Boni Hargens: Reuni 212 Telah menjadi Gerakan Kampanye Politik yang tidak Bisa lagi Dianggap

Boni Hargens: Reuni 212 Telah menjadi Gerakan Kampanye Politik yang tidak Bisa lagi Dianggap

TRIBUNJAMBI.COM - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai, Reuni Akbar 212 yang akan digelar pada Minggu (2/12/2018) besok, merupakan gerakan oposisi politik.

Hal itu dapat dilihat dari sisi historis, waktu, dan wacana atau narasi yang dibuat.

"Dari aspek sejarah, Gerakan 212 bermula dari kasus 'penistaan' yang dituduhkan pada Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, yang pada tahun 2016 sedang berkampanye politik melawan pasangan Anies-Sandi. Ahok ketika itu adalah pasangan terkuat dalam berbagai survei independen," ujar Boni Hargens dalam diskusi 'Reuni 212: Gerakan Moral atau Politik?', di Gado-Gado Boplo Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (1/12/2018).

"Keadaan berbalik setelah Ahok menyebut ayat suci Al-Maidah. Inilah titik masuk bagi lawan politik untuk menyerang secara sistematis, dan pada akhirnya Ahok kalah dalam pemilihan yang digelar awal 2017," sambungnya.

Singkatnya, kata Boni Hargens, dari aspek historis, 212 adalah gerakan politik yang bercampur gerakan moral. Dari segi waktu, Gerakan 212 semakin aktif menjelang pemilu 2019.

Baca: Reuni 212 Hari Ini, Panitia Sarankan Jokowi Tak Datang, Begini Alasannya

Baca: Bongkar Fakta Dibalik Reuni 212, Ridlwan Habib Sebut Ada Sosok dan Penjelasan Arah Politik Aksi Ini

Baca: Reuni 212 Besok, Panitia Tak Undang Presiden Jokowi Setelah Konsultasi ke Ulama, Ini Alasannya

"Berdasarkan apa yang kami amati, menunjukkan bahwa Komunitas 212 memang telah menjadi gerakan kampanye politik yang tidak bisa lagi dianggap sebagai perjuangan moral murni. Eskalasi gerakan yang seiring dengan momen kampanye politik yang semakin mendekati waktu pemilihan 2019, mensinyalir 212 sebagai gerakan oposisi yang bertujuan meraih kekuasaan," paparnya.

Berikutnya, ucap Boni Hargens, narasi yang dibangun oleh elite PA 212, yakni membangun propaganda di media sosial dan di media mainstream, merupakan narasi kekuasaan.

"Wacana yang diangkat pada umumnya adalah kritik dan serangan terhadap pemerintah dan institusi negara yang saat ini bekerja," ulasnya.

"Gerakan 212 telah menjadi gerakan oposisi politik yang ingin memperjuangkan kekuasaan dan menghendaki pemerintahan Presiden Jokowi berakhir pada Pilpres 2019. Dengan kata lain, Reuni 212 yang akan digelar esok merupakan murni oposisi politik untuk melawan pemerintahan saat ini," tambahnya.

Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif memastikan bahwa aksi Reuni 212 yang akan digelar Minggu (2/12/2018) besok tidak akan ada unsur politik.

Untuk meyakinkan publik, Slamet Maarif pun menjelaskan ada beberapa hal yang telah disepakati pihak panitia Reuni Akbar 212.

Beberapa kesepakatan tersebut di antaranya adalah tidak diperkenankannya peserta Reuni Akbar 212 memakai atribut partai politik.

Peserta Reuni Akbar 212, kata dia, diperkenankan membawa bendera merah putih atau Bendera Tauhid.

Baca: Reuni 212 di 2 Desember, Gubernur DKI Anies Baswedan Didesak Cabut Izin dan Batalkan Acaranya

Baca: Reuni 212, Amien Rais, Fadli Zon dan Fahri Hamzah Nyindir Jokowi. Apa Kata Mereka?

Bila ditemukan peserta Reuni 212 yang melanggar aturan tersebut, lanjutnya, maka pihaknya tak segan akan mengamankan yang bersangkutan.

Hal itu disampaikan Slamet Maarif dalam acara Talkshow TVone, Jumat (30/11/2018).

"Ada aturan main yang kami sepakati di panita bahwa Minggu besok itu siapapun dia tak boleh bawa, memakai atribut parpol, capres mananupun itu.

Kalau ada bawa atribut partai diamankan dengan cara baik-baik.

Itu yang kita lakukan hanya membawa bendera merah putih atau bendera tauhid," ucap Slamet Maarif.

Lebih lanjut Slamet Maarif mengatakan bahwa bila ada yang tetap memandang Reuni Akbar 212 mengandung muatan politik, itu menjadi hak setiap orang.

"Saya ga bisa menghalangi, ada tokoh politik yang datang terbuka untuk umum," katanya.

Slamet Maarif juga menjelaskan bahwa dalam aksi Reuni 212 tersebut pihaknya akan mengedapankan beberapa hal.

