BUMDes di Sarolangun, Masih Belum Maksimal

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Wahyu

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Sejauh ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sarolangun, tersebar di 10 kecamatan. Dari 149 desa, baru 41 BUMDes dan 41 desa yang berstatus aktif sejak tahun 2014.

"Baru 41 desa, dalam proses sudah ada data terakhir hampir 70 BUMDes tahun ini dipastikan terbentuk semua," Kata Nur lubis, tenaga ahli pendamping desa, bidang BUMDes, Dinas PMD Sarolangun.

Dari 41 Bumdes itu, kata Lubis sudah ada BUMDes yang berhasil dan ada juga BUMDes yang masih belum berjalan maksimal.

BUMDes yang sudah berpenghasilan dengan pendapatan sendiri, ada di Desa Meranti Baru, Kecamatan Mandiangin, Air Hitam ada di Desa Jernih dan Bukit Suban. Ketiga desa tersebut sudah berpendapatan dan memiliki usaha bervariasi.

"Desa Meranti kegiatan air bersih dan untuk Kecamatan Air Hitam ada wisata dan produk unggulan," terangnya.

Baca: Kisah Sukses BUMDes Galang Negeri di Dusun Kumun Hilir, Kembangkan Sayap Pijakan Beras

Dari ketiga Bumdes yang boleh dikatakan sudah maju ini, pihaknya menyebut sudah banyak menyerap tenaga kerja untuk per unit desa.

"Penyerapan tenaga kerja 25 orang per unit Bumdes yang sudah maju," katanya

Namun saat sekarang ini, katanya tidak begitu menyerap tenaga kerja dengan kapsitas besar, karena bila itu dilakukan nanti, sedangkan hasil kerja belum nampak ditakutkan akan menjadi konflik.

"Memang belum kita bayangkan kalok tenaga kerja yang banyak," ujarnya.

Baca: Ada 50 Desa di Muarojambi, Aktif Jalankan Bumdes. Perangkat Desa Dilarang Kelola BUMDes

Tiga Bumdes tersebut sudah berpengahsilan perbulannya mencapai 5 juta ke atas. Namun pihaknya menyebut nominal tersebut masih dominan untuk permodalan usaha jangka panjang.

"Jadi belum rinci kalau gaji perorangan berapa," ucapnya.

Tahun ini menargetkan seluruh BUMDes di Kabupaten Sarolangun terbentuk dan jika dikaitkan dengan dukungan pemerintah pusat, seperti prioritas dana desa, produk unggulan desa, kemudian embung dan sarana prasarana.

Dukungan provinsi juga menyatakan untuk prioritasnya adalah ekonomi BUMDes, kemudian kita juga ada dana P2DK (Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan) kegiatan ekonomi.

Baca: Live Streaming Perempatfinal French Open 2018 Pukul 21.20 WIB, 8 Pemain Indonesia Tanding

Disinilah peran kita (PMD) dan pendamping desa agar secara koordinasi diharapkan seluruh desa terbentuk organisasi terlebih dahulu, agar nantinya kita bisa melatih orang yang memang benar-benar akan membimbing dan bisa menggali potensi desa tersebut.

"Karena BUMDes kekuatannya adalah berdasarkan potensi desa masing-masing. Kita juga tidak bisa memaksakan bumdes yang ada di luar ada di daerah lain yang tidak sama dengan iklim atau wilayah desa kita," katanya.

"InsyaAllah terget 2018 ini terbentuk, kitapun pada tahun 2019 atas dorongan dinas PMD dan pendamping desa untuk bersama-sama menggali potensi desanya masing-masing sesuai dengan geografinya," ujarnya.

Baca: Saat Sosok yang Dijuluki Messi dari Jepang ini Sudah Tahu kehebatan Egy Maulana Vikri

Kalau identifikasi potensi sesuai geografis juga sudah banyak terpantau dan berdasarkan indeks desa membangun (IDM) kita sudah memilih mana desa berkembang, mana desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Kemudian juga disisi lain pihaknya telah berkoordinasi dengan OPD terkait, baik Dinas Pariwisata dan pertanian, perikanan yang ditujukan atas potensi desa berdasarkan wilayah geografisnya.

