019).

Susi mengatakan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pemilik kapal perikanan terhadap prosedur yang telah diterapkan pemerintah.

Di samping itu, publik bisa mengawasi perusahaan-perusahaan penangkap ikan yang bandel.

Sebab, ia menilai tingkat kepatuhan para pelaku usaha perikanan dalam negeri masih rendah.

Masih banyak ditemukan kecurangan dalam pelaporan ukuran dan jumlah tangkapan kapal.

KKP dianggap mempersulit perizinan kapal.

Padahal, kata dia, proses perizinan kapal sudah dibuat semudah mungkin dan terbuka.

"Masih ada yang tidak jujur dan melakukan kecurangan. Memanipulasi data hasil tangkapan ikan dan keuntungan yang mereka dapat. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi kalau mereka mematuhi aturan pemerintah,” kata Susi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo menyebutkan, hal ini dilakukan untuk memperketat pengawasan melalui keterlibatan publik.

Dengan demikian, Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP) dan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) sebagai syarat penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) tak lagi dimanipulasi.

Penataan ini juga dilakukan untuk memastikan pendapatan negara dari pajak dan bukan pajak harus sesuai dengan pemanfaatan sumber daya perikanan yang mereka lakukan.

“Illegal, unreported, dan unregulated ini yang menjadi masalahnya. Pemerintah kesulitan menghitung pemanfaatannya," kata Nilanto.

"Volumenya saja tidak tahu. Bagaimana mungkin kita bisa memungut pajak yang bagus dari usaha perikanan ini,” lanjut dia.

Dimusuhi dan Dicerca di Dalam Negeri, Susi Pudjiastuti Dinobatkan 10 Tokoh Global Thinkers 2019

Dimusuhi dan dicerna di dalam negeri, ternyata sosok Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pudjiastuti masuk ke dalam daftar bergengsi Global Thinkers 2019.

Susi masuk ke dalam kategori 10 besar tokoh yang dianggap punya pengaruh di bidang pertahanan dan keamanan menurut versi majalah ternama Foreign Policy.

Menteri kelahiran Pangandaran, Jawa Barat tersebut bersanding dengan perempuan berpengaruh lain seperti Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen.

Kemudian Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina Wazed dengan rekor jabatan terlama dalam sejarah negara sejak Januari 2009.

Dalam editorialnya, Foreign Policy memaparkan Susi berada dalam daftar karena komitmennya dalam mempertahankan kelestarian ikan serta biota laut.

Komitmen itu ditunjukkan dengan keberaniannya menelurkan kebijakan yang dianggap menakutkan, serta diperhatikan kawan maupun lawan.

Susi dikenal karena keputusannya menenggelamkan kapal nelayan yang kedapatan memancing secara ilegal di wilayah perairan Indonesia.

Ketika berkunjung ke Norwegia pada Juni 2018, Susi menjelaskan bahwa saat ini Indonesia telah menenggelamkan 363 kapal di teritorinya.

Dampak dari kebijakan tersebut, lanjutnya, adalah stok ikan meningkat dari sebelumnya 6,52 juta ton pada 2011 menjadi 12,5 juta ton pada 2017.

Kemudian ukuran ikan yang ditangkap nelayan mengalami peningkatan, serta jarak melaut kian dekat, serta neraca perdagangan perikanan Indonesia nomor satu di ASEAN pada 2016.

Kebijakan yang menuai prestasi di forum internasional seperti FAO bukannya tanpa tantangan.

Di Norwegia, Susi mengaku merasa gelisah. Sebabnya, dia merasa berjuang sendiri tanpa mendapat dukungan di negeri sendiri.

Belum lagi konsistensi penegakan hukum terbentur kepentingan di balik kekuasaan.

Kebijakannya itu juga sempat menimbulkan ketegangan dengan China yang menuduh Indonesia menembaki kapal nelayan dan melukai satu orang.

Susi menegaskan, menjaga hubungan baik dengan China bukan berarti kendur dalam urusan penegakan hukum di sektor illegal fishing (pencurian ikan).

Dia mendukung penuh tindakan Komando Armada Maritim Kawasan Barat (Koarmabar) yang menembak kapal berbendera China di kawasan Natuna Juni 2018.

"Hubungan baik kita harus jaga. Tapi soal pencurian ikan ya tidak termasuk hubungan baik antarlembaga dong," ujar Susi kala itu.

Selain Susi, nama berpengaruh lain yang masuk ke dalam daftar tokoh berpengaruh adalah PM Bangladesh Sheikh Hasina.

Kebijakannya yang menuai perhatian dunia adalah menerima sekitar 700.000 warga minoritas Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar.

Hasina menerima pengungsi Rohingya dan menempatkan mereka di kamp pengungsi Kutupalong yang berlokasi di Cox's Bazaar.

Meski begitu, dia juga disorot karena berniat memulangkan para pengungsi Rohingya yang ditentang baik pejabat PBB maupun organisasi HAM.

Dari Meksiko, terdapat nama Olga Sanchez Cordero yang baru menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri sejak 1 Desember 2018.

Mantan Senator tersebut berjanji bakal mencari cara untuk mengurangi angka korban tewas karena perang melawan narkoba yang dicanangkan pemerintah.

Merupakan eks hakim di Mahkamah Agung Meksiko, Cordero merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai orang nomor satu di lingkungan Kemendagri.

Adapun dari jajaran sosok terkuat dunia, Kanselir Jerman Angela Merkel bersanding dengan Gerakan Perempuan #MeToo maupun eks Presiden Ameerika Serikat (AS) Barack Obama.

(hen/tribun-medan.com)