"Tiga dimensi akan ditonjolkan yaitu keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan," ucapnya.

Sementara itu, Slamet Maarif bersyukur karena rencana aksi yang disebut-sebut tandingan Reuni Akbar 212 batal digelar di hari yang sama.

Hal itu berdasarkan atas rekomendasi pihak kepolisian.

Tak berhenti di situ, Slamet Maarif juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Forum Silaturahmi Aktivis 212, Kapitra Ampera.

"Kemudian saya bersyukur Bang Kapitra batalkan aksi di 212 besok karena saran dari polisi.

Sehingga Insya Allah akan tambah kedamaian kesejukan acara kita, terimakasih Bang Kapitra.

Kita doakan Bang Kapitra bikin di momen yang berbeda

kita doakan juga biar sukses kalau bikin di momen yang berbeda," tambah Slamet Maarif.

Sementara itu Kapitra Ampera turut menyampaikan beberapa hal terkait acara yang disebut-sebut sebagai tandingan reuni akbar 212.

Baca: Dihantam Cuaca Ekstrem Selama November, 8 Desa di Bungo Terendam Banjir

Baca: Sudah 4 Tahun, Pelesaikan Pembangunan Gedung VVIP RSUD Raden Mattaher Jambi Butuh Dua Tahun Lagi

Kapitra Ampera memaparkan bahwa pihaknya harus terima atas rekomendasi dari pihak kepolisian.

Namun, Kapitra Ampera menegaskan, aksi 212 tersebut bukanlah milik satu kelompok, melainkan milik umat islam.

"Artinya aksi 212 bukanlah milik satu kelompok tapi milik umat islam dari berbagai latar belakang, meski dalam pilihan politik mungkin tidak sama, tapi dalam satu kesatuan keumatan mereka menyatu," paparnya.

Lebih lanjut Kapitra Ma'ruf mengatakan, pihaknya tidak akan mengacaukan acara reuni akbar 212 di Monas Minggu besok.

"Saya ingin tegaskan dari pihak kita tidak akan mungkin menggembosi atau mengacaukan acara yang sudah mau digagas pihak 212, itu pasti," tambahnya.

Terbaru mengaku mengundang ‎Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto diundang secara lisan untuk menghadiri acara Reuni 212, Minggu (2/12/2018) di Monas, Jakarta Pusat.

‎"Pak Prabowo kalau mau datang ya kita persilakan. Artinya nanti posisinya sebagai tamu kehormatan sama dengan Ketua DPR, Ketua MPR dan tokoh lainnya," terang Slamet Ma'arif, Sabtu (1/12/2018) dalam sebuah diskusi bertema : Seberapa Greget Reuni 212 di Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

Baca: Datang Bersama Fadli Zon, Fahri Hamzah Sindir Jokowi di Hadapan Peserta Reuni 212

Lebih lanjut, Slamet Ma'arif juga ‎menjamin apabila memang Prabowo hadir, tidak akan diberi kesempatan untuk bicara apalagi orasi untuk kampanye.

Dia kembali menegaskan acara besok adalah acara kebangsaan, kemanusiaan dan keumatan. Pihak panitia telah membuat aturan main agar acara tidak ada sangkut pautnya dengan politik praktis.

"Sudah saya katakan, akan kami posisikan sebagai tamu kehormatan, duduk dzikir bersama. Tidak memberikan orasi apapun," tegasnya.

Namun politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli menilai Reuni 212 yang akan digelar, Minggu (2/12/2018) besok, merupakan bagian upaya menjadikan Indonesia seperti Suriah.

Namun, upaya tersebut sampai saat ini gagal.

"Kalau saya pribadi memandang bahwa 212 dari aksi menjadi reuni itu merupakan upaya menjadikan Indonesia sebagai Suriah, ingin menjadi Indonesia menjadikan seperti Suriah yang penuh dengan kekacauan dan pola-polanya sebenarnya sudah mereka lakukan. Cuma berhasil atau tidaknya sampai hari ini itu tidak berhasil," ujar Guntur dalam diskusi 'Reuni 212: Gerakan Moral atau Politik?', di Gado-Gado Boplo Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (1/12/2018).

Guntur melihat pola-pola yang dilakukan sama seperti pola-pola yang dilakukan oposisi menjatuhkan Presiden Bashar Al Assad.

"Kalau di Suriah jelas agama sebagai alat politik untuk menjatuhkan Bashar Al Assad dan juga salah satu tandanya yakni menjadikan masjid sebagai alat politik dan pengumpulan massa. Itu juga yang terjadi di Istiqlal pada tahun 2016 jadi ada pola-pola yang sama mereka lakukan," katanya.

"Di Suriah Assad disebut dengan Syiah kalau di sini isu Jokowi adalah PKI itu kan santer sekali," imbuhnya.

Lebih lanjut, aktivis Nahdlatul Ulama itu menjelaskan upaya menjadikan Indonesia sama seperti Suriah gagal.

Dia mengatakan Indonesia lebih demokratis karena Presiden Suriah Bashar Al Assad mendapatkan kekuasaan dari ayahnya.

"Bahwa isu-isu politik antara Suriah dan Indonesia itu berbeda. Bashar Al Assad itu mendapat kekuasaan dari ayahnya kalau di sini demokratis, semua terbuka. Hanya kalau mau ganti presiden silakan nanti 2019 ada pemilu pilpres," pungkasnya.

Politik Oposisi

Di tempat yang sama, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai Reuni Akbar 212 yang akan digelar esok, Minggu (2/12/2018) merupakan gerakan oposisi politik.

Hal itu dapat dilihat dari sisi historis, waktu dan wacana atau narasi yang dibuat.

"Dari aspek sejarah, Gerakan 212 bermula dari kasus 'penistaan' yang dituduhkan pada Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang pada tahun 2016 sedang berkampanye politik melawan pasangan Anies-Sandi. Ahok ketika itu adalah pasangan terkuat dalam berbagai survei independen," ujar Boni.

"Keadaan berbalik setelah Ahok menyebut ayat suci Al-Maidah. Inilah titik masuk bagi lawan politik untuk menyerang secara sistematis dan pada akhirnya Ahok kalah dalam pemilihan yang digelar awal 2017," imbuhnya.

Singkatnya, kata Boni, dari aspek historis, 212 adalah gerakan politik yang bercampur dengan gerakan moral.

Dari segi waktu, Gerakan 212 semakin aktif menjelang pemilu 2019.

"Berdasarkan apa yang kami amati, menunjukkan bahwa Komunitas 212 memang telah menjadi gerakan kampanye politik yang tidak bisa lagi dianggap sebagai perjuangan moral murni, eskalasi gerakan yang seiring dengan momen kampanye politik yang semakin mendekati waktu pemilihan 2019 mensinyalir 212 sebagai gerakan oposisi yang bertujuan meraih kekuasaan," jelasnya.

Berikutnya, ucap Boni, narasi yang dibangun oleh elite PA 212, membangun propaganda di media sosial dan di media mainstream merupakan narasi kekuasaan.

"Wacana yang diangkat pada umumnya adalah kritik dan serangan terhadap pemerintah dan institusi Negara yang saat ini bekerja," ujarnya.

"Gerakan 212 telah menjadi gerakan oposisi politik yang ingin memperjuangkan kekuasaan dan menghendaki pemerintahan Presiden Jokowi berakhir pada pilpres 2019. Dengan kata lain, Reuni 212 yang akan digelar esok merupakan murni oposisi politik untuk melawan pemerintahan saat ini," tandasnya.

Teranyar peneliti Kajian Intelijen Universitas Indonesia Ridlwan Habib membongkar fakta ternyata Reuni Akbar 212 dimotori sosok pro-Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Faktanya memang begitu. Lihat saja seluruh panitia reuni 212 itu semuanya terlibat dalam pemenangan Pak Prabowo, " ujar peneliti Kajian Intelijen Universitas Indonesia Ridlwan Habib di sekitar Monas Jakarta Sabtu (1/12/2018).

Ridlwan mencontohkan ada nama Neno Warisman sebagai koordinator bidang acara, sekaligus anggota Badan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ada juga Hasan Haikal yang juga juru kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Ada juga M AL Khothoth yang juga anggota tim pemenangan Prabowo Sandi, " ujarnya.

Selain itu, data analisa media sosial yang menuliskan dukungan terhadap acara Reuni 212 adalah pendukung Prabowo Subianto.

"Kita mudah sekali menelusurinya. Tinggal dibuka saja timelinenya. Akan sangat terlihat mereka yang akan hadir di reuni 212 adalah pro-Prabowo Subianto, dan anti Jokowi," kata Ridlwan.

Dengan begitu, acara reuni 212 ibarat acara konsolidasi akbar pendukung Prabowo.

"Wajar jika pak Prabowo hadir. Tentu menyapa pendukungnya, " kata Ridlwan.

Dia berharap reuni 212 itu berlangsung aman dan damai. Supaya, Indonesia tidak keruh.

"Polisi harus benar benar memastikan aman. Jangan sampai ada kerusuhan. Supaya tidak ada lagi yang bisa menyalahkan pemerintahan pak Jokowi, " katanya.

Ridlwan memprediksi massa yang hadir mencapai 300 ribu orang.

"Mayoritas jelas dari anggota PKS karena Presiden PKS M Sohibul Iman sudah mengirimkan surat perintah ke seluruh DPW PKS agar datang," jelasnya.

Selain PKS, HTI juga akan mengirimkan ribuan massanya.

"Pak Ismail Yusanto pimpinan HTI sudah menyampaikan seruan terbuka di berbagai akun media sosial milik HTI,'' katanya.

Boni Hargens: Reuni 212 Telah menjadi Gerakan Kampanye Politik yang tidak Bisa lagi Dianggap