Dua Partai Politik Ini DInyatakan Tidak Mencalonkan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Caleg.

Sementara 209 peserta pemilu berasal dari berbagai partai politik masih mencalonkan orang-orang yang diragukan karena pernah menjadi narapidana kasus

Dua Partai Politik Ini DInyatakan Tidak Mencalonkan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Caleg.
TRIBUNNEWS/DANANG TRIATMOJO
KPU kembali mengumumkan daftar calon anggota legislatif (caleg) mantan terpidana korupsi, Selasa (19/2/2019). KPU menambah 32 nama lagi, setelah sebelumnya merilis 49 nama caleg mantan napi korupsi pada 30 Januari lalu. 

Harusnya, kata dia, partai menjadi 'penjaga gerbang' untuk mengusung kader terbaik mereka dalam kontestasi Pemilu.
"Sehingga kontestasi politik menominasikan mereka untuk menjadi caleg di Pemilu. Akhirnya ditangkap publik sebagai kegagalan partai yang menyajikan

Baca: Permbahasan Konflik Lahan dengan PT BBS. Fathuri Sebut,: Ada yang Numpang di tengah Jalan

Baca: Biodata Fela Yang Menjual Keperawanannya Seharga Rp. 19 Miliar. Ternyata Bersertifikat Masih Perawan

Baca: Tak Setenar Fela, Wanita 18 Tahun Ini Lelang Keperawanan Rp 38 Miliar,

kader-kader terbaik mereka yang bebas dari masalah hukum. Nah, mestinya parpol sebagai penyaring dan betul-betul memastikan seleksi berbasi kaderisasi dan berbasis rekrutmen demokratis," kata dia.

Namun, yang terjadi partai politik selain NasDem dan PSI malah mengusung caleg punya problem terkait pelaksanaan tanggung jawab yang berkaitan dengan keuangan negara. Seharusnya, pesta politik tidak membolehkan pemilih ada pada resiko.

Meski demikian, Titi tidak bisa memprediksi akan berdampak kepada suara partai pengusung caleg mantan narapidana korupsi itu atau tidak. Menurut dia, dalam praktiknya ada beberapa mantan narapidana korupsi justru terpilih kembali,

"Terhadap partai, ternyata, memang tidak berhasil mengusung kader terbaiknya. Partai masih mencalonkan caleg yang memiliki potensi masalah dan memiliki resiko bagaimanapun mereka pernah menjadi terpidana korupsi. Apalagi, jabatan yang mereka pilih berkaitan dengan uang negara," tuturnya.

Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI digedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017).
Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI digedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017). (KOMPAS.com/ MOH NADLIR)

Titi pun mengapresiasi NasDem dan PSI yang tidak mengusung caleg mantan narapidana korupsi. Artinya, NasDem dan PSI punya komitmen menjalankan peran sebagai penyaring kader yang tidak terlibat masalah hukum akrena bisa membawa risiko pemilih.

"Jadi patut diapresiasi, artinya kalau partai mau mampu untuk mengusung calon yang tidak pernah menjadi terpidana korupsi. Artinya, mereka bisa mencalonkan kader terbaik," kata dia

Baca: Wujudkan Reformasi Birokrasi, PN Muara Bungo Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK & WBBM

Baca: Tanggapan Dari Majelis Ulama Indonesia dan NU Tentang Puisi Neno Warisman

Baca: Isnedi Tersandung Kasus Hukum, Posisi Wakil Ketua DPRD Merangin Diganti, Inikah penggantinya

Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mendukung sikap penyelenggara pemilu yang merilis partai politik yang masih menampung caleg eks napi koruptor

Dengan begitu, masyarakat akan mengetahui secara jelas partai yang pro terhadap pemberantasan korupsi dan tidak.
"Kita juga ingin memilih orang yang terbaik. KPU juga harus membuka CV caleg yang tidak mau buka. Itu aneh betul mereka tidak mau diketahui riwayat hidupnya," kata dia

Hadar menambahkan, baiknya penyelenggara Pemilu juga mengumumkan nama caleg mantan narapidana korupsi di daerah. Alasannya, di beberapa daerah internet tidak mudah diakses karena jaringan terbatas.

Intinya, lanjut dia, panitia pemilu harus menyediakan informasi yang cukup banyak kepada pemilih

Editor: andika arnoldy
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved