Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pipanisasi Tanjabbar Akan Masuk Tahap Pembuktian

Usai menolak permohonan eksepsi yang diajukan tim Penasihat Hukum (PH) terdakwa Hendri Sastra, majelis hakim

Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pipanisasi Tanjabbar Akan Masuk Tahap Pembuktian
tribunjambi/mahreza
Sidang praperadilan terdakwa Hendri Sastra 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Usai menolak permohonan eksepsi yang diajukan tim Penasihat Hukum (PH) terdakwa Hendri Sastra, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi akan melanjutkan persidangan ke agenda pembuktian, Senin (5/11/18).

"Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian," kata ketua majelis hakim, Erika Sari Emsah Ginting.

Sebelumnya, tim PH Hendri Sastra, A Ihsan Hasibuan mengajukan eksepsi atas dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi (JPU Kejati) Jambi, I Putu Eka Suyantha.

Dalam eksepsi itu, tim PH menganggap dakwaan jaksa tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap. Atas eksepsi itu, tim jaksa menanggapi, dakwaan tersebut telah disusun dengan jelas, cermat, dan lengkap.
Dapat diinformasikan, Hendri Sastra selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) diduga terlibat kasus korupsi dalam pembangunan sarana air bersih (pipanisasi) di Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) sekitar tahun 2009-2010. Proyek dengan total anggaran sekitar Rp 151 juta itu menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 18,4 miliar.

Dalam dakwaan primer, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(cre)

Penulis: Mareza
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved