Panah, Tombak dan Peluru Beterbangan, 3 Anggota TNI Gugur Diserang 50-70 KKB di Papua

Saat ini kata akun tersebut, TPNPB-OPM sedang mempersiapkan diri menghadapi TNI/Polri yang masuk dari arah Mapenduma yang hendak menguasai Mugi.

Menurut akun tersebut, sejak Jumat, 1 Maret 2019, pihak militer Indonesia telah menyeberangi Kali Mugi, dan tiba di Lapangan Terbang Darakma.

Akun tersebut juga mengatakan, ada 50 rumah adat honai dibakar pasukan dari Indonesia tersebut.

Kodam sebut KKB gunakan media sosial sebar hoax

Beberapa hari sebelumnya Kodam XVII Cendrawasih menyebutkan, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kini menggunakan media sosial (medsos) untuk menebar teror dengan isu hoaks.

 Mata Super Kopassus Bikin Pasukan Elite AS Keder Bila Pertempuran Malam Hari, Tak Perlu NVG

 Perwira Kopassus Berdoa, Minum Air Aneh Suguhan Warga Sambil Tahan Napas karena Rasa Hormat

 Kisah Sniper Kopassus Misterius, Bawa 50 Peluru Habisi 49 Orang, 1 Peluru untuk Diri Sendiri

 Penyamaran Komandan Paspampres Bagai Copet, Naik KRL Bareng Jokowi Tapi Tak Terdeteksi

Hal itu terlihat dari postingan Sabby Sambon yang menyatakan dirinya sebagai juru bicara KKB.

Konon kabarnya yang bersangkutan saat ini berkedudukan di Vanuatu dan kembali menyebarkan isu hoaks yang viral di media sosial bahwa telah terjadi kontak tembak di Nduga antara aparat keamanan TNI/Polri dengan gerombolan KKSB dan menimbulkan jatuh korban di pihak aparat keamanan.

Melalui medsos, Sabby menyatakan bahwa KKB telah melancarkan serangan malam pada hari Selasa, 26 Februari 2019 pukul 23.11 WIT.

Dalam hal ini telah terjadi kontak senjata di Distrik Yal Kabupaten Nduga, Papua antara KKB dengan militer dan polisi Indonesia.

Menurutnya, kontak senjata antara KKB dengan militer Indonesia berlanjut hingga pagi, 27 Februari 2019.

Masih menurut Sabby dalam media sosial bahwa insiden itu telah dilaporkan langsung oleh Komandan Operasi TPNPB KODAP III Ndugama Pemne Kogeya dari Wilayah Konflik Perang di Ndugama, dan Komandan Operasi TPNPB KODAP III Ndugama Pemne Kogeya ke Markas Pusat KOMNAS TPNPB bahwa sampai hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 kontak senjata sedang berlangsung.

Selain itu, dalam media sosial yang disebarkan oleh Sabby bahwa KKB juga mengeluarkan ultimatum antara lain bahwa, “Komandan POS dan Anggota menurunkan bendera merah putih dalam waktu dekat, dan warga sipil non Papua cepat meninggalkan wilayah Nduga, sebelum kami melakukan serangan selanjutnya".

Menanggapi kabar tersebut, pihak TNI dan Polri telah melaksanakan pengecekan langsung di lapangan dan menyatakan bahwa info tentang kontak tembak tersebut adalah hoaks dan tidak mendasar.

“Fakta yang sebenarnya adalah bahwa sekitar pukul 14.40 Wit tanggal 26/2/2019 bertempat di Kampung Yal Distrik Yal Kabupaten Nduga, Papua, gerombolan separatis pimpinan Egianus Kogoya telah melakukan pembakaran 1 unit eksavator milik PT Istaka Karya yang sudah tidak beroperasi lagi (rusak) yang dilakukan oleh kelompok KKB," ungkap Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi, dalam rilis yang dikirim ke Kompas.com, Kamis (28/2/2019).

“Sebelum melakukan pembakaran eksavator milik PT Istaka Karya, kelompok KSB tersebut melepaskan tembakan sebanyak 2 kali. Dalam aksi tersebut sama sekali tidak terjadi kontak tembak apalagi sampai jatuh korban,”lanjut Aidi.

Menurut Aidi, isu ini sengaja digulirkan oleh gerombolan separatis Nduga untuk menciptakan teror kepada masyarakat.

Karena hasil identifikasi aparat keamanan bahwa gerombolan separatis pimpinan Egianus Kogoya di Nduga sudah terjepit dan kekurangan bantuan makanan.

Sebab, hampir seluruh kampung sudah dikuasai oleh aparat keamanan.

Pihak KKB selalu menggunakan rakyat sebagai tameng dengan cara mengintimidasi rakyat dan memaksa untuk mengungsi.

“KKB selalu berupaya membentuk opini dengan memutarbalikkan fakta seolah-olah TNI/Polri yang melakukan kejahatan kemanusiaan dengan isu ribuan rakyat mengungsi dan kelaparan di hutan.
Padahal kehidupan sosial dan roda perekonomian di Kabupaten Nduga berjalan dengan normal," ujar Aidi.

Menurut Aidi, masyarakat yang kembali ke kampung pasca-pembantaian terhadap puluhan karyawan PT Istaka Karya pada 2 Desember 2018 lalu telah mendapatkan perlindungan dan bantuan bantuan makanan.

