Polri Beri Izin untuk Reuni Akbar 212, IPW Sebut Jakarta dalam Suasana Kondusif

Polri Beri Izin untuk Reuni Akbar 212, IPW Sebut Jakarta dalam Suasana Kondusif

TRIBUNJAMBI.COM - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengapresiasi sikap Polda Metro Jaya yang mengizinkan Reuni 212 digelar di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (2/12/2018) esok.

Hal itu disampaikannya saat diskusi publik 'Reuni 212: Gerakan Moral atau Politik?', di Gado-Gado Boplo Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (1/12/2018).

"Pemberian izin tersebut menunjukkan bahwa Polri melihat situasi Jakarta sangat kondusif dan tidak ada yang harus dikhawatirkan dan dicemaskan menjelang dan saat Reuni 212 berlangsung," kata Neta.

Baca: Bacaan Doa Islam Minta Kebaikan Sepanjang Hari, Baca Setiap pagi dan Sore

Baca: Program Pengiriman Buku Gratis Lewat PT Pos Indonesia Dihentikan Sementara, Jokowi Cari Solusi

Baca: 11 Arti Mimpi yang Dialami Hari Ini - Mimpi Bertemu Orang Meninggal Hingga Hilang atau Dapat Uang

Menurut pantauan IPW, ucap Neta, Jakarta sangat kondusif dan pergerakan massa tidak semasif seperti Aksi 212 tahun lalu, di mana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap sebagai musuh bersama.

Hal tersebut artinya sikap antusias untuk mengikuti Reuni 212 akhir pekan ini memudar.

"Namun elite-elite tertentu tetap bersikap bombastis dengan mengatakan reuni akan diikuti 1 juta orang, padahal dari pantauan IPW diperkirakan massa yang akan hadir tidak sampai 20 ribu," jelasnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, mengungkapkan pihaknya menerjunkan puluhan ribu untuk mengamankan aksi ini.

Baca: Boni Hargens: Reuni 212 Telah menjadi Gerakan Kampanye Politik yang tidak Bisa lagi Dianggap

Baca: Ciri-ciri Hamil Anak Perempuan Tanpa USG, Morning Sickness Parah

"Jadi ada 20.000 personel gabungan dari TNI, Polri dan juga oleh pemerintah daerah. Intinya ada beberapa lokasi yang akan disiapkan yang akan digunakan untuk mengamankan," jelas Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (30/11/2018).

Guntur Romli

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli menilai Reuni 212 yang akan digelar, Minggu (2/12/2018) besok, merupakan bagian upaya menjadikan Indonesia seperti Suriah.

Namun, upaya tersebut sampai saat ini gagal.

"Kalau saya pribadi memandang bahwa 212 dari aksi menjadi reuni itu merupakan upaya menjadikan Indonesia sebagai Suriah, ingin menjadi Indonesia menjadikan seperti Suriah yang penuh dengan kekacauan dan pola-polanya sebenarnya sudah mereka lakukan. Cuma berhasil atau tidaknya sampai hari ini itu tidak berhasil," ujar Guntur dalam diskusi 'Reuni 212: Gerakan Moral atau Politik?', di Gado-Gado Boplo Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (1/12/2018).

Guntur melihat pola-pola yang dilakukan sama seperti pola-pola yang dilakukan oposisi menjatuhkan Presiden Bashar Al Assad.

Baca: Program Pengiriman Buku Gratis Lewat PT Pos Indonesia Dihentikan Sementara, Jokowi Cari Solusi

"Kalau di Suriah jelas agama sebagai alat politik untuk menjatuhkan Bashar Al Assad dan juga salah satu tandanya yakni menjadikan masjid sebagai alat politik dan pengumpulan massa. Itu juga yang terjadi di Istiqlal pada tahun 2016 jadi ada pola-pola yang sama mereka lakukan," katanya.

"Di Suriah Assad disebut dengan Syiah kalau di sini isu Jokowi adalah PKI itu kan santer sekali," imbuhnya.

Lebih lanjut, aktivis Nahdlatul Ulama itu menjelaskan upaya menjadikan Indonesia sama seperti Suriah gagal.

Dia mengatakan Indonesia lebih demokratis karena Presiden Suriah Bashar Al Assad mendapatkan kekuasaan dari ayahnya.

"Bahwa isu-isu politik antara Suriah dan Indonesia itu berbeda. Bashar Al Assad itu mendapat kekuasaan dari ayahnya kalau di sini demokratis, semua terbuka. Hanya kalau mau ganti presiden silakan nanti 2019 ada pemilu pilpres," pungkasnya.

Politik Oposisi

Di tempat yang sama, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai Reuni Akbar 212 yang akan digelar esok, Minggu (2/12/2018) merupakan gerakan oposisi politik.

Hal itu dapat dilihat dari sisi historis, waktu dan wacana atau narasi yang dibuat.

"Dari aspek sejarah, Gerakan 212 bermula dari kasus 'penistaan' yang dituduhkan pada Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang pada tahun 2016 sedang berkampanye politik melawan pasangan Anies-Sandi. Ahok ketika itu adalah pasangan terkuat dalam berbagai survei independen," ujar Boni.

