Temuan BPK Rp 400 Juta di RS Abun Jani Bangko, Isnedi Minta Direktur Segera Tindaklanjuti

BPK RI Perwakilan Jambi menemukan adanya temuan lebih dari Rp 400 juta anggaran yang tak sesuai peruntukan di RS Abun Jani Bangko.

Temuan BPK Rp 400 Juta di RS Abun Jani Bangko, Isnedi Minta Direktur Segera Tindaklanjuti
TRIBUN/DANY PERMANA
Seorang melintas di depan Gedung Badan Pemeriksa Keuangan, Jalan Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat. Satgas KPK dikabarkan menangkap seorang pejabat BPK di tempat ini. 

Laporan Wartawan Tribunjambi Muzakkir

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi menemukan adanya temuan lebih dari Rp 400 juta yang tak sesuai peruntukan di RS Abun Jani Bangko. 

Diantara temuan tersebut adalah pengusulan anggaran honorarium tidak berpedoman kepada standar biaya umum Pemkab Merangin.

Kemudian BPK juga meminta Direktur rumah sakit bersama PPK,PPTK dan pihak ketiga mempertanggung jawabkan kelebihan upah tukang masing-masing sebesar Rp 272.359.963-00 dan Rp 147.926.606-00 dengan menyetorkan ke Kas daerah dalam waktu enam puluh hari setelah rekomendasi dari BPK keluar.

Terkait persoalan ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin Isnedi angkat bicara.

Dihubungi tribunjambi.com, Isnedi mengatakan bahwa temuan Hasil Audit BPK RI harus ditindak lanjuti melalui rekomendasi BPK kepada kepala daerah dalam waktu 60 hari.

Apabila dalam jangka waktu tersebut ada instansi belum bisa mengembalikan maka tindakan berikutnya adalah diambil alih tim TPTGR.

Disini, lanjut Isnedi, aparat hukum bisa menelusuri dan melakukan upaya hukum.

Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah melalui kepala daerah terutama inpektorat harus melakukan upaya-upaya agar temuan tersebut bisa dikembalikan.

"Khusus utk RS saya kira direkturnya harus melakukan upaya-upaya penyelesaian agar pengelolaan keungan RS kedepannya bisa lebih baik mengingat saat ini pemerintah merangin sedang mempersiapkan RS Kol Abun Jani menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) secara utuh dan lepas dari ketergantungan APBD Merangin," ungkap Isnedi.

Menurut dia, BPK itu prinsipnya lebih kepada pembinaan dan sedapat mungkin menghindari kerugian negara dan tidak semua temua BPK itu terindikasi korupsi yang di sengaja.

Terkadang bisa jadi salah administrasi salah dalam pengelolaan keuangan negara sehingga kesalahan itu dapat berakibat kepada kerugian negara.

"Intinya temuan kerugian negara oleh BPK harus dikembalikan," imbuhnya. (*)

Penulis: muzakkir
Editor: bandot
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved