Mahfud MD dan RIzal Ramli Adu Argumen Soal Freeport, Hingga Menguak Dugaan Sogok Menteri

Namun Mahfud MD memahami bahwa kondisinya tak semudah yang dibayangkan untuk dengan mudahnya menyelesaikan sebuah kasus.

"Sahabat sy Pak RR betul, sy berbicara normanya. Krn disitulah simpul problemnya.

Tp Pak RR kan pernah di posisi penting. Kalau tahu ada cacat hukum atau penyogokan saat itu, mengapa saat Anda jd menkeu tak anda selesaikan?
Jawabannya, tentu, krn masalahnya tak semudah itu," kicau Mahfud MD membalas Rizal Ramli.

Menjawab tanggapan Mahfud MD, Rizal Ramli yang pernah menjadi Menteri Keuangan di Era Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa CEO Freeport pada masa itu, yakni James Moffet telah mengaku bersalah dan bersedia membayar uang dari pada masuk penjara.

Baca: Ifan Seventeen Selamat Pasca Gelombang Tsunami Banten, Istri dan Personel Lainnya Masih Belum Ketemu

Baca: Final Bupati Cup Ricuh, Pemain Diduga Pancing Keributan, Bupati Turun: Jangan Bikin Malu

Baca: Tsunami di Banten dan Lampung, 3 Orang Tewas, 21 Terluka Akibat Gelombang Tinggi di Pandeglang

"Sahabat saya Pak @mohmahfudmd mungkin lupa 3 bulan kemudian Gus Dur diganti.

CEO James Moffett sudah ngaku salah, makanya bersedia bayar $5M daripada masuk penjara krn menyogok pejabat RI," balas Rizal Ramli.

Jokowi: Freeport untuk kemakmuran rakyat

Presiden Joko Widodo, Jumat (21/12/2018) siang menerima laporan dari sejumlah menteri terkait 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia yang secara resmi beralih ke Indonesia melalui PT Inalum.

"Disampaikan saham PT Freeport sudah 51,2 persen beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayarkan. Hari ini adalah momen yang bersejarah setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973," ujar Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat siang, sebagaimana dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

"Kepemilikan mayoritas ini tentu akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," lanjut dia.

Baca: KKB Egianus Kogeya Terdesak,Media Australia Koar-koar Sebut TNI Pakai Senjata Kimia,Dijawab Wiranto

Baca: BREAKING NEWS: Final Bupati Cup Ricuh, Plt Gubernur Jambi Nyaris Jadi Korban

Baca: Istri Hilang Usai Tsunami, Sambil Terisak Ifan Seventeen Minta Doa Dylan Sahara Ditemukan Selamat

Dengan kepemilikan mayoritas saham tersebut, lanjut Jokowi, pendapatan negara tentu meningkat.

Secara khusus, Pemerintah Provinsi Papua beserta rakyatnya juga mendapatkan hasil keuntungan tambang itu. Baik dari keuntungan aktivitas maupun keuntungan dari pajak.

"Juga masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada. Dan tentu saja Papua dapat pajak daerahnya," ujar Jokowi.

Presiden juga mendapatkan laporan mengenai progres izin lingkungan hidup terkait tambang dan pembangunan smelter. Ia mengapresiasi perkembangannya.

"Terakhir juga tadi saya mendapatkan laporan untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, yang berkaitan dengan smelter, semuanya juga telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah komplet dan tinggal bekerja saja," ujar Jokowi. (*)

Baca: Dua Kali Ricuh di Final Bupati Cup Antara Bangko vs Tabir, Petugas Keamanan Dibogem

Baca: Dua Kali Ricuh di Final Bupati Cup Antara Bangko vs Tabir, Petugas Keamanan Dibogem

Baca: Soeharto Diam-diam Ketemu Istri Cantik Bung Karno di Lapangan Golf, Bu Tien Tahu Lalu Marah Besar