Pemkot Jambi Rencanakan Kurangi 500 Tenaga Kontrak Mulai Tahun Ini, Wali Kota Jambi Sebut Alasannya
Kata dia dengan adanya pengurangan tersebut pemerintah kota Jambi bisa menghemat anggaran Rp7,2 miliar setiap tahunnya.
Penulis: Rohmayana | Editor: bandot
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Rohmayana
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Untuk melakukan efisiensi keuangan daerah dan jumlah pegawai agar lebih efisien Pemkot Jambi bakal mengurangi jumlah honorer.
Hal ini sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jambi agar Kota Jambi mengurangi jumlah tenaga kontrak yang dimulai tahun ini.
Untuk mengurangi jumlah tenaga kontrak tersebut Pemerintah Kota Jambi sedang melakukan assessment untuk tenaga kontrak yang ada di kota Jambi.
Tim assessment dilakukan oleh BKPSDMD.
"Kebijakan ini sudah mulai berjalan, semua instansi akan ada pengurangan tenaga kontrak. Seperti di kesehatan, PUPR dan lainnya. Kalau tidak dilakukan maka terancam tidak mendapat WTP," kata Fasha saat dibincangi awak media, Kamis (3/1/2019).
Fasha mengatakan bahwa pengurangan tenaga kontrak tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja di masing-masing instansi.
Dia memperkirakan total tenaga kontrak yang tidak diperpanjang lagi sekitar 500 orang.
Baca: Modus Sopir Truk Muatan Sawit Over Kapasitas Mengakali Portal yang Dibuat Pemkab Tanjabtim
Baca: Foto Vulgar? Aksi Langgar Kode Etik Polwan Brigpol DW Berbuah Pemecatan, Ini Kata Kapolrestabes
Baca: Tak Laporkan Harta Kekayaan, Rekomendasi KPK Satu Camat di Kota Sungaipenuh Dicopot Dari Jabatan
"Ini akan kita lakukan bertahap. Tentu yang tidak berprestasi itu yang tidak kita perpanjang," ujarnya.
Kata dia dengan adanya pengurangan tersebut pemerintah kota Jambi bisa menghemat anggaran Rp7,2 miliar setiap tahunnya.
Sebab rata-rata gaji tenaga kontrak yang ada di kota Jambi adalah Rp1,2 juta perbulan per orang.
Dengan adanya pengurangan ini maka tenaga kerja kontrak di pemerintah kota Jambi akan semakin kompetitif.
Karena bukan hanya mengandalkan skill saja akan tetapi juga kedisiplinan.
"Saya harapkan dengan adanya pengurangan ini tentu kualitas tenaga kontrak kita semakin baik dan kompetitif sesuai dengan jenis pekerjaannya," ujarnya.
Fasha juga mengatakan bahwa selain faktor efisiensi, saat ini dengan hadirnya teknologi informasi maka banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan tanpa mempekerjakan banyak orang.
Selain itu hal ini juga untuk menghindarkan nepotisme, di mana banyaknya titipan titipan tenaga kontrak yang sulit di pantau dan di berantas.
"Jadi kalau sudah seperti ini tidak ada lagi titipan si A , si B. Kalau punya kualitas yang bagus tentu kita pertahankan, tapi kalau tidak punya skill dan kedisiplinan tentu tidak akan kita perpanjang lagi," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD kota Jambi Abdullah Thaif mengatakan bahwa hal ini sudah tepat.
Mengingat ini merupakan rekomendasi dari BPK perwakilan Jambi.
Dia berharap dengan adanya efisiensi kepegawaian tersebut kondisi pegawai kontrak di kota Jambi semakin memiliki mutu yang bagus.
"Kita minta di optimalkan sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan," katanya.
Dia mengatakan bahwa kondisi kepegawaian harus disesuaikan dengan kebutuhan agar tidak membebani keuangan daerah. "Harus merata di setiap instansi dan sesuai dengan kebutuhannya," pungkasnya.
Baca: Pemkot Jambi Anggarkan Rp 8 Milyar Untuk Kelanjutan Pembangunan Danau Sipin, Bangun Venue Speed Boat
Baca: Reaksi Keras 5 Tokoh Setelah Ada Hoax 7 Kontainer Surat Suara Sudah Dicoblos, SBY Disentil
