Pasukan 'Siluman' Milik Kopassus yang Bernama Sat Gultor 81 Dikabarkan Sudah Diterjunkan Buru KKB

Oleh karenanya personel Sat 81 baru diturunkan, bila ada ancaman yang bersifat kompleks dengan skala kesulitan terbilang tinggi.

Satgultor dilatih untuk bergerak dalam unit kecil, dengan durasi sangat cepat, bukan lagi dalam hitungan jam, tapi menit.

Dikutip dari Tribun Medan, salah satu contoh penerjunan Satgultor 81 adalah dalam mengatasi teror bom di Sarinah Thamrin (Jakarta Pusat), pertengahan Januari 2016 lalu.

Pasukan elit ini juga disebut sempat diterjunkan dalam menanggulangi kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua, pada pertengahan Mei 2018 lalu.

Namun tak secara terang-terangan melakukan aksi sebagai bagian dari TNI, pasukan ini kerap menyamar sebagai berbagai unsur.

Mulai dari anggota Polisi, warga biasa bahkan sampai menyamar secara tersembunyi di tempat-tempat yang tak terduga.

Namun demikian, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, apakah satuan elit ini benar diterjunkan untuk memburu KKB pimpinan Egianus Kogeya di Papua.(*)

Indonesia Melalui TNI & Polri Harus Bertindak dengan Skala Besar

Menanggapi tragedi itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pun buka suara terkait tewasnya 19 orang pekerja proyek Trans Papua di Nduga.

Para pekerja menjadi korban pembunuhan keji Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang berafilisisasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Jusuf Kalla berujar jika TNI dan Polri bakal lakukan operasi militer skala besar di Papua.

Operasi tersebut harus digelar karena ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini dilakukan oleh kelompok bersenjata.

"Kasus ini ya polisi dan TNI harus operasi besar-besaran, karena ini jelas masalahnya mereka (kelompok bersenjata) yang menembak, mereka yang melanggar HAM tentunya," ujar Jusuf Kalla usai pembuka Kongres Persatuan Insinyur Indonesia (PII), di Padang, Sumatera Barat, Kamis (6/12) seperti dikutip dari Tribunnews.

Jusuf Kalla juga mengatakan jika selama ini pemerintah sudah melakukan upaya persuasif agar pihak separatis mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Namun upaya persuasif pemerintah, TNI dan Polri itu malah dianggap sebagai pelanggaran HAM.