"Keadaan berbalik setelah Ahok menyebut ayat suci Al-Maidah. Inilah titik masuk bagi lawan politik untuk menyerang secara sistematis dan pada akhirnya Ahok kalah dalam pemilihan yang digelar awal 2017," imbuhnya.

Singkatnya, kata Boni, dari aspek historis, 212 adalah gerakan politik yang bercampur dengan gerakan moral.

Baca: Tips Hilangkan Jerawat di Wajah, Gunakan Buah Naga Sebagai Masker, Bisa untuk Mencerahkan Kulit

Baca: Hasil Akhir Fiorentina Vs Juventus Liga Italia Pekan 14, Tuan Rumah Kalah Telak dari Si Nyonya Tua

Baca: Kunci Gitar dan Lirik lagu Jangan Gitu Dong Ayu Ting Ting, Mudah Diingat

Dari segi waktu, Gerakan 212 semakin aktif menjelang pemilu 2019.

"Berdasarkan apa yang kami amati, menunjukkan bahwa Komunitas 212 memang telah menjadi gerakan kampanye politik yang tidak bisa lagi dianggap sebagai perjuangan moral murni, eskalasi gerakan yang seiring dengan momen kampanye politik yang semakin mendekati waktu pemilihan 2019 mensinyalir 212 sebagai gerakan oposisi yang bertujuan meraih kekuasaan," jelasnya.

Berikutnya, ucap Boni, narasi yang dibangun oleh elite PA 212, membangun propaganda di media sosial dan di media mainstream merupakan narasi kekuasaan.

"Wacana yang diangkat pada umumnya adalah kritik dan serangan terhadap pemerintah dan institusi Negara yang saat ini bekerja," ujarnya.

"Gerakan 212 telah menjadi gerakan oposisi politik yang ingin memperjuangkan kekuasaan dan menghendaki pemerintahan Presiden Jokowi berakhir pada pilpres 2019. Dengan kata lain, Reuni 212 yang akan digelar esok merupakan murni oposisi politik untuk melawan pemerintahan saat ini," tandasnya.

Soekarwo Sebut Reuni 212 Lebih Baik Begini

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, melihat reuni 212 yang akan diadakan di Monas, Jakarta, Minggu (2/12/2018), lebih efektif jika hanya diwakilkan oleh beberapa orang saja.

Hal itu dikatakan karena Soekarwo melihat dari berbagai sisi mulai dari keamanan, ketertiban dan keselamatan seseorang.

Menurut Soekarwo, dalam Dua tahun 212 ini lebih baik konten yang ingin disampaikan ke Jakarta lebih baik ditulis dan dititipkan oleh sebagian orang saja.

"Daripada ramai-ramai lebih bahaya," ujar pria yang karib disapa Pakde Karwo, Sabtu (1/12/2018).

Ia menjelaskan, demokrasi yang bagus adalah tergantung dari kontennya.

Dan yang paling penting, kata Pakde Karwo, bagaimana konten tersebut bisa sampai.

"Demokrasi yang sangat bagus adalah kontennya. Itu menjadi lebih produktif,Artifisial terhadap aspirasi tidak harus gerudukan tapi yang paling penting kontennya sampai," pungkasnya.

Jokowi Disarankan Tak datang ke Reuni 2012

Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma'arif mengatakan pihak panitia Reuni 212 memang tidak mengirimkan undangan tertulis kepada Presiden Joko Widodo dan Calon Presiden nomor urut 02, PrabowoSubianto.

"‎Rapat terakhir kemarin sore, ada masukan dari ulama. Lalu panitia memutuskan tidak mengirimkan undangan tertulis pada Pak Jokowi dengan beragam pertimbangan yang ada," ucap Slamet Ma'arif, Sabtu (1/12/2018) dalam sebuah diskusi bertema : Seberapa Greget Reuni 212 di Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

Berbeda dengan Jokowi, khusus untuk Prabowo panitia juga tidak mengirimkan undangan tertulis melainkan mengundang ‎secara lisan.

Slamet Ma'arif sendiri mengaku hingga kini belum bertemu langsung dengan Prabowo karena masih berada di luar negeri.

"Prabowo kami undang lisan. Saya belum ketemu dengan Prabowo karena sedang di luar negeri. Sejauh ini belum ada kepastian juga, Prabowo dan Sandiaga Uno hadir," tambahnya.

‎Bagaimana jika nantinya Jokowi hadir di acara besok?

Menurut Slamet Ma'arif hingga siang ini belum ada kepastian soal kehadiran Jokowi.

Kalaupun hadir menurutnya pasti dari Paspampres ada yang menghubungi pihaknya.

"Kami sarankan tidak hadir untuk kepentingan beliau juga.‎ Sekali lagi, panitia memutuskan tidak undang Pak Jokowi karena gak diundang ya kami sarankan tidak hadir. Doakan saja mudah-mudahan acaranya sukses," imbuhnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Polri Beri Izin Reuni Akbar 212, IPW: Polisi Melihat Situasi Jakarta Sangat Kondusif.