Prabowo Disarankan Minta Maaf, Soal Salah Ucap 'Hulaihi Wasalam' di Reuni Akbar 212

Pidato Prabowo ini menuai polemik, khususnya di media sosial, karena ada pihak yang tidak terima orang Boyolali diidentikkan dengan orang susah.

Menurut Prabowo, pernyataannya rawan disalahartikan karena memasuki tahun politik.

"Saya tahu, tapi ini adalah politik. Ini adalah musim politik," kata Prabowo.

Sebelumnya, polemik pidato Prabowo di Boyolali berawal dari Prabowo yang mengatakan bahwa Jakarta dipenuhi gedung menjulang tinggi dan hotel-hotel mewah.

Ia menyebutkan beberapa hotel berbintang di Ibu Kota.

"Tapi saya yakin kalian tidak pernah masuk ke hotel-hotel tersebut. Betul?” tanya Prabowo.

“Betul,” jawab masyarakat Boyolali yang menjadi pendengarnya.

“Kalian kalau masuk, mungkin kalian diusir. Karena tampang kalian tidak tampang orang kaya, tampang-tampang kalian, ya tampang Boyolali ini, betul?” kata Prabowo.

Singgung Media yang Tak Liput Reuni 212

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyoroti media massa di Indonesia.

Ia menilai banyak media yang tidak fair karena tidak memberitakan reuni 212 di Monumen Nasional, Minggu (2/12/2018) lalu.

"Beberapa hari yang lalu ada acara besar di Monas, hadir jutaan orang tapi banyak media di Indonesia tidak melihatnya," kata Prabowo Subianto di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Padahal, menurut Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, jutaan orang hadir dalam reuni yang digelar sejak dini hari hingga siang itu.

Mereka hadir dari sejumlah daerah secara sukarela, termasuk para penyandang kaum disabilitas.

"Jutaan hadir tapi media kita tidak melihatnya. Ini aneh bin ajaib. Mereka saya katakan kelompok itu menunggu gue salah ngomong kemudian 'digoreng' lagi," tuturnya.

Menurut Prabowo Subianto, hampir semua media tidak mau memberitakan adanya 11 juta orang berkumpul di Monas dalam reuni 212.

Padahal, kata dia, hal tersebut merupakan momentum akbar yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia.

"Hebatnya media-media dengan nama besar dan katakan dirinya objektif, padahal justru mereka bagian dari usaha memanipulasi demokrasi. Kita bicara yang benar ya benar, yang salah ya salah. Mereka mau katakan yang 11 juta hanya 15 ribu. Bahkan ada yang bilang kalau lebih dari 1.000 minta apa itu, terserah dia," bebernya.

Kritik Pemerintah yang Katanya pro Asing

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengkritisi paket kebijakan ekonomi pemerintah jilid 16, yang memberikan peluang sebesar-besarnya kepada pihak asing untuk masuk dan menguasai 28 sektor industri di dalam negeri.

Menurutnya, paket kebijakan ekonomi tersebut tidak sesuai UUD 1945, terutama pasal 33 ayat 1 yang berbunyi bahwa bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, dan pasal 33 ayat 2 yang menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

"Indikator-Indikator saat ini menunjukan bahwa negara kita sedang memprihatinkan. Baru saja pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang menurut saya itu wujud bahwa kita menyerah total kepada bangsa asing. Negara kita sangat kaya memiliki banyak sumber daya alam yang bisa kita kelola sendiri," kata Prabowo Subianto di kediamannya di Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/11/2018).

Baca Juga:

Pasrah, Peserta Tes SKB di Tebo yang Nilainya tak Memuaskan Kecewa

Inilah SSB Kota Jambi Juara Piala Suratin 2018 yang Pernah Wakili Jambi Ajang Nasional  

Bukan Pasukan Sembarangan! Sat Gultor 81, Elitnya Kopassus yang Diterjunkan Untuk Buru KKB di Papua

Capres yang diusung Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS itu menjelaskan, pasar merupakan sumber kekayaan bagi sebuah negara. Sebab, pasar merupakan pusat perputaran ekonomi rakyat.

