JK Sarankan Ahok tak Masuk Timses Jokowi, Begini Pengaruh Ahok Pada Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin

TRIBUNJAMBI.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi menjadi kader PDI Perjuangan.

Sejak menjadi kader PDI-P, desas-desus dukungan ke pasangan Jokowi-Maruf Amin beredar?

Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mendukung usulan Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla (JK), agar Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak masuk dalam struktur tim kampanye.

"Saya kira bagus sarannya Pak JK itu ya, saya kira bagus saja," ujar Ma'ruf, dilansir dari KOMPAS.COM, Rabu (13/2/2019).

Sebelumnya, usulan itu disampaikan Jusuf Kalla saat menanggapi bergabungnya Ahok sebagai kader PDI-P.

"Kalau saya ditanya sebagai Dewan Pengarah (TKN), jangan (masuk struktur)," ujar Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa.

Ia menilai, masuknya Ahok ke dalam TKN bisa jadi membuat para pendukungnya akan semakin mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

Di sisi lain, hal tersebut juga berpotensi menggerus suara pemilih Jokowi-Ma'ruf. Kalla menilai, masuknya Ahok ke dalam struktur TKN berpotensi mengingatkan kembali pemilih dengan kasus penodaan agama yang sempat menjerat Ahok.

Ahok Gabung PDIP

Ahok atau BTP diketahui sudah menyambangi Kantor DPD PDI Perjuangan atau PDIP Provinsi Bali di Jalan Banteng Baru, Denpasar pada Jumat (8/2/2019).

Dilansir dari Tribun Bali, Ahok atau BTP sejatinya sudah bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sejak 26 Januari 2019.

Bergabungnya Ahok atau BTP ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dikonfirmasi langsung oleh Dewan Pertimbangan DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama.

"Beliau sudah anggota PDI Perjuangan, sudah punya kartu PDI Perjuangan mulai tanggal 26 Januari (2019). Sudah resmi," kata Ketua DPRD Provinsi Bali itu dikutip Tribun Jabar, Senin (11/2/2019).

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kedatangan Ahok ke Kantor PDIP Provinsi Bali adalah untuk bersilaturahmi.

"Beliau selaku anggota PDI Perjuangan tentunya bersilaturahmi dengan kita anggota PDI Perjuangan Bali. Jadi sambil beliau berkeliling-keliling artinya bersilaturahmi sebagai satu wadah dengan kita di PDI Perjuangan," jelas Adi Wiryatama lagi yang mendampingi Ahok bersama Wakil Gubernur (Wagub) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace).

Saat dimintai keterangan oleh awak media, Ahok alias BTP enggan menyebut alasan mengapa dirinya bergabung jadi kader PDIP.

Ahok atau BTP malah mengatakan bahwa dirinya jalan-jalan ke Bali.

"Ini jalan-jalan saja. Saya mau jalan-jalan dua setengah bulan, wajar kan sebagai manusia biasa," katanya kepada awak media, dikutip dari Tribun Bali.

Saat ditanya oleh awak media maksud kedatangannya ke kantor DPD PDIP Provinsi Bali, Ahok juga hanya menjawab singkat.

"Main," celetuknya seraya menyalami beberapa kader DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali yang lain.

Terpisah, Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, tak ada jabatan yang diemban oleh Ahok atau BTP di partai berlogo banteng bermoncong putih itu.

Djarot Saiful Hidayat memngatakan, Ahok hanya menjadi anggota biasa.

"Dia anggota biasa saja, anggota biasa itu kan bisa di tingkat mana pun. Pokoknya anggota biasa, sama dengan anak ranting juga punya KTA, simpatisan juga punya KTA," ujar Djarot Saiful Hidayat ketika dihubungi, Jumat (8/2/2019), dikutip Tribun Jabar dari Kompas.com.

Bisa Naikan Elektabilitas Jokowi?

Bergabungnya Ahok atau BTP ke PDIP pun turut dispekulasikan dengan elektabilitas Jokowi atau Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019.

Bukan tanpa alasan masuknya Ahok atau BTP ke PDIP disebut bisa menaikkan elektabilitas Jokowi.

Pasalnya, capres nomor urut 01 Jokowi-Ma;ruf Amin memang diusung, salah satunya oleh partai yang diketuai Megawati Soekarno Putri itu.

Bergabungnya Ahok ke PDIP dinilai bisa menaikkan elektabilitas Jokowi ini diyakini oleh Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden DPP Golkar, Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang ( TGB ).

TGB menilai, bergabungnya BTP atau Ahok ke PDI-P mampu menaikkan elektabilitas pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Jadi ketika kerja kolektif (partai pengusung Jokowi-Ma'ruf) itu bergerak dengan bergabungnya Pak BTP, ya insyaAllah menaikkan elektabilitas," ujar TGB ketika ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (9/2/2019), dikutip Tribun Jabar dari Tribunnews.com.

Bukan tanpa alasan TGB meyakini bergabungnya Ahok atau BTP ke PDIP menjadi salah satu elemen yang bisa menaikkan elektabilitas Jokowi.

TGB menilai, Ahok atau BTP dan Jokowi memiliki kesamaan visi dan misi dalam membangun Indonesia.

"Saya pikir elektabilitas Pak Jokowi, selain faktor figur beliau, kerja beliau juga menjadi kerja efektif dari seluruh elemen yang merasa satu visi dengan beliau," ujar TGB.

Berbeda dengan TGB, kubu Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Calon Presiden-Wakil Presiden, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Jawa Timur, justru menanggapi, bergabungnya Ahok atau BTP justru akan meningkatkan elektabilitas capres yang diusungnya.

Dia pun menanggapi santai bergabungnya Ahok atau BTP ke PDIP.

"Kami justru berterimakasih. Ini sangat menarik bagi kami kalau sampai Ahok bergabung ke PDI Perjuangan," kata Ketua Penggalangan dan Relawan BPP Jatim, Hendro Tri Subiantoro dikutip Tribun Jabar dari Surya.co.id, Jumat (8/2/2019).

Dengan bergabungnya pria yang kini akrab disapa BTP ini ke partai pengusung Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin tersebut, menurut Hendro, pihaknya semakin mudah dalam langkah pemenangan.

Dia mengklaim, masyarakat, khususnya yang ada di Jawa Timur, masih ingat benar terhadap BTP yang pernah menjadi terpidana kasus penistaan agama sebelum akhirnya bebas awal tahun ini.

"Sebab, masyarakat kini tahu "posisi" masing-masing," katanya.

Kerek Suara Jokowi

Seolah mengamini pernyataan kubu Prabowo-Sandi, pengamat ini justru mengatakan, bergabungnya Ahok atau BTP tak serta merta mengerek suara untuk pasangan capres dan cawapres nomor nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf.

Pengamat Politik dan Ketatanegaraan dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto mengatakan, alasan itu karena BTP sebagai politikus telah kehilangan momentumnya.

"Setiap tokoh politik akan populer cuma di suatu era, nah era Ahok atau BTP adalah saat Pilkada DKI Jakarta 2015 saja," ujarnya kepada TribunSolo.com, Minggu (10/2/2019).

Lebih lanjut dia mengatakan, kehadiran Ahok atau BTP ke pangkuan partai pendukung pemerintah (Jokowi), dianggap oleh publik sebagai hal yang biasa-biasa saja.

"Merugikan tidak, tapi menguntungkan juga tidak, ya masuknya BTP ke kubu Jokowi biasa-biasa saja," kata dia.

Meskipun BTP memiliki banyak followers (pengikut) di media sosial (medsos), tetapi bukan berarti menjadikannya sebagai tokoh agar publik kemudian merapat ke PDI-P.

"Pemilih saat ini jauh lebih independen dalam menentukan pilihan politik, bukan dipengaruhi tokoh politik," ujarnya.