Info Pemprov Jambi

Gubernur Fachrori Umar, Tegaskan Dukung Pencegahan Korupsi di Jambi

Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum menegaskan mendukung pencegahan korupsi. Itu disampaikannya dalam Rakor dan evaluasi bersama KPK

Gubernur Fachrori Umar, Tegaskan Dukung Pencegahan Korupsi di Jambi
Tribunjambi/Zulkifli
Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah II Sumatera, Aida Ratna Zulaiha, selasa (12/3). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum menegaskan mendukung pencegahan korupsi. Hal itu dikemukakannya dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018 dan Sosialisasi Program Tahun 2019 Pemerintah Daerah se Provinsi Jambi, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (12/3/2019), yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Kegiatan ini melibatkan gubernur, bupati dan walikota, Sekretaris Daerah, dan inspektur di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Kepala Satuan Tugas II Korsupgah KPK, Aida Ratna Zulaiha memberikan arahan dalam rakor tersebut.

Baca: Fachrori Umar Tegaskan Pejabat Jangan Memperkaya Diri, Dukung KPK Pencegahan di Jambi

Baca: Usai Rapat Kooridinasi Bersama KPK Begini Kata Fachrori Umar

Baca: Hasil Evalusai KPK, Pencegahan Korupsi di Jambi Masih di Bawah Rata-rata

Dalam sesi wawancara, Fachrori menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap kedatangan KPK, serta evaluasi dan sosialisasi yang diberikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah se Provinsi Jambi.

"Saya sangat senang dengan kehadiran KPK, kita sebagai pemerintah yang mengemban tugas untuk membangun masyarakat memang wajib diawasi karena ada banyak sekali uang yang kita gunakan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat," ujarnya.

"Saya ingatkan dan tegaskan bahwa jangan memperkaya diri ketika menjabat, apalagi mengelola uang APBN ataupun APBD karena uang yang ada dari pusat maupun daerah semuanya ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Saya dukung upaya KPK untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Provinsi Jambi," sebut Fachrori, menambahkan.

Sebelumnya, dalam sambutannya, gubernur menyampaikan bahwa reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan ditetapkan menjadi prioritas utama baik di tingkat nasional maupun di daerah.

Baca: Mau Beli Mobil Baru Murah? Ini Daftar Lengkap Harga Mobil Murah Bulan Maret

Baca: REVIEW SMARTPHONE Oppo F11 Pro vs Redmi Note 7 Pro, Keunggulan dan Kekurangan Ada di Bagian

Baca: Tagihan PDAM Membengkak Rp 411 Juta di Bulan Maret, Dirut RSUD Mattaher Jambi Kaget Naik 400 Persen

Menurutnya, berbagai upaya menata ulang proses birokrasi dilakukan diantaranya melalui langkah-langkah konkrit dan realistis dengan merevisi dan membangun berbagai regulasi memperbaharui kebijakan dan praktek manajemen pemerintahan melalui penyesuaian-penyesuaian tugas dan fungsi instansi.

"Untuk itu, kita sangat mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi serta upaya KPK dalam melaksanakan koordinasi seperti monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, mengingat selama ini masyarakat telah mengenal peran KPK hanya dari sisi penindakan," tegasnya.

Baca: Hotman Paris Unggah Video Acara Pernikahan Ini: Wanita Kena Tikung, Kenapa Selalu Laki Disalahkan

Baca: Jadwal Swiss Open 2019 Hari Ini 13 Maret, 11 wakil Indonesia di Putaran Pertama Babak 32 Besar.

Baca: Cetak Hatrick, Cristiano Ronaldo Legenda Hidup dan Dewa

"Dengan mengedepankan sisi pencegahan secara dini kami telah berupaya melaksanakan rencana aksi dimulai dari penyederhanaan regulasi, perbaikan manajemen aparatur, hingga pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai sehingga secara bertahap kinerja pemerintah daerah dapat berjalan secara akuntabel dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya," sebut Fachrori.

Kepala Satuan Tugas II Korsupgah KPK, Aida Ratna Zulaiha dalam sesi wawancara menyatakan bahwa di Provinsi Jambi kesadaran para penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2018 baru sekitar 34,83% eksekutif yang melaporkan harta kekayaannya legislatif baru 19,07%.

Rapat koordinasi KPK bersama Gubernur dan para Bupati Wali Kota se Provinsi Jambi, Selasa (12/3).
Rapat koordinasi KPK bersama Gubernur dan para Bupati Wali Kota se Provinsi Jambi, Selasa (12/3). (Tribunjambi/Zulkifli)

Angka yang rendah juga terlihat dalam kepatuhan pelaporan penerimaan gratifikasi selama 4 tahun terakhir 2015-2018 baru 0,005% pejabat atau ASN yang melaporkan gratifikasi atau hanya 4 orang dari total populasi di Provinsi Jambi yang berjumlah 79.684 orang.

"Sejak tahun 2017 KPK telah melakukan pendampingan terhadap tata kelola pemerintahan daerah guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Jambi. Untuk memperkuat konsolidasi dan komitmen Pemerintah Daerah khususnya di wilayah Provinsi Jambi," beber Zulaiha.

Baca: Iwan Fals Menilai Cawapres Tak Bisa Debat, Paparkan Alasan dari Cium Tangan hingga Terlalu Sopan

Baca: Faisal Nasimuddin Gantikan Reino Barack Di Hati Luna Maya? Ternyata Sama-sama Tajir!

Baca: Alasan Bibi Ardiansyah Putuskan Vanessa Angel yang Sedang Terjerat Prostitusi Online

Untuk itu, pihaknya beserta Pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi dan evaluasi, dalam rapat ini disampaikan beberapa hal evaluasi program pencegahan korupsi khususnya terhadap 8 sektor yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen aparatur sipil negara, Dana Desa, optimalisasi penerimaan daerah, dan manajemen aset daerah.

"Di samping itu juga disampaikan beberapa hal yang menjadi fokus kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan di tahun 2019 yaitu selain ke-8 sektor tersebut juga sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sumber daya alam dan BUMD," tutur Aida Ratna Zulaiha. (*)

Baca: Negoisasi Gagal, Polisi Dobrak Pintu lalu Ada Ledakan, Abu Hamzah Diduga Punya Peledak 30 Kg

Baca: KKB Papua Pamer 4 Senjata Rampasan TNI, Lekagak Telenggen Komandan TPNPB Tuliskan 4 Hal Ini di FB

Baca: Pulang ke Real Madrid, Zidane Justru Diejek Netizen Saat Pakai Celana Jeans

Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved