Kondisi Warga Jambi yang Kirim Surat ke Presiden Jokowi, Rumahnya Retak-retak hingga Sakit

Difasilitasi DLH, mereka menggelar pertemuan bersama pihak PLN dan manajemen Pembangkit Tenaga Listrik Uap (PLTU) milik PT RPM.

Dari pertemuan tersebut, DLH Kota Jambi meminta pihak PLTU untuk melakukan beberapa hal yang sudah disepakati. Di antaranya meminta komitmen perusahaan mengurangi kebisingan dengan melakukan rekayasan teknologi, mengurangi dampak debu.

Terpisah, Kepala DLH Kota Jambi Ardi dikonfirmasi lewat telepon pada Kamis (29/11) membenarkan adanya laporan warga mengenai permohonan untuk pengecekan tingkat pencemaran udara di RT 25.

Pihaknya sudah melakukan pengecekan pada April 2018 lalu hasil pemeriksaan sudah disampaikan kepada warga dan hasilnya pun menunjukan tingkat polusi masih cukup baik.

Ia membantah jika disebut petugasnya tidak serius melakukan pengecekan.

"Masa PLN libur hari Minggu. Jelas kok hasilnya sudah disampaikan dalam pertemuan dengan warga," katanya.

Namun Ardi mengaku belum tahu perihal menyebabkan rusaknya polongan sumur warga dan dinding rumah.

"Kalau soal itu kami belum tahu, tidak ada laporan sampai ke kami. Kalau ada pasti kita tindak lanjuti. Yang jelas sudah ada kesepakatan pihak PLN dengan masyarakat di sana,"

Sementara itu, salah seorang Manajer PT RPSL, Galih, mengakui bahwa lorong yang melintas menuju pabrik merupakan tanggung jawab pihaknya.

Dia mengatakan bahwa setiap tahun jalan tersebut terus dilakukan perbaikan.

"Iya, tapi kita terus lakukan perbaikan tiap tahun," sebutnya Minggu (2/12) malam.

Terkait dengan polusi udara akibat aktivitas di perusahaanya, ia mengaku masih menunggu kajian dari Pemkot Jambi.

"Masih menunggu kajiannya, dari pemerintah kota," katanya, saat dihubungi via telepon.

Galih membantah bahwa perusahaanya tidak pernah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak akibat aktivitas perusahaannya.

"Setiap tahun kami berikan bantuan. Kami memberikan melalui camat setempat. Nanti dari pihak kecamatan baru membagikanya," kata dia.