Mereka juga menerima layanan kesehatan dari aparat keamanan maupun pemda setempat. Menanggapi ultimatum oleh KKSB di Nduga, Aidi menyatakan bahwa Kabupaten Nduga adalah bagian dari wilayah kedaulatan NKRI sebagaimana daerah lain di seluruh nusantara.

Ia menegaskan, NKRI tidak akan mundur apalagi tunduk hanya karena adanya ultimatum dari kelompok gerombolan separatis.

Pihak TNI/Polri akan memberikan perlindungan keamanan kepada seluruh warga negara Indonesia, termasuk di Nduga.

“Di sisi lain, gerombolan separatis selalu memutarbalikkan fakta bahwa TNI melaksanakan pelanggaran HAM. Namun faktanya gerombolan separatis itulah pelaku pelanggaran HAM berat yang selalu melancarkan teror kepada penduduk sipil. Mereka melakukan serangan kepada siapa saja tampa membedakan yang mana kombatan atau non-kombatan. Karena mereka adalah kelompok liar yang tidak berpendidikan dan tidak mengerti hukum,” katanya.

Aidi mengimbau kepada seluruh warga sipil, terutama di Nduga, agar jangan terlalu takut terhadap ancaman dari gerombolan separatis tersebut.

Sebab, tujuan mereka adalah menciptakan keresahan dan rasa takut kepada masyarakat. Namun seluruh warga harus tetap waspada dalam melaksanakan akti"vitas dan selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan.

Warga masyarakat harus aktif untuk menjaga keamanan lingkungan secara swadaya dan memberikan informasi kepada aparat keamanan tentang kedudukan dan aktivitas gerombolan separatis,” imbaunya.

Ia menambahkan, pemerintah Indonesia akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur di Nduga untuk mejamin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali di daerah pedalaman Papua termasuk di Nduga.

TNI akan menambah pasukan untuk mengamankan proses pembangunan tersebut.

Tambah 600 personel TNI

Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) Papua hingga kini masih membuat ulah. Pasukan gabungan TNI-Polri pun hingga kini masih melakukan perburuan.

Bahkan kabar terbarunya, sebanyak 600 prajurit TNI dikirim ke Papua untuk emberi keamanan bagi pekerja Jalan Trans Papua yang bekerja.

Pangdam XVII/Cenderawasi Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring mengatakan, saat ini ada 600 prajurit TNI disiagakan untuk menjaga keamanan proyek pembangunan di Nduga, Papua.

Proyek pembangunan di Nduga sempat terhenti karena aksi penembakan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB). Kejadian itu mengakibatkan sejumlah pekerja dari PT Istaka Karya tewas.

“Pasukan TNI tersebut akan digelar di sepanjang jalur pembangunan Trans Papua Wamena-Mumugu, khususnya dalam pembangunan jembatan. Teknis pelaksanaannya pembangunan akan dilanjutkan oleh satuan zeni konstruksi (zikon) TNI AD, sedangkan tenaga ahli tetap dari PT Istaka Karya dan PT Brantas," ujar Yosua melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa (5/3/2019).

Yosua mengatakan, pembangunan infrastruktur di Nduga merupakan salah satu program strategis nasional, sama halnya dengan program-program lainnya di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk membuka isolasi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Negara tidak boleh mundur hanya karena adanya teror dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Negara akan tetap melanjutkan pembagunan sampai selesai, ini demi untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat,” ujarnya.

“Masih ada saudara kita yang mempersenjatai diri secara illegal dan melakukan serangkaian tindakan kekerasan dan merongrong kedaulatan negara. Termasuk mengganggu proses pembangunan di Papua. Itulah sebabnya proses pembangunan tersebut harus diamankan oleh prajurit TNI,” ujar Yosua melanjutkan.

Yosua mengatakan, saat ini warga sudah mulai kembali ke kampung mereka dan menjalani kehidupan sosial dan ekonomi secara normal.

Yosua menyebut, KKB selalu memutarbalikkan fakta, membuat seakan-akan TNI merupakan pelaku penjahat kemanusiaan.

“Mereka membuat opini bahwa yang dibantai di distrik Yigi pada bulan Desember tahun lalu adalah anggota TNI yang menyamar, tapi nyatanya media bisa melihat langsung korban dikembalikan ke keluarga semuanya adalah warga sipil. Bahkan kita lihat yang sedang viral di media sekarang, keluarga membuat surat terbuka kepada Presiden agar informasi tentang nasib anggota keluarganya yang masih dinyatakan hilang agar segera terungkap,” ujarnya. (*)

IKUTI KAMI DI IG

 Terjebak Kangen Mantan Berlebihan, Ramalan Zodiak 8 Maret 2019, Nostalgia Harusnya Biasa Saja

 PREMAN Kakap Takut Setengah Mati Dihabisi Petrus: Ini Sosok Penembak Misterius di Era Soeharto

 Kuota Habis? Ini Trik Mudah agar Tetap Bisa Chatting dengan WhatsApp

 Penyamaran Komandan Paspampres Bagai Copet, Naik KRL Bareng Jokowi Tapi Tak Terdeteksi