"Profilnya seperti lebih ke home industri, pariwista, atau peternakan, seperti kita liat di batang asai lebih banyak destinasi wisata karena alam mendukung," tuturnya.

Hal inilah yang pihaknya terdorong untuk memajukan desa sesuai geografisnya. Sehingga desa sendiri bisa mandiri dan bisa membuka pasar desa.

Baca: Malaysia Diambang Kegagalan, Ini Video Dua Gol China yang Buat Malaysia Sulit Susul Indonesia

"Jadi, tidak ada alasan desa tidak bisa membuat badan usaha milik desa meskipun itu warung untuk menjual kebutuhan desa," ucapnya.

"Memang skalanya ada yang skala kecil, menengah dan besar. Tapi, dengan keyakinan dan proses, menjadi besar juga bisa," katanya.

Selain itu berbagai upaya juga telah dilakukan agar Bumdes berjalan dengan baik. Lubis mengaku sudah melatih kepala desa untuk memahami seperti apa dan bagaimana manfaat BUMDes. Karena tidak selamanya desa mengandalkan dana desa (DD) dan tidak bisa dipastikan akan hadir terus di desa.

Setidaknya desa mau tidak mau wajib membuat BUMDes dan yang paling penting adalah bagaimana organisasi itu terbentuk dahulu. Jika telah terbentuk, SDM nya akan dilatih. Menurutnya, memang jika penyelenggaraan BUMDes pada suatu desa juga tidak sedikit mengalami kendala.

Baca: Banyak Tiang Listrik yang Miring dan Rawan Roboh di Kuala Tungkal, Warga Minta PLN Tanggap

kendala untuk ini salah satunya memang belum ada sepahamnya masyarakat terutama pemerintah di desa baik BPD, kemudian tokoh-tokoh masyarakatnya. Karena sumber daya manusianya ada pemahaman tersendiri dan ini masalah utamanya.

"Mereka menganggap masalah ini, ditakutkan ada unsur politik karena ke depannya ini akan menghasilkan uang. Nah, inilah yang agak rumit memberikan pemahaman kepada masyarakat," ujarnya,

Kemudian banyaknya ide yang dimunculkan oleh masyarakat, semuanya menginginkan membuat kegiatan masing-masing, sedangkan kita belum tentu kuat dalam penanganannya untuk memilih yang mana yang menjadi prioritas pertama yang bisa dibentuk Bumdes di desa tersebut.

Baca: Cara Membeli Tiket Piala Asia U19 dan Daftar Harga, Penentuan Tiket ke Piala Dunia U20

Lalu, disinggung peran anak muda pada pembangunan Bumdes yang ada ini ia menyebut memang belum ada satupun anak muda yang terjun langsung mengelola Bumdes. Tapi ada keterlibatan karang taruna dan itupun sepertinya belum maksimal.

Katanya, peran anak muda memang belum tampak, karena kebanyakan pemuda yang ada di desa yang memang bermukim atau berwilayah yang jauh dari pusat kota dan kebanyakan pemudanya lebih memilih keluar setelah menyelesaikan sekolahnya ataupun bekerja di luar daerah dan menempuh pendidikan di luar daerah.

"Inilah nanti ke depan bila mana kita sudah memberikan contoh di desa terbaik, saya yakinkan BUMDes akan bisa menampung tenaga kerja, khususnya orang desa tersebut. Sehingga tidak harus lagi keluar daerah," jelasnya.

Baca: Saat akan Beri Makan Ikan, Ternyata Keramba di Pinggir Sungai Batanghari Sudah Kosong

Nah untuk mewujudkan itu, katanya memang masih banyak menemui hambatan terutama akses jalan. Akses jalan provinsi dan ada beberapa jalan yang tidak bisa dikelola oleh desa karena itu bukan kewenangan desa.

Inilah kendala pihak dinas PMD, seperti jalan provinsi, bilamana akses jalan provinsi yang menghubungkan desa tidak tersambung ke desa, kita pun di desa dan sebagus apapun bumdesnya jika jalan terhambat sulit dilakukan

"Bagus pun di dalam, tapi akses menuju ke dalam tidak ada ya percuma kita berbicara kosong juga. Inilah yang mungkin peran pemerintah kita harapkan juga. Kami selaku tenga ahli pendamping desa hanya berharap," bebernya. (*)