Mahfud MD Skakmat Pencaci Keberhasilan Indonesia Beli Saham Freeport, Ungkit Luhut, Ferdinand Kena
Politukus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean misalnya mengungkit pernyataan lama Luhut Panjaitan.
lihat foto
"Makanya dia melakukan langkah2 yg dulu disalahpahami,'' ujar Mahfud di akun twitternya.
Mahfud menambahkan dulu juga Sudirman Said saat menjabat Menteri ESDM diserang habis oleh Fadli Zon karena memberi izin ekspor konsentrat kpd Freeport.
Awalnya Mahfud setuju sikap Fadli Zon, tapi setelah Sudirman Said menunjukkan dokumennya, Mahfud berbalik.
''Dulu Sudirman Said (SS) diserang habis oleh Fadli Zon (FZ), katanya hrs dipenjarakan krn memberi izin ekspor konsentrat kpd Freeport."
"Saat itu Sy setuju FZ, tapi SS menunjukkan dokumen2 kpd sy, dan sy dukung SS melawan DPR maupun FZ. SS menang di DPR. Msh ingat, kan? Blm lama kok,'' katanya.
Inalum Jelaskan Kontrak Karya Freeport
Kepala Komunikasi Korporat dan Hubungan Antar Lembaga Inalum, Rendi A Witular, buka suara terkait kabar yang beredar tersebut.
Baca: Aa Jimmy & Istri Dimakamkan Berdampingan, Bayinya Tak Henti Menangis, Ada Ibu Beri ASI Baru Tenang
“Kami menyayangkan adanya beberapa pengamat yang tidak membaca data dan Kontrak Karya (KK) PTFI sebelumnya tetapi berani membuat analisa yang menyesatkan publik seolah-olah kami membeli tanah air sendiri,” ujar Rendi A Witular sesuai dengan informasi yang Kompas.com terima, Minggu (23/12/2018).
Memahami kontrak karya pemerintah dengan PTFI
PTFI melakukan eksplorasi dan penambangan berdasarkan KK dengan pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada 1967 (Era Soeharto) lalu diperbarui pada 1991 dengan masa operasi hingga 2021.
Terkait dengan masa operasi tersebut, Perusahaan Amerika Serikat Freeport McMoRan (FCX), pengendali PTFI, dan pemerintah memiliki interpretasi yang berbeda atas isi pasal perpanjangan.
Dalam pengertian FCX, benar KK akan berakhir pada 2021, namun mereka memiliki hak untuk mengajukan perpanjangan 20 tahun lagi yang artinya PTFI akan bertahan hingga 2041.
Ruang gerak pemerintah untuk menahan atau menunda perpanjangan PTFI hingga 2041 juga dipersempit.
Namun jika bersikeras, pemerintah bisa menyelesaikan persoalan lewat pengadilan internasional (arbitrase).
Baca: Kesaksian Willy Siska Terseret Tsunami, 3 Jam Berenang, Lakukan Ini Saat Lihat 2 Anak Kecil Terapung
Hitung-hitungan jika seandainya mengambil jalur arbitrase Mengambil jalur arbitrase rupanya tak luput dari masalah meski pemerintah menang dalam pengadilan.