Di Eropa saja, lanjut Prabowo Subianto, produk atau barang yang berasal dari luar Eropa tidak bisa masuk seenaknya untuk di jual bebas di sana. Sebab, negara-negara di Eropa memproteksi pasar dan sumber-sumber ekonomi lainnya hanya untuk kalangan masyarakat ekonomi Eropa.

"Selain itu Pemerintah Amerika juga saat ini melindungi rakyatnya. Dia tutup pasar dunia. Kalau ada produk luar yang mau masuk, dikenakan pajak bea masuk yang tinggi. Dia memberikan kesempatan kepada rakyatnya dan memberikan peluang ekonomi yang besar kepada rakyatnya," tuturnya.

"Itulah tujuan sebuah negara. Negara harus melindungi rakyatnya. Tapi pemerintah kita justru membuka seluas-luasnya kepada asing, Semua boleh masuk, bahkan pekerja kasar juga boleh masuk, ini luar biasa," sambung Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menjelaskan, Pemerintah Indonesia telah melanggar pasal 33 ayat 2 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

"Sekarang nyatanya pelabuhan-pelabuhan dikuasai oleh asing dan bandara militer dikuasai oleh swasta. Itu adalah objek objek vital kita untuk hajat hidup rakyat Indonesia dan harus dikuasai oleh negara, Ini di mana kedaulatan kita sebagai bangsa dan negara? Negara kita telah tergadaikan," papar Prabowo Subianto.

Ia menjelaskan, dengan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid 16 tersebut oleh pemerintah, justru akan membuat rakyat menjadi sulit hidup lebih sejahtera, karena harus bersaing dengan pengusaha asing yang memiliki modal sangat besar.

Apalagi, katanya, dalam sistem kapitalisme tidak memberikan ruang dan peluang kepada rakyat kecil untuk bisa sukses mengembangkan usahanya, karena tidak memiliki modal.

"Jadi artinya rakyat kita, anak-anak kita, emak-emak, enggak boleh jadi kaya, enggak boleh jadi makmur. Enggak mungkin, dan kita harus mengakui bahwa sistem kapitalisme tidak memberikan peluang kepada rakyat kecil, dan tidak mungkin seorang pengusaha bisa berhasil kalau tidak dibantu oleh pemerintah," bebernya.

Karena itu, jika ia dan Sandiaga Uno diberikan mandat dan kepercayaan oleh rakyat Indonesia dalam memenangkan Pilpres 2019, maka ia akan berusaha sekuat tenaga mengembalikan aset-aset dan kekayaan Bangsa Indonesia untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

"Kita akan berjuang sekuat mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, dan menjalankan pasal 33 UUD 1945 dengan sebaik-baiknya," ucap Prabowo Subianto.

Hormat kepada Tiongkok

CALON presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan, warga Tionghoa merupakan bagian dari Bangsa Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Prabowo Subianto dalam Gala Dinner bersama sejumlah masyarakat Tionghoa, di Hotel Suncity, Jakarta, Jumat, (7/12/2018).

"Kalian bagian dari Indonesia, sama dengan suku yang lain," ujar Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, menurut Prabowo Subianto, warga Tionghoa memiliki kewajiban sama seperti warga Indonesia lainnya dalam menjaga kerukunan bangsa.

"Kalian punya tanggung jawab yang sama. punya kewajiban yang sama. Karena itu marilah kita hidup rukun bersama. Marilah kita kerja sama yang baik dalam suasana kerukunan," katanya.

Prabowo Subianto mengaku hormat kepada Republik Rakyat Tiongkok, namun bukan berarti ia menjadi antek Tiongkok. Ia hormat pada budaya dan sejarah Tiongkok.

"Tiongkok memiliki peradaban yang paling lama di dunia. 5 ribu tahun. Kita banyak belajar dari budaya Tiongkok. Kalau saya hormat pada Tiongkok tidak berarti saya anteknya Tiongkok. Sama kalau ada yang baik dari Amerika, Australia, Perancis, Belanda, sekalipun yang pernah menjajah kita, ada juga yang baik dari Belanda," paparnya.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Soal Salah Ucap 'Hulaihi Wasalam' di Reuni Akbar 212, Prabowo Disarankan Minta Maaf

IKUTI KAMI DI INSTAGRAM:

NONTON VIDEO TERBARU KAMI DI YOUTUBE:

IKUTI JUGA FANSPAGE TRIBUNJAMBI: