Gas Melon di Bungo Langka, Harga Capai 35 Ribu

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO -  Senin (5/11) Napitupulu melihat ada bongkar muat gas melon di Kelurahan Sungai Kerjan. Setahunya tidak pernah ada yang jual gas melon di kelurahannya.

"Pas saya tanya mau beli, katanya belum bisa. Belum serah terima dengan pemiliknya," ungkapnya.

Setelah bertanya-tanya dengan yang bongkar muat, Napitupulu mendapat ancaman. Dia melihat merk pangkalan ditempel di dalam.

Baca: Sempat Diamankan karena Diduga Mau Menculik, Hasil Interogasi Polisi Pria Ini Diserahkan ke Dinsos

"Waktu itu ada 200 tabung yang di turunkan," ungkapnya.

Karena banyak mempertanyakan Napitupulu mendapat ancaman. Meski pun begitu dirinya juga mengancam akan melaporkan bila itu tidak jujur. Pangkalan yang diduga gelap ini berada di sekitar SMP 4 Sungai Kerjan.

Tribunjambi.com pun menanyakan hal tersebut pda satu warga setempat. "Payah sekarag nyari gas 3 kg tu. Ini be ado eceran jualnyo 35 ribu rupiah," katanya.

Terkait ada tidaknya pangkalan di dekat situ, narasumber Tribunjambi.com ragu. "Katanya sih ada, tapi ga tau juga," katanya.

Saat Tribunjambi.com masuk ke lokasi tidak ditemukan tempat penumpuian gas melon. Ada pun ciri-ciri pintu rolling door warna hijau rata-rata ditutup.

Selain itu ada pula salah satu warga di kawasan lain, yaitu SKB yang mengeluhkan hal sama.

"Pas saya tanya 3 kg ke pangkalan saya ditanya tinggal dimana. Saya jawab di BTN lalu penjual mengatakan ini gas untuk RW sini aja. Apakah penjualan gas itu cuma untuk lingkungan RW yang dekat dengan RW saja?"

Baca: Kebakaran Pabrik Triplek di Sarolangun Kembali Terjadi, Kali Ini Lebih Besar

Baca: Cemburu Sang Anak Sudah Punya Pacar, Warga Muarojambi Ini Tega Menyetubuhinya Hingga Lima Tahun

Selain itu banyak laporan masuk ke Dewan Perwakilan Daerah Labupaten Bungo terkait langkanya gas subsidi 3 kg atau gas melon.

Hal ini disampaikan oleh Gusriyandi Rifai, Anggota Komisi III DPRD Bungo, Selasa (6/11).

"Banyak sekai laporan yang masuk, mulai dari gas yang banyak hilang dan harganya di atas HET (Harga Eceran Tertinggi," ungkapnya.

Laporan yang masuk padanya ada harga 20 ribu sampai 35 ribu rupiah. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah harus turun.

"Kami mendorong pemerintah Kabupaten dengan instansi terkait dan parat untuk turun melihat di lapangan," katanya.

Permainan gas subsidi ini menurutnya sangat merugikan masyarakat.

Baca: Warga Korban Banjir di Kecamatan Serai Serumpun Tebo Butuh Bantuan Obat, Sembako dan Air Bersih

Baca: Panitia Seleksi Minta Peserta Tes CPNS yang Gagal Ujian SKD Sabar dan Terus Lakukan Pengecekan

Baca: Ini Kronologis Pengungkapan 1 Kg Kokain Asal Riau